Arsip Kategori: Berita

8
Mar

Warga Cangkringan Mengadu Ke Pemkab

Senin( 7/3 ) siang puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Korban Erupsi Merapi yang mengatasnamakan perwakilan warga Cangkringan mendatangi Kantor Bupati Sleman. Kedatangan mereka ingin menyampaikan sejumlah keluhan yang selama ini  dirasakan warga pasca bencana erupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemkab Sleman mengambil kebijakan yang diterima untuk berdialog adalah warga yang benar-benar korban Erupsi Merapi. Hasil verifikasi identitas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Sleman ternyata terdapat 15 orang yang ber-KTP Cangkringan ,1 orang ber-KTP Ngaglik dan sisanya yang mengaku tidak memiliki KTP.

Kedatangan mereka pertama kali mendapatkan tanggapan dari Camat Cangkringan, Samsul Bakri. Setelah sempat melakukan dialog dengan Camat Cangkringan, 5 orang perwakilan warga yang ber-KTP Cangkringan diterima dan berdialog dengan Asisten Sekda Bidang Pembangunan, dr Sunartono, M. Kes. 5 orang perwakilan warga yang diterima oleh Assekda Bidang Pembangunan adalah Sunarto (warga Glagahmalang, Glagaharjo), Budi Wisnu (warga Guling, Argomulyo), Paulus (warga Besalen, Glagaharjo), Sumardi dan Triyono (warga Gadingan Argomulyo).

Keluhan yang disampaikan warga diantaranya mengenai keinginan warga agar ganti rugi sapi dapat dicairkan dalam bentuk uang, mempertanyakan santunan bagi korban meninggal dan sakit, meminta penjelasan mengenai Jadup, ganti rugi bagi kerusakan rumah dan kerugian lain, mempertanyakan kebijakan tentang shelter dan minta dilibatkan dalam pembangunannya,  meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bagi korban merapi yang akan mengurus surat-surat penting, dan juga penanganan kebutuhan air bersih bagi warga.

Menanggapi keluhan warga tentang ganti rugi sapi, Sunartono mengatakan kebijakan ini ada di Pemerintah Pusat, namun bila ada hal-hal yang bersifat khusus warga dapat membuat surat kepada Bupati yang dilampiri pernyataan untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas pencairan uang sapi yang nantinya akan diteruskan ke Kementerian untuk mendapatkan dispensasi. Terkait santunan korban Sunartono mengatakan bahwa santunan sudah diberikan dan sebagian sudah diusulkan ke Kementerian Sosial. Bila ada yang terlewatkan diharapkan segera melapor. Untuk ganti rugi kerusakan rumah dan harta benda lain sampai saat ini belum ada kebijakan tentang hal itu. Mengenai penanganan shelter dan air bersih saat ini pemerintah terus berusaha memenuhi apa yang direncanakan. Sedangkan kebijakan tentang jadup, dijelaskan Sunartono bahwa jadup diberikan ketika warga sudah menghuni shelter. Pemkab Sleman saat ini sedang proses mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar jadup dapat diberikan selama 1 tahun, namun sampai saat ini belum ada tanggapan.

Dalam kesempatan dialog Sunartono juga berpesan kepada warga agar tidak mendengarkan suara-suara dari pihak luar karena yang mengetahui duduk permasalahan dan penanganannya adalah pemerintah. Warga diharapkan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah mulai dari tingkat bawah Kadus, Kades, Camat sampai ke Kabupaten bila memiliki permasalahan sehingga tidak perlu berbondong-bondong ke Kabupaten. Sunartono mengatakan pemerintah saat ini selalu dan terus berupaya untuk membantu warga Cangkringan. Sunartono juga mengatakan bahwa kemampuan pemerintah terbatas sehingga dalam menghadapi bencana warga diharapkan jangan menggantungkan diri pada pemerintah. Warga diharapkan dapat bangkit kembali menata kehidupan secara bersama-sama.

7
Mar

Sleman Lakukan Sosialisasi Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Sleman  selalu ingin mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin. Dalam hal ini Pemkab Sleman ingin konsisten menjalankan visi dan misi tersebut mengingat Kabupaten Layak Anak tidak bisa diwujudkan sekonyong-konyong. Kebijakan  mewujudkan balita yang sehat dan cerdas sejak dini di Sleman yang terus dilaksanakan,  juga merupakan awal  taggungjawab Pemkab Sleman memberikan hak-hak untuk memiliki kehidupan dan kepribadian yang sehat dan cerdas pula. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakaan wakil Bupati Yuni Satia Rahayu, SS.M.Hum pada acara sosialisasi Kabupaten Layak Anak di Unit I Pemkab Sleman Senin 7 Maret 2011. Lebih lanjut disampaikan bahwa didalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia untuk menciptakan masyarakat Sleman sejahtera lahir dan batin, kualitas anak selalu menjadi prioritas, tidak hanya di bidang  kesehatan, pendidikan tetapi di bidang yang lain.

