Arsip Kategori: Berita

15
Mar

Pemkab Himbau Pedagang Jajanan Anak Sekolah Untuk Utamakan Keamanan Makanan

Keberadaan makanan jajanan anak sekolah perlu mendapat perhatian, karena banyak makanan jajanan anak yang dijual di sekolah-sekolah yang kurang sehat dan belum memperhatikan kebersihan. Sebagaimana dilansir media massa baik cetak maupun elektronik beberapa waktu yang lalu, hasil survai BPOM DIY ke TK dan SD di wilayah DIY, ditemui 91 sampel TK dan SD diperoleh 64 sekolah terdapat pedagang yang menjual jajanan yang mengandung Bahan Tambahan Makanan yang tidak diizinkan, seperti Rhodamine B, Mathanil Yellow dan Boraks.

Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman  Ir. AA. Ayu Laksmi Dewi TP, MM, dalam rangka melindungi anak-anak sekolah dari dampak buruk makanan jajanan dan mengkoordinir dengan baik para pedagang makanan jajanan, Pemkab Sleman berupaya melakukan pengendalian baik jenis komoditas jajanan yang dijualnya maupun pedagang penjual makanan jajanan di sekolah.

Oleh karena itu mulai tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan kajian pedagang asongan dan komoditas dagangan di sekolah SD/TK di Kecamatan Depok, Kalasan, Sleman, Mlati, Godean dan Gamping, menitikberatkan pada pendataan mengenai pedagang asongan yang menjual makanan jajanan di sekolah TK dan SD. Sedangkan untuk  tahun 2010 pendataan dilakukan di Kecamatan Moyudan, Seyegan, Ngemplak, Prambanan, Tempel dan  Turi. Kajian ini menitikberatkan pada  aspek keamanan jajanan anak sekolah ditinjau dari bahan tambahan pangan berupa bahan kimiawi yang sering digunakan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2011 ini, Kajian Keamanan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Sleman dilakukan di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Bebah, Ngaglik dan Minggir. Kajian ini menitik beratkan pada aspek keamanan jajanan anak sekolah ditinjau dari bahan tambahan pangan berupa bahan kimiawi yang sering digunakan dan pendataan mengenai pedagang asongan yang menjual makanan jajanan di sekolah TK dan SD.

Guna persiapan penyusunan kajian tersebut PEMKAB Sleman  telah    melakukan koordinasi antar instansi terkait yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Satpol PP, Camat dan UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan, Pakem, Minggir, Ngaglik dan Berbah serta Pengurus Paguyuban Pedagang Asongan Sekolah “Kupas Mugo Lestari”.

Pada pertemuan tersebut telah disepakati antara lain : Kerja sama antar instansi terkait dalam melakukan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan promosi keamanan pangan secara terpadu dan berkesinambungan kepada konsumen dan produsen pangan, serta pembinaan kantin sekolah yang sehat di sekolah-sekolah. Menata kembali pedagang asongan di sekolah-sekolah, antara lain dengan mendorong untuk bergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Sekolah “Kupas Mugo Lestari”.

Kepada para guru diharapkan agar memotivasi anak untuk sarapan dulu sebelum ke sekolah atau membawa bekal makanan yang sehat dari rumah, menyarankan kepada anak-anak  agar membeli makanan jajanan yang penjualnya rapi dan bersih, tempatnya tidak kotor, tidak banyak lalat dan debu, serta makanan jajanan yang aman, yakni makanan yang bau warna dan rasanya normal, warna makanan dan minumannnya tidak mencolok, minuman dibuat dari air matang. Sekolah juga diharapkan agar menyediakan kantin sekolah dengan menjual jajanan yang lebih selektif dan edukatif. Disamping itu juga diharapkan agar menggiatkan kembali UKS (usaha Kesehatan Sekolah).

Sedangkan kepada pedagang dihimbau untuk menjaga keamanan jajanan yang dijual dari cemaran biologis, kimia dan fisik, menjaga mutu pangan dagangan agar sesuai nilai standar gizi dan kelayakan pangan, menjaga kerapihan dan kebersihan, baik diri pedagang maupun tempat untuk berdagang. Disamping itu juga dihimbau agar bergabung dalam paguyuban pedagang makanan jajanan ditingkat desa atau kecamatan.

15
Mar

Sleman Peringkat 6 Dalam Penerimaan PPh OP Tahun 2010

Dalam rangka kesinambungan penerimaan negara baik di APBN maupun APBD maka BPKKD Kab Sleman berusaha selalu meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan suhu inflasi dan tingkat bunga perbankan. Usaha peningkatan penerimaan pajak oleh Kabupaten Sleman ini membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sleman yang dinyatakan sebagai kabupaten dengan peringkat ke-6 nasional dalam hal penerimaan PPh OP dibanding dengan 441 kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu selama tiga tahun terakhir Kabupaten Sleman telah menjadi Kabupaten dengan penerimaan pendapatan tertinggi di Provinsi DIY. Demikian seperti yang dinyatakan oleh Jangkung Sujarwadi, Kepala Kanwil DJP DIY dalam acara Penyampaian SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 dan Penyerahan SPPT PBB Tahun 2011 pada tanggal 14 Maret 2011 di Gedung BPKKD.

