Arsip Kategori: Berita

30
Sep

Bu Neny Kunjungi PT MAK dan Tigaraksa Satria

Dalam merekrut tenaga kerja pada perusahaan dan pabrik jangan menerapkan diskriminasi antara tenaga kerja Pria dan Wanita, karena mereka punya hak yang sama. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sleman Hj. Yuni Satia Rahayu, SS.M.Hum saat melakukan kunjungan kerja di PT. Tigaraksa Satria, Tbk dan PT. MAK Kalasan Rabu 29 September 2010. Dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Bupati Sleman didampingi antara lain Kepala Dinas Perindakop Pranowo, SH, MM, Kepala Bidang Tenaga Kerja Drs. Basuki, juga Kepala Bagian Humas Dra. Endah SW. Lebih lanjut disampaikan Wakil Bupati Sleman bahwa Kalau memang tenaga kerja wanita  mampu mengerjakan kenapa tidak direkrut sebagai tenaga kerja. Sebab kalau perusahaan /pabrik melakukan diskriminasi dapat masalah meskipun perbandingan antara kerja pria dan wanita tidak ada ketentuannya. Kepada PT. Tigaraksa Satria, Tbk yang pada kesempatan tersebut diterima Priyo Utomo selaku Manager Wabup Sleman mengharapkan  agar perusahaan juga memperhatikan Corporate Social Responsibility-nya yaitu agar diperhatikan  juga akan penerangan jalan sekitar perusahaan, karena kalau jalannya gelap maka tingkat kerawanan akan lebih tinggi, paling tidak kalau jalannya terang maka tingkat kerawanan dan kejahatan akan berkurang. Disamping itu kalau persyaratan sebuah perusahaan ada serikat buruh, harus juga dipenuhi meskipun sudah ada perkumpulan, tetapi itu sudah menjadi persyaratan. Diharapkan dengan adanya serikat buruh di perusahaan agar tenaga kerja bisa berbagi rasa dan berorganisasi.

Menyinggung produk susu yang tidak layak konsumsi atau susu yang dianvalkan kalau mungkin bisa kerjasama dengan petani/peternak maka diharapkan perusahaan mau menggandeng petani/peternak untuk memanfaatkan produk tersebut sebagai makanan/minman tambahan bagi ternak/ikan. Dengan memberi kesempatan kepada petani maka secara langsung perusahaan sudah membantu petani. Karena dengan membeli susu yang tidak layak konsumsi tersebut bisa dimanfaatkan para petani/peternak terutama di sleman, mengingat domisili perusahaan ada di sleman. Juga diharapkan kalau ada permasalahan di lapangan maka perusahaan agar selalu koordinasi dengan ujung tombak di lapangan yaitu dengan Camat ataupun kepala desa, karena merekalah yang lebih tahu akan kondisi di lapangan, termasuk kordinasi dengan mayarakat sekitar.

Sedangkan Priyo Utomo selaku Manager PT. Tigaraksa Satria dalam kesempatan tersebut antara lain mengatakan bahwa selama ini produksi susu pertahunnya mencapai 3.000 ton  dan mulai tahun ini bisa mencapai 4.000 ton/tahun dan diharapkan mulai tahun depan akan mencapai 15.000 ton/tahun. Dan mulai tahun 2015 nanti ditergetkan produksinya mencapai 24.000 ton/tahun. Sampai saat ini tenaga kerja yang dipekerjakan mencapai 150 orang dan mayoritas tenaga kerja pria karena tenaga kerja wanitanya hanya 12 orang, 80% nya berasal dari sekitar perusahaan. Sementara  itu di PT MAK Kalasan yang memproduksi peralatan Rumah Sakit yang dalam kesempatan tersebut diterima Albertus Sakti selaku Manager mengatakan bahwa saat ini PT. MAK memperkerjakan  600 tenaga kerja 400 diantaranya tenaga kerja tetap 60% nya berasal dari Kalasan dan Prambanan dan kebanyakan merekrut tenaga lulusan STM dan yang jelas 90%nya dari Sleman.

