Arsip Kategori: Berita

22
Jun

Pemkab Sleman Terus Tingkatkan Penguatan Modal Untuk Koperasi

Pemkab Sleman berupaya untuk terus meningkatkan penguatan modal untuk koperasi dari sumber dana APBD Kab. Sleman. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Sri Purnomo kepada Staf Ahli Menteri Koperasi Drs Purnomo D.R, Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM dan Deputi bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan UKM, Istiati yang didampingi Kepala Bidang Koperasi dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi prop. DIY, Bambang Harimurti, ketika melakukan verivikasi   Kabupaten Sleman sebagai penggerak koperasi yang ke 2 kali di ruang tamu Bupati hari ini tanggal 22 Juni 2011.

Dana APBD yang disalurkan  untuk penguatan modal Koperasi pada tahun 2008 sebanyak Rp. 3 Milyar, pada tahun 2009 sebanyak Rp. 3,150 M dan pada tahun 2010 sebanyak Rp 3, 515 M. Sri Purnomo menjelaskan bahwa penguatan koperasi sangat diperlukan untuk mendorong koperasi-koperasi yang masih lemah agar pergerakan aktivitasnya dapat lebih cepat. Meningkatnya modal koperasi selain meningkatkan dinamika aktivitasnya juga akan meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya. Sistem penguatan modal yang diberlakukan untuk koperasi umum adalah dengan penerapan bunga 6% pertahun, tetapi untuk BMT dilaksanakan dengan bagi hasil.

Pada kesempatan tersebut Sri Purnomo menjelaskan bahwa, walaupun secara         kelembagaan pengelolaan koperasi di pemerintah kabupaten Sleman ditangani  Bidang dengan struktur  pejabat eselon 3, namun action pemberdayaan dan pembinaan koperasi baik koperasi umum maupun BMT selalu diupayakan optimal. Hal tersebut terlihat dari keberadaan koperasi aktif yang terus meningkat dan juga berkurangnya koperasi yang pasif dan koperasi beku. Selama tiga tahun terakhir koperasi aktif meningkat, yang pada tahun 2009 sebanyak 428, tahun 2010 sebanyak 517 dan tahun 2011 sebanyak 528 (data 31 mei). Sedangkan koperasi yang pasif juga menurun yang pada tahun 2009 sebanyak 29, tahun 2010 sebanyak 9 dan pada tahun 2011 sebanyak 9 (sampai 31 mei). Koperasi beku di kabupaten Sleman juga mengalami penurunan, jika pada tahun 2009 sebanyak 90 koperasi, th. 2010 sebanyak 72 koperasi, maka tahun 2011 tinggal 54 koperasi. Demikian juga asset koperasi juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak kurang lebih Rp 546,82 M, tahun 2010 sebanyak Rp 597,74 M dan tahun 2011 sebanyak Rp 654,52 M (data 31 mei).  Secara keanggotaan juga mengalami peningkatan pada tahun 2009 jumlah anggota sebanyak 218.407 orang, pada tahun 2010 sebanyak 233.362 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 248.568 orang (data 31 Mei)

Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula bahwa pertumbuhan BMT di kabupaten Sleman juga cukup prospektif. Pada tahun 2011 ini  di Sleman terdapat 60 BMT atau 9% dari jumlah koperasi yang ada yakni 591 koperasi dan assetnya mencapai 12% dari total asset. Melihat perkembangan yang bagus tersebut maka diperlukan jaring pengaman yang lebih baik, agar keberadaan BMT semakin kuat dan sehat. Oleh karena itu sejak 2 tahun yang lalu, pemkab Sleman mewajibkan semua BMT harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)  yang memiliki kemampuan ekonomi syariah, karena pada waktu itu belum semua BMT memiliki DPS kalaupun sudah ada belum berfungsi secara optimal karena kapasitas yang terbatas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Sleman bekerjasama dengan MUI didalam menentukan apakah calon DPS memiliki kapasitas ekonomi syariah. Calon DPS harus mendapat rekomendasi MUI dan dari rekomendasi MUI tersebut yang ditindaklanjuti. Kerjasama MUI  dan pusat koperasi syariah juga dilaksanakan didalam pembinaan peningkatan kualitas BMT. Hal ini dikarenakan masih banyak BMT yang pengawasan dan audit  internal lemah.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Kementrian  Koperasi dan UKM Purnomo mengatakan bahwa kemajuan koperasi di suatu daerah tidak dapat terlepas dari komitmen Bupatinya dalam mengembangkan kehidupan koperasi.