Pada acara yang dihadiri oleh Kepala KPP Pratama, Kepala DPRD, Asekda, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan Negeri dan unsur-unsur pimpinan daerah ini, Bupati Sleman mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh aparatur pajak dan kesadaran masyarakat Sleman terhadap penunaian kewajiban membayar pajak PBB sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak. Dalam sambutannya, Bupati Sleman juga memberikan pernyataan tentang tidak tercapainya target penerimaan PBB tahun 2010 yang disebabkan erupsi Merapi pada akhir tahun 2010. Pokok ketetapan PBB Kab. Sleman 2010 sebesar Rp. 58.451,00 M namun pada realisasinya hanya tercapai 65,54% atau sebesar 38,310 M. Penurunan pencapaian ini disebabkan target untuk wilayah pedesaan tidak dapat tercapai, bahkan untuk beberapa wilayah yang terkena dampak erupsi Merapi justru dibebaskan 100%.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bupati Sleman berpesan agar aparat KPP Pratama Sleman dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang mengajukan keberatan dan keringanan pajak terhutang. Bupati Sleman juga menghimbau seluruh aparat desa untuk bersikap proaktif dan berinovasi dalam memberikan pelayanan serta dapat memberikan panutan bagi warganya dalam membayar PBB tepat pada waktunya. Dengan usaha ini, Bupati Sleman optimis, penerimaan pajak 2011 dapat dicapai sesuai dengan pokok penerimaan 2011 sebesar 55,56 M.

Selanjutnya untuk memberikan panutan bagi masyarakat wajib pajak, acara ini dilanjutkan dengan penyerahan SPT PPh OP tahun 2010 secara bergantian oleh Bupati, Wakil Bupati, Kepala DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan Negeri untuk kemudian memasukkan SPT Tahunan tersebut ke drop box yang telah disediakan.

Acara kemudian diakhiri dengan Penyerahan SPPT PBB Tahun 2011 dari Kepala Kanwil DJP DIY kepada Bupati dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) DHKP PBB 2011 oleh Kepala KPP Pratama, Sunoto kepada Kepala DPKKD, H Samsidi Msi.

14
Mar

Posko Jenggala Serahkan 333 Shelter di Plosokerep

Arifin Panigoro selaku Pimpinan POSKO Jenggala menyerahkan 333 bangunan shelter yang dibangun di Dusun Plosokerep Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan, dengan luas bangunan 6 x 6 dengan bahan baku utama bambu dan atap seng, diserahkan pula rumah untuk perpustakaan 1 unit, rumah kesenian kuda lumping I unit, kandang sapi 1 unit, Work shop mesin jahit, mesin kayu dan peralatannya, menara pemantau, 2 buah genset untuk padukuhan Plosokerep dan Sambisari. Penyerahan dilakukan oleh Andi Sahrandi dari Posko Jenggala kepada Ir. Rani Syamsinarsi, MT Kepala Dinas PUP dan ESDM Propinsi DIY disaksikan oleh Gubernur DIY, Bupati Sleman dan Arifin Panigoro.

Dalam kesempatan ini Gubernur menyempatkan dialog dengan warga penghuni shelter dan menanyakan apakan sudah nyaman tinggal di shelter dan kekurangan yang dirasakan oleh warga. Dan warga sendiri menjawab dengan mantab telah nyaman menghuni shelter dan untuk kebutuhan perlengkapan rumah tangga juga sudah lengkap jadi warga tinggal menghuni saja. Gubernur juga menyatakan setelah mantab dan nyaman tinggal diselter nantinya baru akan dilakukan rembug/musyawarah dengan warga mengenai rumah permanent, karena shelter ini sifatnya hanya sementara saja jadi wajar bila masih ada yang kurang .

Sementara itu Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI atas nama pribadi maupun segenap masyarakat Sleman mengucapkan terima kasih. Posko Jenggala telah banyak berperan membantu masyarakat Sleman untuk bangkit kembali dari keterpurukan dan berupaya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca musibah erupsi merapi. Dari 2213 shelter yang telah dibangun, yang dihuni baru 848 unit. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang masih dihadapi diantaranya adanya jalan akses dan jalan lingkungan yang rusak akibat curah hujan yang tinggi, dan  keinginan masyarakat yang menghendaki masuk shelter secara bersama sama. Selain itu permasalahan lainnya adalah  ketersediaan air bersih dan  air dan drainase. Untuk  Pemkab masih tetap  melakukan droping air ke shelter sekitar 70 rit/ hari. Untuk mengatasi masalah drainase kami akan mengutamakan pembangunan jalan terlebih dahulu sebelum pembangunan shelter sehingga air tidak menggenang di lokasi shelter. Pengelolaan sampah juga dilakukan selama ini dengan volume 7 M3 / hari.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.