Arsip Kategori: Berita

21
Apr

Bupati Sleman Berharap Budaya SATRIYA Dapat Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Profesional

Pemda DIY menyelenggarakan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan “SATRIYA” di Sleman hari ini, Kamis 21 April 2016. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman dan menanamkan nilai-nilai Budaya Pemerintahan SATRIYA bagi PNS/ASN. Dengan kegiatan ini diharapkan PNS/ASN mampu mengimplementasikannya dalam pola pikir, sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Bupati Sleman Sri Purnomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut diharapkan berkontribusi positif untuk meningkatkan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Internalisasi Budaya Pemerintahan “SATRIYA” tersebut juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yaitu mendorong perubahan mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja) pada jajaran birokrasi agar terwujud pemerintahan yang profesional.

Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang profesional memang tidak mudah. Pemerintahan yang profesional menuntut penyelenggara negara memiliki karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pelaksanaan reformasi birokrasi nasional pada masa pemerintahan sekarang didukung gerakan “revolusi mental”. Revolusi mental merupakan gerakan memperbaiki karakter bangsa agar Indonesia menjadi lebih baik. Nilai-nilai revolusi mental adalah integritas, etos kerja dan gotong royong. ASN harus menjadi pelopor, contoh dan teladan dalam menjalankan integritas dengan perilaku jujur, dapat dipercaya, anti memberi dan menerima suap. Etos kerja ASN diwujudkan dengan bekerja tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, dan melakukan inovasi dalam melayani masyarakat. Sedangkan budaya gotong royong dilaksanakan melalui perilaku saling menghargai, sopan santun dan saling bekerjasama.

Sri Purnomo juga menambahkan bagi ASN Pemkab Sleman, sikap yang sejalan dengan budaya pemerintahan “SATRIYA” adalah slogan pembangunan Sleman Sembada. Secara harfiah sembada adalah suatu sikap dan perilaku yang berwatak ksatria, bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran, menghindari dari perbuatan tercela, mampu manangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar dan dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan SATRIYA hari ini menampilkan narasumber  Arif Noor Hrtanto, SIP ( wakil ketua DPRD DIY) dengan materi  membangun kinerja birokrasi dengan budaya pemerintahan SATRIYA. Dra. Ambar Teguh Sulistiani, Msi ( Dosen UGM) dengan materi Implementasi watak nilai-nilai budaya pemerintahan SATRIYA dalam sikap dan perilaku aparatur di DIY. Drs. YB. Jarot Budi Harjo (Kepala Biro Organisasi Sekretariat DIY) dengan materi  Kebijakan pengembangan budaya pemerintahan di DIY.

21
Apr

Sri Purnomo Bertukar Ide Pengembangan Pariwisata Dengan Bupati Banyuwangi

Pemkab Sleman targetkan enam juta wisatawan pada tahun 2016. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sleman Sri Purnomo di Rumah Dinas Bupati Banyuwangi dalam rangka studi banding dengan Pemkab Banyuwangi pada Rabu (20/4).
Lebih lanjut Sri Purnomo mengungkapkan bahwa kedepan bidang pariwisata menjadi sektor yang sangat menjanjikan bagi pendapatan daerah. Pada tahun 2015 menurutnya kurang lebih lima juta wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sleman. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan tersebut di Kabupaten Sleman sendiri sudah bertambah dua destinasi wisata baru. 
“Di Sleman ada destinasi wisata baru yaitu Sindu Edu Park dan Jogja Bay. Harapanya kedua tempat tersebut dapat mendogkrak minat wisatawan berkunjung ke Sleman”, ungkap Sri Purnomo.
Sri Purnomo juga mengungkapkan bahwa tujuan studi banding di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan jajaran Pemkab Sleman adalah untuk mengetahui langkah promosi dan pengelolaan pariwisata yang dilakukan Pemkab Banyuwangi karena belum lama ini Banyuwangi meraih penghargaan terbaik ajang United Nations Tourism World Organitation (UNTWO) di Madrid, Spanyol. Banyuwangi berhasil meraihThe Winner of Re-Inventing Government In Tourism dalam kategori Innovation in Public Policy Governance (Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan).
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas S.Pd, S.S, M.Si mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata didaerahnya dimulai dengan pembukaan bandara Blimbingsari untuk mempermudah akses transportasi wisatawan. Banyuwangi sendiri berpatokan pada ekoturisme yaitu pengembangan pariwisata dengan budaya dan keindahan alam. 
“Kami mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dalam bidang promosi kami melibatkan IT agar mempermudah masyarakat luar mengetahui potensi wisata di Banyuwangi”, ungkap Azwar.
Azwar juga menambahkan untuk mendukung pembangunan daerah termasuk pariwisata diperlukan SDM yang berkualitas. Azwar mencontohkan Sleman yang memiliki perguruan tinggi negeri sudah tidak diragukan lagi kualitas SDMnya. Azwar berharap dengan adanya dua perguruan tinggi negeri di Banyuwangi diharapkan outputnya secara kualitas dapat memenuhi kebutuhan SDM dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
Senada dengan Azwar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ir. AA Ayu Laksmi Dewi TP, MM, yang juga turut serta dalam studi banding mengungkapkan bahwa melaksanakan program pariwisata pada prinsipnya adalah sinergitas. Menurutnya dibutuhkan peran serta masyarakat dan pemerintah serta pihak swasta dalam pembenahan obyek wisata di Kabupaten Sleman. “Saya mengharap dukungan yang lebih kuat untuk mengembangkan pariwisata di Sleman. Kami akan bekerjasama dengan PU, BLH, dan pihak-pihak terkait termasuk swasta dalam menggarap pariwisata di Sleman,” ungkap Ayu.

