Arsip Kategori: Berita

Untuk Informasi Selengkapnya tentang Penanganan Bencana Gunung Merapi 2010 :
8
Dec

Pimpin Rakor Penanganan Bencana : Gubernur minta masyarakat yang terkena dampak bencana tidak langsung juga dipikirkan

Hari ini di Aula lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Gubernur Propinsi DIY Sri Sultan HB X memimpin rapat kordinasi penanganan bencna Merapi. Dalam Arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa untuk penanganan korban bencana Merapi ini, Pemkab Sleman tidak hanya terfokus pada para pengungsi yang terkena dampak langsung bencana, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak tidak langsung bencana erupsi Merapi.

Penambahan radius jarak aman lebih dari 20 km beberapa waktu yang lalu, tentunya banyak masyarakat yang tinggal di kawasan radius 20 km turut terganggu aktivitasnya. Berbeda dengan pengungsi yang kehilangan rumah yang telah ditanggung oleh pemerintah melalui pembuatan shelter, masyarakat yang tinggal dalam radius 20km harus kembali memulai aktivitas hidupnya secara mandiri. Padahal mereka juga terkena dampak bencana sehingga terganggu aktivitas ekonomi dan sosialnya.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur mengajak bupati dan jajajarannya serta Kepala Desa dan Dukuh untuk berkoordinasi dan bersama-sama mengidentifikasi apa saja kebutuhan masyarakat  yang dapat diusulkan dalam program PNPM Modifikasi. Melalui program PNPM modifikasi ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak bencana, dan mampu mendorong menumbuhkan berbagai aktifitas ekonomi dan sosialnya. Program PMPM modifikasi ini menggunakan sumber pendanaan PSF (bukan dari BNPB) dimaksudkan untuk membantu masyarakat non pengungsi yang terkena dampak bencana Merapi.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur meminta kepada seluruh jajaran Pemkab Sleman untuk berkoordinasi secara intensif dengan jajaran SKPD Provinsi DIY untuk melakukan identifikasi kegiatan sesuai  permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan melibatkan peran aktif Camat, Kepala Desa dan Dukuh. Kegiatan PNPM tersebut harus mampu mengembangkan kearifan lokal, berbasis pada padukuhan dan bersifat padat karya. Diharapkan Pemkab Sleman dan Provinsi DIY dapat segera menetapkan kegiatan untuk dijadikan model PNPM modifikasi dan segera diluncurkan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pengungsi yang terkena dampak bencana secara langsung dan kehilangan rumah akan ditanggung pemerintah. Saat ini pemerintah sudah mulai membangun shelter bagi 2.613 korban yang terdata. Dengan pembangunan shelter ini diharapkan pengungsi dapat segera memulai aktivitas hidupnya tanpa terbebani karena shelter sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup untuk memulai aktifitas hidupnya.

Gubernur juga mengusulkan agar penambangan pasir diwilayah Cangkringan dapat dikelola oleh masyarakat secara berkelompok untuk menambah penghasilan masyarakat dari penambangan pasir di wilayahnya. Gubernur juga minta kepada Bupati agar memilih beberapa lokasi penambangan pasir yang khusus untuk dimanfaatkan oleh masyarakat korban bencana untuk pembangunan rumah permanen. Jangan sampai masyarakat pengungsi yang akan membangun kembali rumahnya justru membeli material pasir dari pengusaha.

Terkait dengan meluapnya Sungai Code yang telah mengakibatkan hampir 500 rumah rusak, Gubernur minta Bupati dan Dinas PU untuk mencari solusi dan kemungkinan untuk mengeruk hulu Kali Boyong dan Kali Kuning. Demikian pula dengan pembersihan kawasan sungai dari pohon-pohon yang roboh agar tidak hanyut ke sungai dan tidak merusak rumah warga. Kalau tidak dikeruk, volume pasir di pemukiman warga di sekitar sungai Code sudah mencapai satu meter. Gubernur berharap agar masalah pengerukan pasir ini dapat diselesaikan secepatnya agar tidak meresahkan masyarakat.

Menanggapi arahan Gubernur tersebut, Bupati Sleman Sri Purnomo menyampaikan kesiapan jajarannya untuk menindak lanjuti berbagai permasalahan tersebut. Bupati melaporkan bahwa Kabupaten Sleman sudah mengusulkan Program PNPM Mandiri Perdesaan kepada Deputi Sekretaris Wakil Presiden senilai Rp 18,5 M untuk dampak langsung awan panas Merapi dan dampak aliran lahar dngin Merapi. Selain itu, Pemkab Sleman juga telah mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan dari Kemendagri senilai Rp 4 M khusus untuk Kecamatan Cangkringan.