29
Sep

Dewan Pembina KORPRI Periode 2010-2015 Dikukuhkan

Sekda DIY, Ir. Triharjun Ismaji, Msc. Selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI Propinsi DIY, mengukuhkan Dewan Pembina KORPRI Kabupaten Sleman Periode 2010 – 2015, Selasa, 28 Sept 2010 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Sebagai Ketua Sekda Sleman, Ir. Sutrisno, MES, Wakil Ketua I R. Joko Handoyo, SH (Assek III) dan Wakil Ketua II, Drs. H. Iswoyo Hadiwarno,(Kepala BKD Sleman) dan Sekretaris Endang Kusmawati, S.Sos. serta Bidang-bidang. Pengukuhan ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sleman, serta Ketua DPRD dan Muspida Sleman serta pejabat Sleman.

Triharjun dalam amanatnya mengemukakan sejarah KORPRI sangat panjang dan mengalami berbagai pasang surut sesuai dinamika politik yang terjadi, Di Waktu yang lalu keanggotaan KORPRI bersifat stelsel pasif sehingga semua pegawai mau tak mau harus menjadi anggota KORPRI. Berbagai upaya juga dilakukan untuk memanfaatkan KORPRI demi kepentingan kekuasaan, sehingga KORPRI dicap sebagai mesin politik rejim yang sedang berkuasa. Walaupun berbagai kritik ditujukan kepada KORPRI namun ada yang menarik dimana KORPRI mempunyai peran yang sangat krusial, sebagai pemersatu, yakni menyatukan seluruh korps pegawai, fungsi pemersatu ini tetap relevan untuk terus dipertahankan di masa depan. Ditambahkan oleh Triharjun, pada dasarnya KORPRI tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan tetapi KORPRI juga tidak boleh dimanfaatkan oleh kekuatan di luar pemerintahan. Peran yang harus dilakukan bagaimana meningkatkan pelayanan publik, sehingga semakin berkualitas.

Ke depan KORPRI diharapkan bisa merumuskan lagi fungsi utamanya, disatu sisi harus menjadi partner pemerintah yang saling menguntungkan dan di sisi lain harus terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, karena itu dengan pengurus KORPRI perlu secara sistematis dan berkelanjutan mendorong terjadinya reformasi birokrasi dengan demikian setiap anggota KORPRI dapat melaksanakan tugsasnya secara profesional dan di sisi lain perlu diimbangi dengan kesejahteraan yang semakin meningkat.

Sementara Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, Msi. Dalam sambutannya mengemukakan keberdaan pengurus KORPRI Kabupaten Sleman telah mampu mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai layanan, mulai dari fasilitasi pengadaan perumahan, maupun kebutuhan-kebutuhan sarana transportasi, sarana komunikasi maupun yang lain, sampai pada pemberian bea siswa kepada putra-putri PNS golongan I dan II yang berprestasi dan pemberian santunan untuk PNS yang sakit / meninggal. Bahkan juga dengan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), yang peruntukannya juga sebagai kartu diskon ketika menggunakan jasa transportasi seperti kereta api atau jasa penginapan dan lainnya. Keberadaan para pengurus KORPRI diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi harus mampu meningkatkan profesionalisme kinerja anggotanya. Hal ini dikarenakan para anggota KORPRI harus senantiasa mampu memperlihatkan eksestensinya sesuai perkembangan jaman dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan pelaksanaan program kerja hendaknya para pengurus tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif PNS dalam jangka pendek, tetapi harus juga berorientasi pada upaya yang mampu mendorong meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota KORPRI

Tantangan yang dihadapi Korpri di kedepan diantaranya adalah mendorong perubahan mindset dan sikap PNS yang senantiasa menerapkan prinsip-prinsip good governance, meningkatkan etos kerja PNS dan peningkatan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu saya berharap agar Dewan Pengurus KORPRI dengan supporting Sekretariat KORPRI semakin mampu menggali ide-ide yang kreatif untuk membawa organisasi KORPRI makin eksis, para anggotanya semakin berdaya, dan KORPRI mampu juga memberikan kontribusinya kepada masyarakat.

Jawaban dari tantangan itu akan terwujud dalam kiprah KORPRI, yakni organisasi yang semakin solid, efektif dan produktif, anggotanya yang makin berdaya dan profesional, layanan yang makin beragam dan terus meningkat, dan kehadirannya memberikan manfaat nyata pada masyarakat. Semua hal tersebut di atas menjadi ukuran seberapa jauh kinerja para pengurus KORPRI mampu memberikan manfaat kepada anggotanya dan makin eksis di tengah masyarakat. Dengan eksisnya KORPRI, tidak akan ada lagi yang mendengar KORPRI hanya pada saat Peringatan Hari Ulang Tahunnya saja. Untuk itu keberadaan dan manfaat KORPRI, harus dapat dirasakan oleh anggota dan masyarakat di setiap saat. Artinya, jajaran KORPRI Kabupaten Sleman harus dapat mewujudkan semangat ”tiada hari tanpa kehadiran KORPRI” dan ”Tiada hari tanpa pengabdian dan layanan KORPRI.”

