Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan daerah lainnya. Jumlah penduduk yang besar tersebut masih ditambah dengan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Sleman.  Dengan jumlah mahasiswa yang besar tersebut maka dampak ikutan juga muncul, salah satunya adalah pedagang kaki lima yang menyediakan kebutuhan makan dan minum para mahasiswa serta masyarakat Sleman. Para pedagang kaki lima ini tersebar di sekitar kampus-kampus dan jalan-jalan yang dilalui para mahasiswa. Dengan demikian diperlukan penanganan yang memadai bagi para PKL ini.
Terkait dengan hal tersebut, Pemkab menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 tentang perizinan pedagang kaki lima (PKL). Perbup ini merupakan salah satu tindak lanjut amanat dalam Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kakilima. Dalam perbub yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2012 tersebut diatur mengenai berbagai hal seperti penataan PKL, penyelenggaraan PKL serta ketentuan perizinan. Dalam perbup ini  disebutkan bahwa setiap PKL wajib memiliki izin PKL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas (dalam hal ini Kepala Dinas Pasar). Izin yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang ini tidak boleh dipindahtangankan tanpa ijin kepala dinas. Penerbitan izin PKL ini tidak dikenakan biaya. Bagi para PKL yang akan memohon izin PKL dapat mendatangi dan menghubungi Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
Dalam hal penataan pemerintah daerah melakukan penataan PKL melalui penetapan lokasi PKL dan perizinan PKL. Lokasi PKL ditetapkan dengan mempertimbangkan : tidak mengganggu kepentingan umum, tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monument, obyek wisata serta tempat peribadatan. Lokasi PKL juga mempertimbangkan jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instalasi gardu induk PLN, stasiun pengisian bahan bakar bulk LPG dan SPBU paling sedikit 50 meter. Selanjutnya untuk lokasi PKL telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 261/Kep. KDH/A/2012 tentang lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada 18 Juni 2012.
Perbup 23 tahun 2012 ini juga mengatur tentang sarana perdagangan PKL yang dapat berupa bangunan, tenda atau kendaraan. Ukuran bangunan yang dapat dipergunakan oleh PKL paling besar berukuran panjang 4 meter, tinggi 2 meter dan lebar paling banyak 50% dari lebar bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan. Penggunaan kendaraan oleh PKL hanya diperbolehkan pada lokasi PKL yang menggunakan fasilitas umum. Sarana perdagangan PKL harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir. Waktu operasional PKL ditentukan : pagi pukul 02.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB, siang pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, malam pukul 16.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB.
Setiap PKL yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam perbup tersebut dikenakan sanksi administrasi yang bias berupa : peringatan tertulis, pembekuan izin lokasi PKL, pencabutan izin lokasi PKL.  Setiap PKL yang telah menjalankan kegiatannya sebelum berlakunya perbup tersebut, wajib mengajukan permohonan izin lokasi PKL paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya perbup tersebut. Perbup Nomor 23 tahun 2012 tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Juni 2012.