21
Jun

Lomba Kampung Bersih Narkoba Tingkat Provinsi DIY di Dusun Ngentak

Penilaian bukan satu-satunya untuk mencapai prestasi yang paling tinggi, tetapi dengan evaluasi akan  mampu memacu prestasi yang lebih baik. Dengan evaluasi diharapkan mampu memperbaiki hal-hal yang selama ini dirasa belum baik sehingga kedepan akan lebih baik dan tercapai tujuannya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BNK Sleman Drs. Hardjito saat menerima tim evaluasi LKBN (Lomba Kampung Bebas Narkoba) tahun 2011 tingkat Provinsi DIY. Penilaian dilaksanakan di Dusun Ngentak,Margoluwih, Seyegan pada hari Selasa 21 Juni 2011. Lebih lanjut disampaikan Hardjito bahwa tujuan dilaksanakannya evaluasi ini adalah untuk membentuk dusun/desa yang betul-betul bebas narkoba dengan kesadaran dari semua anggota masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran ini maka meskipun tidak dilaksanakan evaluasi atau penilaian, masyarakat tetap akan selalu taat dan patuh pada ketentuan untuk kebaikan bersama. Dengan evaluasi LKBN ini diharapkan masyarakat dan khususnya generasi muda sebagai generaasi penerus akan betul-betul bebas narkona, serta tercapainya kawasan bebas rokok dan miras.

Sedangkan Suryantinah dari unsur PKK selaku ketua tim evaluasi yang beranggotakan 7 personil antara lain Heri Fatoni (Dinkes Prop. DIY), Haryanto, Faris (LSM/Granat) dll dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan semata-mata untuk menentukan juara dalam suatu lomba, namun juga sebagai sarana pembinaan agar tujuan yang lebih mulia dapat tercapai. Pada akhirnya dapat memberantas narkoba serta mampu menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Kalau generasi muda terkena narkoba apa jadinya negara nanti, makanya pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya Narkoba harus selalu digalakkan.

Sementara itu Ma’ruf selaku ketua Garang 14 (Gerakan Anti Narkoba Ngentak 14) dalam paparannya mengatakan bahwa Garang 14 sudah terbentuk sejak tahun 2009 dan disyahkan tanggal 19 Maret 2011 oleh tokoh masyarakat. Visi Garang adalah menuju masyarakat Dusun Ngentak yang lebih sejahtera lahir dan batin, dunia akhirat tanpa pengaruh buruk narkoba. Sedangkan misi Garang adalah membentuk jejaring anti narkoba di wilayah atau kampung masing-masing dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui berbagai kreativitas dalam menuju kampung bersih narkoba. Ditambahkan Ma’ruf, beberapa hal yang telah dilakukan Garang antara lain aksi tanda tangan dukung kampung bersih narkoba  dengan kain sepanjang 15 meter yang ditandatangani oleh Camat Seyegan, Kapolsek Seyegan, KUA Seyegan, Danramil, puskesmas dan pihak kelurahan dan masyarakat Dusun Ngentak. Juga berbagai kegiatan termasuk lomba-lomba yang berkaitan dengan anti narkoba.

Pelepasan tim evaluasi dilakukan oleh Camat Seyegan, Anggoro Aji Sunaryo, SH , yang pada kesempatan tersebut berharap agar dengan evaluasi ini harapan masyarakat Dusun Ngentak dapat tercapai. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula piala dan hadiah berbagai lomba yang dilaksanakan oleh pengurus Garang. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Suryantinah selaku tim evaluasi dan Camat Seyegan.

21
Jun

Pemkab Sleman Laksanakan Sosialisasi Akta Kelahiran Bagi Keluarga Miskin

Pemerintah Kabupaten Sleman hari Selasa 21 Juni 2011 di Aula Lt. III Dinas Nakersos Kabupaten Sleman telah berlangsung sosialisasi akta kelahiran bagi keluarga miskin. Hadir dalam kesempatan tersebut Instansi terkain dan PKH dari 17 Kecamatan serta Narasumber.  Salah satu narasumber, Suyanto dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman mengatakan bahwa untuk mendapatkan surat akta kelahiran di perlukan persyaratan yang antara lain :

1.     Penduduk/ Warga Kabupaten Sleman,

2.     Surat pengantar dari desa/kelurahan,

3.     Foto copy Surat Kelahiran dari desa dilegalisir,

4.     Foto copy KK,yang dilegalisir,

5.     Foto copy KTP Ayah dan Ibu (Surat kematian apabila telah meninggal dunia) dilegalisir,

6.     Foto copy surat nikah dilegalisir,

7.     Foto copy ijazah bagi yang telah memiliki,

8.     Membawa dua orang saksi yang telah berusia 21 tahun beserta foto copy KTP dilegalisir.


Prosedur pengurusan :