Terkait dengan penambangan pasir di lokasi aman, pada tanggal 26 November 2010 Sekretaris Daerah telah mengeluarkan surat edaran tentang pengambilan sedimen pasir di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi sehingga masyarakat di kawasan aman sudah diperbolehkan menambang pasir secara tradisional untuk membantu mengurangi volume pasir di sungai Code. Dengan perubahan status Merapi yang turun menjadi Siaga, saat ini Pemkab Sleman sedang mengkaji ulang dan menyusun pengaturan penambangan pasir yang juga mempertimbangkan lokasi penambangan di kawasan atas.

Sedangkan untuk kemungkinan pengerukan pasir di hulu Kali Boyong dan Kali Kuning, perlu dilakukan pengecekan lokasi. Dinas PUP dan Dinas SDAEM akan segera menindaklanjuti dengan pemetaan titik-titik penambangan pasir agar dapat dipilih lokasi mana-mana saja yang nantinya akan dikhususnya untuk upaya rehab rekons dan pembangunan rumah warga.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain bupati sleman Drs. Sri Purnomo, Sekda Sleman Ir. Sutrisno, MES, Assekda Bidang Pemerintahan Sunaryo, SH dan para kepala SKPD se Kabupaten Sleman. Sedang dari Propinsi DIY antara lain Asek II bidang ekonomi Andang Priyadi, M.Kes, Kepala Dinas Pertanian Ir. Nanang dll.

6
Dec

Update Data Pengungsi Per 6 Desember 2010 pukul 13.00 WIB

DATA PENGUNGSI BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
TANGGAL 6 DESEMBER 2010
JAM   : 13.00
NO lokasi Jumlah titik lokasi pengungsian besar lokasi pengungsian kecil JUMLAH
kecamatan desa
1 ngaglik jumlah 2.700
2 sleman jumlah 332
3 mlati Youth centre 115
Sinduadi 171
Sendangadi 40
Tlogoadi 375
Sumberadi 46
Tirtoadi 42
jumlah 789
4 minggir Sendangrejo -
Sendang agung -
Sendangsari -
Sendangmulyo -
sendangarum -
jumlah -
5 Tempel sumberejo -
banyurejo -
Pondokrejo -
mororejo -
margorejo -
Lumbungrejo -
Tambakrejo -
jumlah -
6 Ngemplak Wedomartani 1.705
jumlah 1.705
7 Godean Sidoarum 75
Sidoluhur 15
Sidoagung 90
Sidokerto 104
Sidomoyo 152
Sidorejo 50
sidomulyo 87
jumlah 573
8 Kalasan Desa Purwomartani 0
Desa Tirtomartani 350
Desa Tamanmartani 400
Desa selomartani 0
Kantor Kecamatan 0
jumlah 750
9 Berbah Kalitirto -
Jogotirto -
Sendangtirto -
Tegaltirto -
jumlah -
10 Prambanan Bokoharjo 190
Sumberharjo 97
Madurejo 105
Gayam harjo 16
Wukirharjo -
sambirejo 18
jumlah 426
11 Gamping Balecatur 35
Ambarketawang 22
Banyuraden -
Nogotirto -
Trihanggo -
jumlah 57
12 Depok
Stadion Maguwoharjo 3.696
Auditorium UPN -
maguwoharjo 108
condongcatur 175
caturtunggal 325
jumlah 4.304
13 Seyegan Margoluwih 180
Margodadi 41
Margokaton 21
Margomulyo 51
Margoagung 22
Kantor Kecamatan -
Jumlah 315
14 Moyudan Sumberrahayu -
Sumbersari -
Sumberagung -
Sumberarum -
Jumlah -
15 Pakem Purwobinangun 31
Candibinangun -
Harjobinangun 1.600
Jumlah 1.631
16 Turi Wonokerto -
Girikerto -
-
Jumlah  pengungsi di wilayah sleman 13.582
4 wilayah Kab Bantul -
5 JEC -
6 wilayah Kab. Kulonprogo 825
7 wilayah kota Yogyakarta 1.147
8 UKDW -
9 Wilayah Kab. Gunung Kidul 3.700
5.672
19.254
6
Dec

Bupati Tinjau Tes CPNS


Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI, didampingi Assek III R. Joko Handoyo, SH, dan  Drs. H. Iswoyo Hadiwarno (Kepala BKD), meninjau pelaksanaan ujian CPNS di MTSN SLeman, dan SD Muhammadiyah Sleman. Test CPNS di Kabupaten Sleman dilaksanakan Minggu, 5 Desember 2010 dan diikuti oleh 3394 peserta. Sementara  yang tidak mengikuti ujian sebanyak 146 peserta atau 4,12 persen. Dari jumlah tersebut,   67 peserta tidak mengikuti tes karena tidak mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian dan 79 peserta tidak hadir. Untuk bidang pendidikan yang tidak hadir sebanyak 51 peserta dari 697 peserta, bidang kesehatan sebanyak 55 peserta dari 1639 peserta dan bidang teknis 40 peserta dari 1204 peserta. Penyelenggaraan ujian berjalan lancar. Di Sleman terdapat 2 peserta difabel, yang dalam seleksi tesnya dijadikan satu dengan peserta yang lain.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.