Arsip Kategori: Berita

16
Aug

Bupati Sleman Pantau Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemkab Sleman dipimpin Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman melakukan pemantauan hewan kurban di Pasar Hewan Gamping Selasa (15/8). Pantauan tersebut dilakukan untuk memberi jaminan bahwa hewan kurban yang akan disembelih pada Hari raya Idhul Adha nanti aman dan sehat,

Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pemantauan ketersediaan dan pemeriksaan hewan kurban tersebut untuk mendapatkan informasi di lapangan terkait kesiapaan Pemkab Sleman dalam menyediakan hewan kurban baik di pasar hewan , pasar tiban , pusat penjualan hewan kurban , Rumah Potong Hewan dan di kandang-kandang komunal peternak. Disamping itu juga untuk mendapatkan informasi terkait hasil pemantauan  kesehatan hewan kurban , berikut langkah-langkah  pencegahan dan tindak lanjut penanganan  apabila ditemukan hewan kurban yang mengidap penyakit, serta untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah di kabupaten sleman.

Sedangkan hasil yang ingin dicapai terkait pemantauan hewan kurban  tersebut adalah untuk mengetahui kondisi hewan kurban yang akan disembelih saat Hari Raya Idul Adha nanti “Pemantauan ini untuk mengetahui ketersediaan hewan kurban  yang benar-benar sehat di Kabupaten Sleman tercukupi dengan baik atau tidak, serta mendukung upaya pengendalian  inflasi  di Kabupaten Sleman”, jelas Dibya.

Pemantauan hewan kurban tidak hanya dilakukan di Pasar Hewan Gamping saja, namun juga dilakukan di 17 kecamatan di kabupaten sleman dengan melibatkan  Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten sleman yang bekerjasama dengan petugas dari UGM serta pihak lain, hal tersebut disampaikan Kabag Pembangunan Setda kab. Sleman.

Sementara itu Bupati sleman disela-sela pemantauan hewan kurban di Pasar Hewan Gamping menyampaikan bahwa ketersediaan ternak di kabupaten sleman tahun 2017 untuk sapi 53.022 ekor, kambing 36.586 ekor, dan domba 72.362 ekor. Sedang  di Kabupaten Sleman sendiri terdapat sekitar 478 kandang kelompok ternak khususnya ternak sapi, dimana kandang kelompok tersebut  menyediakan ternak sapi potong untuk kurban.

Lebih lanjut Sri Purnomo menyampaikan bahwa pemantauan hewan kurban  dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan dokumen/surat keterangan  asal  usul  dan kesehatan hewan.  ”Yang jelas selama beberapa tahun dilakukan pemantauan hewan kurban  secara rutin , namun belum pernah ditemukan  adanya ternak sapi  yang harus dikarantina, ditolak ataupun  diafkir karena penyakit hewan menular misalnya Anthrak, penyakit mulut, kuku, dan lainnya”, kata Sri Purnomo.

Lokasi pemeriksaaan pemantauan hewan kurban adalah lingkungan Masjid/Mushola, dan tempat lain yang digunakan untuk pemotongan hewan kurban. Jumlah petugas pemeriksa/pemantau pemotongan hewan kurban tahun 2017 terdiri PNS Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 70 petugas, THL Dinas P2K 11 petugas, Kader Kesehatan Hewan 69 petugas dan Mahasiswa fakultas Kedokteran Hewan UGM sebanyak 50 petugas.

Sri Purnomo menambahkan bahwa ketersediaan hewan kurban khususnya sapi masih mencukupi dengan harga yang wajar, jika ada kenaikan masih dalam taraf kewajaran dan tidak terlalu tinggi. Dirinya juga menghimbau terkait penyembelihan hewan kurban agar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Dalam kesempatan tersebu Sri Purnomo juga membagikan buku panduan dan leaflet pemotongan hewan kurban kepada para pedagang dan masyarakat. Diharapkan dengan buku panduan tersebut masyarakat akah lebih tahu dan paham tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan sesuai dengan standar dan ketentuan.

16
Aug

Pemkab Sleman Ramah Tamah Dengan Veteran Perintis Kemerdekaan

Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-72, Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Ramah Tamah Bersama dengan para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman pada hari Selasa (15/8) kemarin.

Acara Ramah Tamah tersebut bertujuan untuk menghormati jasa para pejuang perintis kemerdekaan yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga kita semua dapat menikmati era kemerdekaan. Acara tersebut dihadiri oleh para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Purnawirawan, Wredatama, Warakawuri, Angkatan 45, dan Purna Bakti Praja.