1.     Orang tua harus dating sendiri (ayah/ibu),

2.     Membawa persyaratan,

3.     Bagi yang lahir setelah 1 Januari 2007 sampai dengan keterlambatan satu tahun dari tanggal harus memperoleh persetujuan dari pengadilan Negeri terlebih dahulu,

4.     Setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri segera di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman,

5.     Mengajukan surat permohonan bantuan biaya pencatatan akta kelahiran kepada Kepala Denas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman (Blangko telah tersedia).


Target pemberian bantuan tahun anggaran 2011, untuk kelahiran mulai 1 Januari 2007 sampai dengan keterlambatan satu tahun sejumlah 750 Akte kelahiran sedangkan untuk kelahiran sebelum 1 Januari 2007 dan kelahiran  61 hari sampai denagn kurang dari satu tahun dari tanggal kelahiran sejumlah kurang lebih 1500 akta kelahiran.

Bantuan yang diberikan yaitu :

1.     Bantuan biaya siding Pengadilan Negeri sebesar Rp.200.000,- ( Bagi kelahiran 1 Januari 2007sampai dengan keterlambatan satu tahun.

2.     Bantuan restribusi sebasar Rp.30.000,-


Manfaat akte kelahiran sangat penting yaitu antara lain untuk menentukan status hukum seseorang sebagai syarat untuk :

1.     Masuk Sekolah sejak TK sampai Perguruan Tinggi,

2.     Melamar Pekerjaan,

3.     Pembuatan Kartu Keluarga,

4.     Pembuatan Paspor,

5.     Pengurusan tunjangan keluarga,

6.     Pengurusan Hak waris,

7.     Pengurusan Asuransi, dan

8.     Sebagai persyaratan perkawinan.

Lebih lanjut suyanto mengatakan bahwa Akta Kelahiran adalah bukti Otentik asal usul seseorang dan dengan berbekal Akta Kelahiran anak dan keluarga anda melangkah ke masa depan dengan penuh kepastian.

Dalam sosialisasi Akta Kelahiran tersebut hadir pula narasumber dari Kasie. Kurikulum SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Drs. AL Sudiro yang mengatakan bahwa untuk tahun 2010 /2011 ini Pemkab Sleman telah memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga miskin dalam bentuk Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD).  Untuk Siswa SMA diberikan bantuan selama satu tahun sebesar Rp. 1.600.000 dan untuk SMK sebesar Rp.1.800.000 setiap anak selama satu tahun. Lebih lanjus Sudiro mengatakan mengapa kok besarnya antara SMA dan SMK tidak sama dikarenakan kalau SMK banyak biayanya di bandingkan dengan SMA, yaitu karena SMK kan banyak praktek-prakteknya.

Sedangkan untuk siswa yang rentan putus sekolah maksimal sama dengan jaminan pendidikan  yaitu dilihat kekurangannya dalam pembayaran selama enam bulan nantinya bisa dilihat besarannya. Untuk sasarannya Jaminan Pendidikan SMA/K Penduduk Sleman dan sekolah di Sleman yang ditunjukkan dengan KK dan identitas yang sah dan ini baru penduduk Sleman yang sekolah di Sleman. Bantuan ini belum bisa diberikan untuk penduduk Sleman yang mempunyai KKM tapi sekolahnya diluar Sleman, Pemkab Sleman juga belum dapat mengakses data siswa yang ada di Kementerian Agama.

Waktu untuk pengusulan JPPD dan rentan putus sekolah tahap I tanggal 15 s/d 30 Juni 2011 untuk siswa kelas X dan XI tahun 2010/2011. Untuk tahap II tanggal 1 s/d 21 Agustus untuk siswa kelas X tahun 2011/2012.

Yang di maksud keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu Keluarga miskin yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah kKabupaten Sleman. Bila kartu Gakin tahun 2011 belum turun atau belum terbit maka untuk kartu Gakin tahun 2010 masih berlaku hingga diterbitkannya kartu gakin yang baru. Artinya bagi bapak dan ibu yang mempunyai kartu Gakin tahun 2010 masih berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu Gakin yang baru tahun 2011. Prosedur dan persyaratan untuk mengurus kartu Gakin tersebut yaitu membuat surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- yang di tanda tangani paling tidak sepuluh orang di lingkungannya dan dinyatakan benar-benar miskin.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.