Sebagai organisasi yang anggota PNS yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, harus mampu menjadi contoh sebagai organisasi yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya para pengurus KORPRI harus mampu mewujudkan KORPRI Sleman yang akuntabel, transparan dan responsif. Artinya semua kegiatan yang dilakukan pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan serta responsif terhadap permasalahan dan situasi yang ada.

Bupati juga mengharapkan rintisan usaha Koperasi KORPRI yang telah mulai memberikan manfaat kepada para anggota KORPRI, kedepan harus berkembang dan menjadi koperasi yang besar. Sebuah koperasi yang selalu mengedepan prinsip dari, oleh dan untuk anggota. Terlebih koperasi ini memiliki potensi anggota yang besar. Dan tentunya diharapkan keberadaan koperasi KORPRI mampu menjadi panutan bagi koperasi yang lain.

29
Sep

Penggunaan Produk Lokal Lindungi Potensi Lokal

Berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009 kepada para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan masing-masing instansi agar melakukan langkah-langkah yaitu sesuai dengan kewenangan masing-masing memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional dan memberikan referensi harga untuk barang-barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborong nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementarian Perindustrian Drs. Ali Fahmi Kamil dalam acara Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Tim P3DN (Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri) di Grha Sarina Vidi, Senin 27 September 2010.

Ditambahkan oleh Ali Fahmi Kamil bahwa dalam upaya memaksimalkan kebijakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia barang/jasa Tim Nasional P3DN mempunyai tugas antara lain merumuskan dan menyiapkan kebijakan,strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang /jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Menetapkan langkah-langkah strategi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Sleman Ir. Sutrisno, MES saat membuka sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Inpres nomor 2/2009 sangat strategis khususnya untuk melindungi potensi lokal yang ada di Sleman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman melalui upaya peningkatan konsumsi dan kecintaan terhadap produk lokal. Hal ini harus dimulai dari instansi pemerintah sendiri khususnya dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Sleman  hendaknya juga mengutamakan penggunaan produk-produk lokal dan dalam negeri sendiri.

Lebih lanjut disampaikan Sutrisno bahwa Melalui gerakan P3DN ini diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkuat struktur perekonomian daerah melalui dua pintu yakni secara internal P3DN diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat kita terhadap produk-produk lokal dan dalam negeri, sedangkan secara eksternal gerakan ini diharapkan juga mampu menumbuhkan permintaan investasi dan peningkatan ekspor di pasar internasional. Dengan demikian, Indonesia akan diakui sebagai negara industri tangguh yang mampu menjadi raja di negeri sendiri dan berdaya saing kuat di persaingan internasional, yang dimulai dari Kabupaten Sleman.

Saat ini sebenarnya produk lokal tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Namun demikian permasalahannya terletak pada standar kualitas produk dan konsistensi produksi. Umumnya, produsen lokal belum memiliki kebiasaan disiplin terhadap standar mutu dan ”keajegan” produksi. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop Sleman untuk membina para pengusa lokal, khususnya UMKM agar mampu memenuhi standar mutu dan keajegan produksi yang disyaratkan. Dinas Perindagkop perlu mempersiapkan para pengusaha dan kalangan industri di Sleman untuk juga memahami standar dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk konsekuensi hukum yang mengikutinya. Ditambahkan pula bahwa dengan menurunnya eksport maka produksi daalam negeri akan turun dan penggunaan tenaga kerja juga akan berkurang dengan demikian kemiskinan juga akan naik. Sebaliknya kalau produksi dalam negeri mengalami kenaikan maka penggunaan tenaga kerja akan naik otomatis kemiskinan akan berkurang dan itu harus didukung penggunaan produksi dalam negeri.

Sosialisasi yang diikuti oleh peserta dari seluruh SKPD se Kabupaten Sleman.tersebut juga menghadirkan nara sumber Ir. Luky Hartini (staf ahli Ditjen ILMTA/anggota tim P3DN kementerian Perindustrian dengan materi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Ir. Adriano Adlir, MM dengan materi Pedoman Penggunaan Produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.