Arsip Kategori: Berita

3
Sep

Diskusi Pengembangan Perumahan

Pengembangan di bidang perumahan merupakan aspek yang sangat penting untuk memfungsikan kembali balai somah. Bagi masyarakat keberadaan rumah sebagai tempat aktivitas keluarga merupakan kebutuhan utama. Bahkan mereka tidak dapat beraktifitas yang lain dengan nyaman sebelum mereka merasa nyaman dan aman dalam menjalankan kehidupan keluarga. Maraknya  bisnis perumahan di kabupaten sleman telah mendorong peningkatan permintaan pembangunan perumahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kabupaten sleman merupakan wilayah yang menarik untuk dijadikan tempat tinggal. Tidak sedikit masyarakat dari luar sleman yang membeli dan mendirikan rumah di sleman untuk anak-anaknya maupun untuk masa pensiun. Kondisi ini menyebabkan di wilayah sleman cukup marak tumbuh kembangnya perumahan. Hal tersebut disampaikan bupati sleman Drs. Sri Purnomo, Msi saat membuka  acara diskusi pengembangan perumahan berwawasan lingkungan di lantai III pemkab Sleman Kamis 2 September 2010.Lebih lanjut disampaikan Sri Purnomo bahwa  maraknya perumahan yang berkembang tersebut, sebagian besar belum memiliki izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau IPPT dan bahkan IMB. Padahal pemerintah mensyaratkan agar perumahan yang dibangun di sleman harus memiliki IPPT dan IMB, guna menjamin agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni dan menjamin kelestarian lingkungan.

Perlu diketahui pula tambah Sri Purnomo bahwa pada tahun 2008 permophonan izin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT) berjumlah 865 buah, yang diijinkan 618 buah dan ditolak 195 buah. Sedangkan pada tahun 2009 permohonan IPPT mencapai 933 dan diizinkan 697 buah dan ditolak 184 buah.  Setiap rumah yang tidak berijin tentunya akan merugikan konsumen, masyarakat dilingkungan sekitar,dan juga kelestarian lingkungan yang ada di sleman Kebutuhan masyarakat akan hunian yang nyaman , aman dan layak huni menjadi terabaikan. Disampaikan pula bahwa sesuai Perda No. 18 tahun 2005 tentang persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan, telah mensyaratkan adanya sarana pemakaman umum disetiap perumahan.  Naamun demikian jika pengembang perumahan belum mampu atau tidak bisa menyediakan lahan untuk pemakaman umum, bisa memanfaatkan TPU kabupaten sleman dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Sedangkan Kepala bagian Humas Dra. Endah Sri Widiastuti dalam laporannya antara lain mengatakan bahwa  maksud dan tujuan diskusi ini  untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan pengembangan perumahan yang legal dan berwawasan lingkungan di kabupaten sleman.  Materi dalam diskusi tersebut Tata kelola usaha yang benar dalam pengembangan perumahan dengan nara sumber Andang Jaya Hamsah dari LOS DIY dan  Kebijakan Pemkab Sleman dalam pengembangan perumahan dengan nara sumber Diah Sarjuningrum Sitawati  dari Dinas PU dan Perumahan kabupaten sleman. Sementara peserta dalam diskusi tersebut pengembang perumahan sebanyak 30 orang.

Sementara itu Andang Jaya Hamsah dalam paparannya antara lain mengatakan bahwa  pengembangan perumahan di sleman diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar konsumen tidak dirugikan dikemudian hari.. Sedang jumlah pengaduan hingga bulan Juni 2010 ada 23l kasus dan  bidang properti berada diurutan ke 2 setelah bidang keuangan. Modus ayang dilakukan biasanya  menjajikan ijinnya menyusul dan itu belum tentu bisa terbit, dan parahnya lagi alat sulit dilacak. Disamping itu pengembang yang punya keinginan untuk mengikuti peraturan tetapi terganjal pada birokrasi. Modus yang lain biasanya merekayasa persepsi, kebohongan dan wanprestasi, diantaranya aspek legalitas, iklan, konstruksi dan material bangunan luasan tanah dan bangunan. Yang perlu diketahui oleh konsumen tanbah Andang dengan memberikan edukasi pada masyarakat/konsumen dalam memilih pengembang yang baik. Juga pengembang dapat dan harus mematuhi peraturan yang ada dan yang lebih penting pemda hendaknya lebih tegas dan benar-benar memberlakukan sangsi terhadap pengembang nakal. Sementara itu Diah Sarjuningrum dalam makalahnya antara lain mengatakan bahwa  Site Plan wajib dimiliki bagi yang melakukan kegiatan pembangunan dengan dampak besar terhadap struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Sedang persyaratan permohonan pengesahan Site Plan yaitu dengan mengisi formulir permohonan pengesahan Site Plan dengan dilampiri persyaratan tertentu. Disamping itu tambah Diah bahwa untuk melakukan kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi SKTBL ( Surat Keterangan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan) dan itu wajib dimiliki bagi yang melakukan kegiatan pembangunan fisik yang memiliki dampak kecil terhadap struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Persyaratan permohonan SKTBL sama dengan Site Plan dengan mengisi formulir yang dilengkapi persyaratan tertentu.