Sebenarnya selama ini semua sektor telah menangani aspek anak-anak ini dan telah saling bersinergi dengan baik, hanya saja dengan adanya program Kabupaten Layak Anak ini, saya mengajak semua pihak untuk lebih mengintegrasikan berbagai program yang ada agar terwujud benang merah yang menunjukkan indikator Kabupaten Layak Anak.

Disampaikan pula  bahwa melalui sosialisasi Kabupaten Layak  Anak ini, bupati mengajak untuk menyamakan  persepsi mengenai apa sebenarnya Kabupaten Layak Anak ini meskipun sebelumnya unsur-unsur Kabupaten Layak Anak (KLA) ini telah kita laksanakan. Yang paling penting adalah kita evaluasi seberapa jauh Kabupaten Sleman itu telah memenuhi  indikator KLA,  sehingga dalam mewujudkan KLA ini nantinya tidak harus memulai dari nol, karena Pemkab Sleman telah melaksanakan sebagian besar indikator KLA. Namun demikian, memang disadari bahwa Sleman belum mengikat diri dalam benang merah yang ditunjukkan dalam indikator KLA.

Ditambahkan oleh bupati bahwa kegagalan dalam memahami kebutuhan anak akan berujung pada kegagalan membantu anak untuk menjadi manusia mandiri, yang dapat menentukan masa depannya sendiri, berarti gagal menyambung sebuah generasi. Sudah semestinya, anak diberi ruang yang luas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa pertumbuhannya menuju kematangan dan kemandirian. Selain itu agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kita harus memperhatikan 4 (empat) hak dasar anak, yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab kita semua. Keempat hak dasar tersebut adalah : 1.Hak atas kelangsungan hidup (survival); 2.Hak untuk berkembang (development); 3. Hak atas perlindungan (protection); 4.Hak untuk berpartisipasi (participation).  Hak untuk pemenuhan KLA tidak hanya tanggungjawab pemerintah karena pemerintah hanya sebagai fasilitator maupun motor penggerak saja. Kepedulian seluruh warga masyarakat dan pihak swasta sangat dibutuhkan dalam keberhasilan program KLA ini sehingga suksesnya KLA juga merupakan keberhasilan/prestasi bersama. Namun demikian tanggungjawab kita bukan semata-mata mengejar sebagai Kabupaten Layak Anak akan tetapi lebih kepada bagaimana memfasilitasi agar KLA ini terwujud sehingga nantinya kerangka pikir pembangunan di Sleman merupakan kerangka yang berbasis pada Kabupaten Layak Anak.

Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Badan KBP3A Siti Hendratiningsih, SE dalam laporannya antara lain menyampaikan sosialisasi Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan tentang ken\bijakan.program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang mendukung terwujudnya KLA di Kabupataen Sleman.

Peserta dalam sosialisasi KLA sejumlah 133 orang yang terdiri dari Komisi ABCD DPRD Kabupaten Sleman, para kepala Dinas/Kantor dan Badan, para camat dan kepala desa. Bertindak sebagai Nara sumber Kepala Badan KBP3A Kabupaten Sleman dr.Endang Pujiastuti, M.Kes, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,PP,PA dan KB Kota Surakarta  Drs. Widi Suhanto, MM dan Drs. Pranama, MSi dari Bappeda Sleman. Sementara itu Drs. Widi Suhanto, MM dalam dalam makalahnya antara lain mengatakan bahwa Kabupaaten Layak Anak adalah Kabupaten yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kabupaten/Kota.. Sedang tujuan KLA antara lain mengembangkan kebijakan lingkungan yang ramah anak. Sasaran KLA adalah semua anak tanpa diskriminasi baik yang masih dalam kandungan maupun anak yang berusia dibawaah 18 tahun.

