Arsip Kategori: Berita

29
May

Penyuluh Pertanian di Sleman Diprediksi Hanya 53 Orang di Tahun 2020

Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (P2K) merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Sleman. Dalam upaya pemberdayaan petani serta kelompok tani, seorang penyuluh dituntut untuk dapat meningkatkan produktifitas maupun mutu komoditas secara efisien, berdaya saing, tangguh serta terkelolanya jejaring pasar yang dapat menyerap komoditas, maupun produk yang dihasilkan oleh para petani. Demikian disampaikan Kadinas P2K, Ir Widi Sutikno dalam pembukaan forum komunikasi penyuluh P2K di aula Bappeda Kamis, 28 Mei 2015. Forkom dibuka oleh Bupati Sleman yang diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan, Kunto Riyadi sekaligus penyerahan berita acara pembentukan DPC Perhiptani. Forkom diikuti oleh 130 peserta dan juga dihadiri oleh DPW Perhiptani DIY, Komisi Penyuluhan DIY, direktur pendidikan dan pembelajaran UGM, dr. Sri Peni Wastuningsih selaku pakar penyuluhan. Pada kesempatan tersebut Bupati mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar dari sektor primer. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Perhiptani yang ikut terlibat dalam meningkatkan kualitas SDM.

Bertindak selaku narasumber pada acara tersebut Kadinas P2K, Widi Sutikno dengan materi kebijakan pembangunan pertanian dalam pengembangan SDM, narasumber lainnya yaitu Sentot Burhanudin, SPt,  dengan materi Penataan SDM penyuluh, dan Kepala BKD Iswoyo Hadiwarno dengan materi formasi penyuluh P2K.
Widi Sutikno mengungkapkan bahwa Dinas P2K akan melakukan penataan kelembagaan dalam merespon UU nomor 23 tahun 2014. Pemerintah akan memfasilitasi kebutuhan penyuluhan dalam mendampingi petani. Penyuluh Sleman pada tahun 2015 ini berjumlah 109 orang dan diprediksi hanya akan berjumlah 53 orang karena pensiun di tahun 2020 nanti. Untuk itu diperlukan penambahan penyuluh.
Sedangkan Iswoyo Hadiwarno menjelaskan bahwa penyuluh termasuk dalam jabatan fungsional tertentu, karirnya bisa mencapai golongan IVe untuk penyuluh madya keatas dengan usia hingga 60 tahun. Perhiptani diminta untuk memberi masukan kepada MenPAN untuk mengubah Permenpan nomor 2 tahun 2008 khususnya pembatasan golongan bagi penyuluh trampil.***


28
May

Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca Dihadiri Anggota Komisi X DPR RI

Dalam rangka menggalakkan kembali budaya gemar membaca serta memasyarakatkan perpustakaan sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca dengan tema ”Membangun Karakter Bangsa melalui Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan.” Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati sejumlah peserta yang berasal dari masyarakat umum, kepala sekolah, pemerhati perpustakaan desa dan komunitas, siswa SMA, LSM, organisasi profesi, PKK, Karang Taruna, budayawan, media cetak dan elektronik serta SKPD terkait.

Hadir dalam acara ini Esti Wijayati, anggota Komisi X DPR RI, serta Dra. Suyamsih, M.Pd, Asisten Sekda Bidang Pembangunan. Bertindak sebagai narasumber dalam acara ini adalah Lucia Damayanti, M.hum (Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas RI), Budi Wibowo, SH, MM (Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) dan Dra. Sri Hartati (Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Sleman).

Kegiatan ini dimaksudkan guna mendorong seluruh lapisan masyarakat belajar sepanjang hayat (long life education).Asisten Sekda Bidang Pembangunan dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini beliau juga menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk membudayakan membaca dari lingkungan terkecil di rumah masing-masing, di sekolah, perkantoran dan di berbagai kesempatan. Hal ini dikarenakan membaca bukan lagi sebuah kewajiban karena masih berada di bangku sekolah akan tetapi sebagai kebutuhan untuk terus menambah pengetahuan kita setiap saat.

Sedangkan kepada para pengelola perpustakaan, Suyamsih berharap agar ke depannya  pengelolaan perpustakaan dan taman bacaan di Kabupaten Sleman dapat lebih meningkat kualitasnya. Dengan kualitas perpustakaan yang baik dan strategi pengelolaan perpustakaan yang tepat maka minat baca masyarakat juga dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kegiatan  ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pengelola perpustakaan desa, taman bacaan serta masyarakat dalam peran sertanya mengembangkan perpustakaan di tempatnya masing-masing. Dihimbau kepada pengurus perpustakaan untuk kreaif menciptakan inovasi sehingga anak-anak kita tertarik untuk datang ke perpustakaan. Seyogyanya perpustakaan menjadi rujukan pertama untuk mencari informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, momen ini diharapkan mampu menjadi titik tolak bagi masyarakat untuk semakin mengenal perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat ilmu dan informasi.***

28
May

Sleman Peroleh Opini WTP Lagi

Yogyakarta, 28 Mei 2015 BPK Perwakilan Propinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD ) Kab.Sleman Tahun Anggaran 2014 kepada Ketua DPRD Kab.Sleman dan Bupati Sleman. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat  UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara. Laporan yang diserahkan terdiri dari tiga laporan, yaitu Atas Laporan Keuangan, LHP Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan LHP Atas Sistem Pengendalian Intern.

BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan standar Akutansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem  pengendalian intern, demikian prana mengawali pidatonya. Lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Sleman berhasil memperoleh  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam sambutannya Sri Purnomo, Bupati Sleman yang mewakili 4 Kabupaten dan Kota   mengatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan ini sejalan dengan komitmen Pemkab/Pemkot dalam mewujudkan good governance. Dalam upaya mewujudkan good governance tersebut, seluruh Pemkab/Pemkot senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar bersih dan baik.
Terlebih lagi salah  satu  unsur  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  pada  Pemda  adalah  transparansi keuangan  negara,  hal ini merupakan kewajiban  Pemda  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan  dan  melaporkan segala aktivitas dan kegiatan  yang terkait dengan  menggunakan uang publik kepada pihak yang   memiliki   hak   dan   kewenangan   untuk   meminta   pertanggungjawaban.
Pemerintah  Daerah  sebagai  pihak  yang  ditugasi  menjalankan  roda  pemerintahan, pembangunan  dan  layanan  sosial  masyarakat  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggung jawaban  keuangan  daerahnya  untuk  dinilai. Pemerintah  daerah dituntut agar pengelolaan  keuangan  daerahnya dilakukan secara baik  dan  dapat  mewujudkan  tujuan pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah   kemampuan   mengontrol   kebijakan   keuangan daerah   secara   ekonomis,   efisien, transparan dan akuntabel.
Salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan baik adalah dengan mentargetkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), seperti yang diraih Pemerintah Kab.Sleman saat ini.  Pada penyampaian LHP BPK tahun ini Pemkab Sleman memperoleh opini WTP tanpa pargraf penjelas.  Hal ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan, karena Pemkab Sleman telah memperoleh opini WTP 4 kali berturut-turut, dan kali ini benar-benar tanpa paragraf penjelas.  Hal ini menunjukkan kinerja seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sleman dalam hal pelaporan keuangn Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ke arah yang positif.  Sri Purnomo, berharap ke depan Pemkab. Sleman dapat mempertahankan prestasi ini, dan dapat mewujudkan cita-cita pemerintahan yang yang transparan, efisien, bersih, ekonomis dan akuntabel.***
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.