Bupati Kabupaten Sleman, Sri Purnomo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rasa kebangsaan dan patriotisme pada saat ini harus ditumbuh-kembangkan, terutama pada generasi muda karena ditangan merekalah masa depan bangsa ini diamanahkan. Namun, lanjut Sri Purnomo, berbagai masalah yang melibatkan para generasi muda saat ini sungguh memprihatinkan. Ia menyayangkan ketika semangat kebersamaan yang mereka miliki kemudian diekspresikan dengan tindakan tidak terpuji.

“Yang baru-baru ini semakin memprihatinkan di Kabupaten Sleman adalah kasus klitih oleh para generasi muda,”ucapnya.

Lebih lanjut Bupati Sleman mengajak semua pihak untuk turut menumbuh-kembangkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda sejak dini. Dia menghimbau untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasio­nal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berne­ga­ra. Maka, menurutnya, dengan kesadaran dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia, diharapkan generasi muda memiliki tameng dalam memfilter berbagai isu dan pengaruh yang masuk.

“Rasa memiliki dan meyakini ideologi negara kita yang kemudian akan menjadi bagian integral dari bangsa kita. Inilah yang perlu kita pupuk dan kembangkan,” tutur Sri Purnomo.

Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif atau yang akrab disapa Buya Syafii yang turut hadir pada acara tersebut mengajak para hadirin untuk kembali meresapi makna Bhineka Tunggal Ika. Menurutnya kemerdekaan yang diraih Indonesia merupakan berkat jasa semua rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, suku, maupun golongkan tetentu. Maka, lanjutnya, di negara kita ini tidak ada yang boleh merasa paling berjasa dalam upaya merebut kemerdekaan dari para penjajah.

“Banyak para pahlawan kita yang seagama dengan penjajah, tapi mereka memerangi saudara seagamanya sendiri. Maka kita yang mayoritas jangan sampai merasa yang paling berhak memiliki negara ini,” terang Buya.

16
Aug

KMPM PCNU Sleman Lakukan Aksi Damai Tolak FDS

Ratusan masa dari Koalisi Masyarakat Peduli Madrasah (KMPM) Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sleman, Selasa (15/8) melakukan aksi damai menolak wacana Full Day School (FDS). Perwakilan masa diterima langsung oleh Bupati Sleman di Ruang Rapat Setda B Kantor Setda Kabupaten Sleman.

Terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur Hari Sekolah, Abdul Muiz selaku koordinator aksi tersebut menyampaikan bahwa KMPM PCNU Kabupaten Sleman menolak kebijakan pemerintah tersebut karena menurutnya berpotensi kuat akan mematikan Madrasah Diniyah yang banyak terdapat di Indonesia. Permen ini menurutnya juga berpotensi menghapus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang justru bertentangan dengan penguatan pendidikan karakter seperti yang diinginkan oleh pemerintah.

Kebijakan FDS menurutnya dapat berpotensi menabrak UU Sisdiknas, khususnya bab II Pasal 4 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, bab VI pasal 13 tentang Jenjang dan Jenis Pendidikan serta Pasal 30 tentang Pendidikan keagamaan. “Jika kebijakan FDS dipaksakan, terdapat 58.623 lembaga pesantren dan Madrasah Diniyah serta terdapat 7.376.182 santri dan anak bangsa yang akan menjadi korban tidak dapat mengenyam lagi pendidikan agama (diniyyah)”, kata Abdul.

Abdul menambahkan melalui aksi damai tersebut KMPM PCNU Kabupaten Sleman meminta pada Pemkab Sleman untuk menyampaikan aspirasi mereka pada pemerintah pusat. “Berbagai pihak juga telah menyatakan menolak FDS. Apabila kebijakan FDS masih tetap dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah dan disintegrasi bangsa”, tambahnya.

Sementara itu Bupati Sleman yang menerima dan menyapa langsung peserta aksi damai tersebut mengungkapkan akan menyampaikan aspirasi KMPM PCNU Kabupaten Sleman pada pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan karena kebijakan FDS ada di pemerintah pusat. “Kita masih menunggu PP, nanti kalo sudah muncul kita siap diskusi. Kami prinsipnya kebhinekaan dalam pendidikan, yang bisa melaksanakan full day silahkan dilaksanakan, kalo tidak bisa ya tetap enam hari masuk sekolah. Di Sleman juga ada sekolah boarding silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena tiap sekolah punya cara sendiri-sendiri untuk memperoleh prestasi terbaik”, kata Sri Purnomo.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.