7
Mar

Normalisasi Kali Gendol Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Normalisasi Kali Gendol pasca erupsi merapi yang sampai saat ini masih berjalan ternyata membawa berkah bagi masyarakat. Meskipun ancaman lahar dingin masih saja mengancam masyarakat, terutama yang ada di bantaran kali yang berhulu di gunung Merapi. Berkah dari hasil normalisasi bisa dirasakan masyarakat di kecamatan Cangkringan, khusunya warga yang berdomisili di Desa Argomulyo, Cangkringan. Bukti dari berkah normalisasi kali Gendol tersebut dapat dirasakan masyarakat Argomulyo  dengan diserahkannya bantuan bagi masyarakat Argomulyo yang mengalami korban jiwa, rusak rumah dan sakit, termasuk kerusakan lahan pertanian yang berada di bantaran kali yang dilalui lahar dingin. Bantuan yang telah diserahkan tersebut, pada tahap kedua diserahkan bantuan sejumlah Rp. 39.000.000,- dengan perincian untuk rumah rusak sebanyak 20 rumah masing-masing mendapat bantuan Rp. 600.000,- hingga mencapai Rp. 12.000.000,- yang mengalami sakit akibat erupsi merapi masing-masing mendapat bantuan Rp. 500.000,- untuk 14 orang hingga jumlahnya mencapai Rp. 7.000.000,- dan padukuhan yang berada di bantaran kali yang mengalami kerusakan untuk 4 pedukuhan yaitu pedukuhan Bakalan, Bronggang/Suruh, Guling/Gadingan dan Banaran masing-masing mendapat bantuan Rp. 5.000.000,- hingga jumlahnya mencapai Rp. 20.000.000,-. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Desa Argomulyo Sutrisno dan Sekcam Cangkringan mewakili camat Cangkringan Edi Harmana, SH M.Hum di Balaidesa Argomulyo Jumat  4 Maret 2011.

Pada kesempatan tersebut kepala desa Argomulyo, Sutrisno mengatakan bahwa bantuan yang disampaikan pada masyarakat Argomulyo tersebut tidak seberapa, dibanding kerusakan dan korban yang dialami masyarakat. Tetapi diharapkan bukan besar kecilnya bantuan, tetapi ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah desa Argomulyo akan penderitaan warganya. Lebih lanjut disampaikan bahwa sampai saat ini untuk pedukuhan yang menerima bantuan baru empat dusun, yaitu pedukuhan Bakalan, Bronggang/Suruh, Guling/Gadingan, dan Banaran. Sedang kedepan semua pedukuhan yang ada di Argomulyo akan menerima bantuan serupa, hanya saja memang nantinya bantuan tidak sama, tergantung kerusakan dan posisi dusun dimana. Artinya antara yang berada di bantaran Kali Gendol maupun Kali Opak dan yang jauh dari bantaran kali tidak akan sama.  Disampaikan pula bahwa sebelum normalisasi berjalan terlebih dahulu ada sosialisasi dimana masyarakat akan mengetahui manfaat dari normalisasi tersebut termasuk hasil dari normalisasi tersebut akan kembali pada masyarakat. Yang jelas normalisasi dilakukan semata untuk keselamatan masyarakat, terlebih bahanya pasca erupsi merapi yang justru jangkanya lebih lama yaitu bahaya lahar dingin, mengingat material yang ada di atas sangat banyak. Sedangkan  18 dusun yang ada di Argomulyo yaang sampai saat ini belum menerima bantuan secara bertahap juga akan menerima bantuan, dan itu tergandtung pemasukan desa dari hasil normalisasi kali gendol yang masih berjalan.

Sementara bantuan untuk tahap pertama yang penyerahannya telah dilakukan tanggal 19 Pebruari 2011 di balaidesa Argomulyo penyerahannya juga dilakukan oleh Kepala Desa Argomulyo Sutrisno. Total bantuan tahap pertama yaang diserahkan  Rp. 105.400.000,- dengan perincian  bagi keluarga meninggal menerima bantuan masing-masing Rp. 400.000,- hingga jumlahnya mencapai Rp.34.400.000,-. Rumah Rusak Berat sebanyak 115 rumah masing-masing menerima bantuan Rp. 600.000,- hingga jumlahnya mencapai Rp. 69.000.000,- Warga yang Sakit sebanyak 2 orang masing-masing menerima bantuan Rp. 500.000,- jumlah Rp. 1.000.000,- dan untuk doa bersama (100 hari) meninggalnya korban merapi  Rp. 100.000,- Hingga bantuan yang telah diberikan pada masyarakat Argomulyo untuk tahap pertama dan kedua mencapai Rp. 144.400.000,-

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.