2
Sep

Sleman Terus Berupaya Peroleh WTP

Pemkab Sleman terus berupaya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Persyaratan dalam Laporan Keuangan. Ia mengharapkan agar BPKP Perwakilan Yogyakarta  bisa membimbing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemkab Sleman. Dengan bimbingan BPKP Perwakilan Yogyakarta dan Inspektorat Kabupaten Sleman diharapkan akan mempercepat tercapainya target WTP. Hal ini disampaikan Bupati Sleman Sri Purnomo, saat menerima audiensi BPKP Perwakilan Yogyakarta di Ruang Tamu Bupati, 31 Agustus 2010.

Ditambahkan Sri Purnomo, masalah utama yang harus segera dicarikan penyelesaiananya adalah masalah asset. Hal ini dikarenakan masalah asset di SKPD tertentu pasca penyelenggaraan otonomi daerah, memiliki masalah yang kompleks. Masalah ini terkait dengan penyerahan asset dari propinsi dan pemerintah pusat. Untuk itu ia berharap setiap SKPD untuk bekerja semaksimal mungkin dan mengedepankan transparansi. Untuk pengelolaan asset yang masih menjadi masalah agar bisa dibenahi semaksimal mungkin. Ia memahami untuk masalah asset ini memamng membutuhkan waktu untuk membenahinya, namun ia berharap agar waktunya tidak terlalu lama. Dengan demikian laporan keuangan Pemkab Sleman yang sudah wajar dengan pengecualian akan meningkat menjadi WTP.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Yogyakarta, Suwartomo, AK, MS Acc, menyatakan bahwa BPKP siap membantu dan mendampingi seoptimal mungkin pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntanbilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa Kepala BPKP Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD, yang juga tinggal di Yogyakarta, mengharapkan agar Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota dan propinsi bisa menjadi baromater dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu  pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, bimbingan  dan pelatihan sehingga laporan keuangannya dapat berpredikat WTP. BPKP Perwakilan Yogyakarta juga akan  membuat MOU dengan pemerintah propinsi, dan kabupaten / kota di DI Yogyakarta agar  dapat berjalan lebih efektif.

1
Sep

0perasi Makanan Kadaluwarsa

Pada bulan puasa tahun 2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Sleman mengadakan operasi makanan kedaluwarsa dengan tim nya terdiri dari Dinas Perindakop, Dinas Kesehatan, Pol PP,  SDAM   ( Sumber Daya Air dan Mineral ) Balai POM.

Sasaran  Operasi Makanan dan Minuman kali ini adalah pusat oleh oleh di daerah Gamping. Ketika mengadakan operasi di Pusat Oleh-Oleh sepanjang Jalan Wates, Gamping tim menjumpai bahan minuman yang ada tulisan berkhasiat seperti teh Rosela, Teh Hijau, gula semut dsb. Tim juga menemukan minuman Bir yang mengandung alkohol, minuman kaleng  yang rusak,  serta dijumpai makanan yang P IRT nya tidak 12 digit. Di toko lainnya yakni  dan juga di beberapa toko toko jalan Godean Jl. Raya Sidoarum Godean juga ditemukan makanan kaleng seperti Sarden,  Susu kental manis, yang kalengnya ada yang dekok.  Oleh Tim gabungan tersebut disampaikan bahwa semua barang tersebut harus ditarik dan  tidak boleh dijual.

Dalam kesempatan itu M Basuki dari Balai POM Yogyakarta mengatakan bahwa makanan yang tidak memenuhi syarat ada 3 ketentuan, yakni  kerusakan fisik, kimia dan biologis. Kerusakan  fisik misalnya penyok, kembung, tapi kalau yang kimia harus diuji di Laboratorium begitu juga yang biologis.

Juga disampaikan oleh Mukiyat dari Dinas Kesehatan, untuk produk-produk pangan terutama untuk label khususnya untuk PIRT tidak boleh mencantumkan khasiat sebagai obat. Produk-produk yang ber SP kami harapkan nanti untuk mencari PIRT karena Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sekarang sudah tidak mengeluarkan SP tapi mengeluarkan PIRT. Untuk jenis-jenis produk yang lainnya artinya yang kedaluwarsanya itu kurang dari 7 hari memang tidak diwajibkan untuk mencari PIRT tapi kalau sudah masuk dalam kemasan itu perlu dicarikan PIRT.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.