19
Apr

KPPD Integrasikan Sistem Informasi Pertanahan Untuk Percepat Realisasi Sleman Smart Regency

Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Kabupaten Sleman tidak pernah berhenti melakukan inovasi. Terobosan pelayanan terus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Menuju Sleman Smart Regency.

Semua inovasi yang dilakukan KPPD berbasis pemanfaatan teknologi dan pengembangan sistem informasi. Pada akhirnya ditujukan untuk terwujudnya integrasi informasi pertanahan di Sleman.

“Kami sudah luncurkan sistem integrasi informasi pertanahan atau E-ISP. Program ini kami hadirkan dalam rangka mendukung e-government sekaligus menerapkan visi kabupaten Sleman Cerdas,” tegas Kepala KPPD Sleman Krido Suprayitno.

Selama ini, data-data terkait pertanahan di Sleman baik spasial maupun tekstual terdiri atas beragam versi. Terlebih karena data-data tersebut tersebar di masing-masing SKPD sesuai kewenangannya. Misalnya BPBD dengan data dan peta kebencanaan, Dinas PUP dengan data dan peta tata ruang, BPMPPT dengan data-data perizinan pertanahan. Demikian pula data-data terkait pertanahan  yang ada di Bappeda, Dinas PPK atau Dinas SDAEM. Karena itu, sejak memimpin KPPD pada 2015, Krido berpikir untuk mewujudkan adanya standar informasi pertanahan yang tersaji dalam bentuk digital.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tidak mungkin menangani masalah pertanahan tanpa didukung informasi pertanahan akurat dan lengkap. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem informasi pertanahan.

Tugas dan fungsi KPPD berbeda dengan Kantor Pertanahan Sleman (BPN). Perbedaan itu antara lain menyangkut produk yang dihasilkan. BPN, terang Krido, diantaranya pada produk pertanahan bersifat administratif. Sedangkan KPPD menghasilkan produk yang bersifat pengendalian pertanahan daerah untuk mendukung pembangunan. Perumusan kebijakan strategis ini perlu didukung dengan penatausahaan tertib administrasi pertanahan serta data dan informasi pertanahan yang akurat.  Hal ini dapat terwujud melalui integrasi sistem informasi pertanahan.

Untuk mempercepat terwujudnya  integrasi sistem informasi, KPPD memiliki alat kerja yang lengkap. Dimulai dari metode assesment data perubahan tata guna tanah se-Kabupaten Sleman melalui kegiatan updating database pertanahan yang melibatkan aparat 86 Desa. Hasil kegiatan ini berupa data point of interest (POI) semua bangunan dan pemanfaatannya yang telah terdigit dalam peta citra. Hasil assesment data pertanahan ini disajikan dalam sistem layanan informasi mandiri (SLIM) tata guna tanah pada url www.slim.slemankab.go.id.

“Data kami merupakan data up to date dan dapat diakses secara online,” jelas Krido yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 ini.

Alat kerja yang lain adalah integrasi data spasial bidang pertanahan dengan peta blok PBB.  Dengan dukungan alat kerja tersebut, Krido, optimistis instansinya memiliki data dan peta tunggal yang tersaji secara lengkap. Berbagai alat kerja itu merupakan andalan KPPD. Sebab, dengan alat kerja atau bekal tersebut dapat mendukung peran KPPD untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

“Ini sekaligus menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sifatnya dinamis,” katanya.

Sebagai implementasinya, pada tahun 2016 ini, KPPD kembali meluncurkan produk layanan, yaitu SIM Neraca Pertanahan Daerah dan SIM Pengelolaan Tanah Desa. Kedua sistem informasi ini menyusul SIM Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang telah dibangun pada tahun 2015 lalu. Kedepan KPPD juga akan membangun SIM Pengelolaan Tanah SG juga sistem informasi pertanahan yang terkoneksi di 17 kecamatan.

Menurut Krido, semua informasi pertanahan bakal diintegrasikan dalam satu sistem terpadu. Harapannya, sistem informasi itu dapat digunakan para pemangku kewajiban di Sleman. Alasannya, data peta dan informasi yang disajikan KPPD sudah terstandar, baik penggunaan peta citra sebagai peta dasar tunggal berskala 1: 5000 maupun metode assesment data yang digunakan telah melibatkan semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya informasi pertanahan yang terintegrasi akan memberikan banyak manfaat. Data yang akurat dan lengkap siap digunakan untuk tujuan apapun. Tinggal bagaimana para pemangku kewajiban ini akan memanfaatkan informasi yang tersaji dalam sistem informasi pertanahan. Misalnya, untuk mendukung kebijakan terkait infrastruktur, penyusunan tata ruang kecamatan, pengembangan kawasan budaya, penataan ruang edukasi masyarakat, hingga peta bidang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB).

Manfaat lainnya juga untuk mendukung peta kebencanaan dan disaster management, penentuan kawasan investasi, hingga pada penyediaan layanan publik kesehatan. Contoh implementasinya yaitu pembaharuan data subyek pajak melalui kegiatan integrasi data bidang.  Implementasi lainnya, melalui sistem informasi ini KPPD juga telah mendukung pengendalian toko modern dan toko berjejaring, serta pusat perbelanjaan (mal).

“Semua akan terpetakan. Utamanya menyangkut penentuan jarak 1.000 meter jarak antara pasar tradisional dengan toko modern sebagaimana diatur dalam peraturan bupati,” tegasnya.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.