Arsip Kategori: Berita

27
Feb

Pemkab Sleman Luncurkan Panggilan Darurat 112

Dalam meningkatkan pelayanan kedaruratan bagi masyarakat Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan layanan panggilan darurat 112 di Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (26/2). Peluncuran ditandai dengan pemukulan kentongan bambu oleh Bupati Sleman bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kepala Diskominfo Sleman dan Kepala Pelaksana BPBD Sleman.

Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam peluncuran layanan darurat 112 menyampaikan bahwa peluncuran layanan darurat 112 merupakan salah satu upaya untuk mempercepat respon atas kegawatdaruratan sekaligus memperpendek alur pelayanan bagi masyarakat. “Dalam memenuhi kebutuhan kegawatdaruratan, Pemkab Sleman telah merangkum sejumlah layanan kegawatdaruratan diantaranya penanggulangan bencana,   Sleman Emergency Services, Unit Reaksi Cepat dan Layanan Polres,” jelas Sri Purnomo.

Sri Purnomo menilai dengan layanan panggilan darurat tersebut dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat sehingga lebih praktis dan sederhana karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan layanan yang mudah dan memberikan solusi. “Layanan kegawatdaruratan ini merupakan layanan gratis bebas pulsa sehingga dapat tetap dilakukan bahkan pada telpon seluler yang tidak memiliki pulsa sekalipun. Kemudahan layanan ini saya harap dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan bertanggungjawab.” Katanya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Ahmad M Ramli mengapresiasi atas peluncuran layanan panggilan darurat 112 di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam kesempatan tersebut Ahmad Ramli menuturkan bahwa terdapat sebanyak 42 Kabupaten/Kota di Indonesia yang saat ini telah mengaktifkan layanan panggilan darurat. Hal tersebut menurutnya dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan darurat.

Selain meluncurkan layanan panggilan darurat 112, Pemerintah Kabupaten Sleman dalam kegiatan tersebut melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) dengan enam pimpinan perusahaan Start Up Unicorn yang terdiri dari Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Grab, Payfazz  dan OVO) dan salah Perguruan Tinggi STMM Yogyakarta. Kerjasama tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menghadapi era industry 4.0 yaitu terkait pemanfaatan ekonomi digital dalam percepatan pembangunan Kabupaten Sleman yang meliputi berbagai sektor.

27
Feb

Pengelolaan Arsip Sleman Raih Predikat ‘Sangat Memuaskan’

Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil meraih predikat “Sangat Memuaskan” atau dengan nilai 92,65 terkait pengelolaan kearsipan dari Arsip Nasional RI (ANRI). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (PAN-RB) RI, Tjahyo Kumolo, didampingi Kepala Plt ANRI, M.Taufik, kepada Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, bertempat di The Sunan Hotel, Solo, Rabu (26/2).

Atas diraihnya prestasi tersebut, Sri Muslimatun menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman yang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi ke depannya.

“Karena arsip ini mahal harganya. Arsip ini kan menunjukkan tanggung gugat, tanggung jawab, akuntabel, validitas, semuanya ada di arsip”, sambungnya. Lebih lanjut ia juga mendorong pengelolaan arsip di Kabupaten Sleman yang lebih modern dan terintegrasi dengan sistem digital.  Sebab menurutnya hal ini sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sleman yakni terintegrasinya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021. “Mestinya tahun 2021 sistem itu sudah terwujud”, kata Sri Muslimatun.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Menteri Tjahyo bahwa pengelolaan arsip harus mulai menggunakan sistem elektronik atau digital. Dengan begitu maka menurut Tjahyo arsip akan lebih dinamis, aman, dan terlindungi saat penyajian berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik. “Karena saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan yang semakin cepat, tidak terbatas jarak, ruang dan waktu”, papar MenPAN-RB tersebut.

Tjahyo juga menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam pengelolaan arsip, di antaranya mengidentifikasi arsip yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusunan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA). “Lembaga kearsipan agar dapat melakukan penilaian dan akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis”, ungkapnya.

Ada sebanyak 103 lembaga Kementrian, lembaga non Kementrian serta Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan pengelolaan kearsipan pada kesempatan tersebut. Di antaranya terdiri dari 23 kementrian, 20 lembaga di luar kementrian, 15 Pemerintah Provinsi dan 45 Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

27
Feb

Bupati Sleman Kukuhkan 11 Anggota Dewan Pendidikan

Bupati Sleman, Sri Purnomo kukuhkan 11 orang Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman periode 2020-2025 pada Rabu (26/2/2020) bertempat di Ruang Rapat Sembada, Kantor Setda Kabupaten Sleman. Sri Purnomo menjelaskan bahwa pengisian jabatan Dewan Pendidikan dilakukan secara transparan. Dari total 49 pendaftar akhirnya terpilih 11 orang untuk dikukuhkan menjadi Dewan Pengawas Pendidikan.

Menurutnya Pemkab Sleman menyambut baik pembentukan Dewan Pendidikan sejak awal konsep ini digulirkan. Dengan adanya dewan pendidikan ini, ia berharap peningkatan mutu pendidikan dapat dirumuskan bersama dari berbagai perspektif pemerhati pendidikan. “Saya yakin dengan kepedulian lebih banyak pihak dapat menghasilkan rumusan peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik dibanding hanya dari sisi pemerintah saja,” ujarnya.

Sri Purnomo mengatakan bahwa dewan pendidikan  memiliki tugas yang tidak ringan karena memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan dalam pengawasan secara mandiri dan profesional. Terlebih lagi tragedi hanyutnya siswa-siswi SMP 1 Turi beberapa waktu lalu saat melakukan susur sungai menjadi cambuk bagi dunia pendidikan untuk melakukan upaya pendidikan tanpa mengesampingkan keamanan bagi anak didik.

Berkenaan dengan hal tersebut dewan pendidikan dituntut untuk dapat menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi pada Pemkab Sleman terhadap peluang, kritik saran maupun aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan dunia pendidikan. “Sebagai tenaga pendidik seyogyanya memegang amanah dengan sebaik-baiknya dan harapkan dewan pendidikan yang terpilih dapat mengemban tugas untuk semakin memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman,” tambahnya

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.