Arsip Kategori: Berita

7
Oct

Salak Pondoh Sleman Kini Mengantongi Sertifikasi HAKI

Salak Pondoh Sleman yang merupakan komoditas unggulan Sleman telah mengantongi sertifikasi HAKI dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kementerian Hukum dan HAM. Salak Pondoh asal Sleman resmi dipatenkan setelah sebelumnya diajukan hak paten pada awal tahun lalu. Sertifikat ini diserahkan pada tanggal 27 Agustus yang lalu di Keraton Jogja bersamaan dengan penyerahan 14 sertfikat HKI lainnya untuk stakeholder terkait. Sertifikat HKI ini diberikan kepada Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS) yang selama ini telah menanam salak pondoh.

Perlindungan Hak Indikasi Geografis ini mengatur secara rinci bagaimana kondisi geografis lahan salak pondoh di Sleman misalnya PH tanah (kadar keasaman tanah) dll sehingga rasa salak pondoh di Sleman rasanya berbeda dengan salak pondoh yang ditanam di daerah lain, demikian yang disampaikan oleh Surahno, SH, M.Hum,  Kepala Bagian Keuangan Ditjen HKI. Karakteristik khas pada produk itu muncul karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan cirikhas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Konsekuensi perolehan sertifikat HKI ini, maka siapapun yang hendak memproduksi atau mengeksploitasi produk salak pondoh untuk kepentingan bisnis harus mendapat izin dari Pemkab Sleman. Selain itu setiap produk olahan yang menggunakan label salak pondoh maka bahan baku salaknya harus membeli dari petani Sleman. Pendaftaran produk salak berindikasi geografis ini merupakan bagian dari strategi marketing sehingga produk bisa lebih mahal dari produk sejenis. Upaya ini melindungi konsumen dari produk palsu serta memberikan perlindungan bagi produsen salak pondoh.  Tingkat ekspor salak pondoh Sleman telah mencapai 320,79 ton pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 ini nilai ekspor telah mencapai 200 ton pada tengah tahun pertama.

HKI menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan sakat-sakat teretorial suatu bangsa bahkan daerah menjadi semakin kabur. Kreativitas apa yang dihasilkan, sangat mudah diakses bahkan ditiru oleh bangsa atau masyarakat lain. Selain memproses HKI untuk salak pondoh, Pemkab Sleman juga memfasilitasi dan membantu permohonan HKI. “Bentuk fasilitasi tersebut diwujudkan dalam bentuk stimulan biaya untuk pengurusan HKI. Pada 2013 ini, Pemkab Sleman akan memberikan bantuan stimulan untuk 15 merek dagang, lima hak cipta, dan satu hak paten. Sedangkan sampai saat ini, Pemkab Sleman telah memberikan bantuan stimulan untuk 37 paket HKI,” demikian seperti yang diterangkan oleh Sekda Sleman, dr. Sunartono, M.Kes.

4
Oct

“Hijau Bersama Daihatsu” Tanam 10.000 Pohon di Pangukrejo

Penanaman 10.000 pohon dan penyerahan Beasiswa bagi warga kurang mampu di Umbulharjo Cangkringan dilaksanakan di Pangukrejo Cangkringan Kamis 3 Oktober 2013. Sebanyak 10.000 pohon yang terdiri dari pohon penghijauan 7000 batang dari berbagai jenis antara lain Sengon, Ketapang, Mahoni dan Trembesi dan pohon produktif 3000 batang berupa pohon Jambu Air, Jambu Biji, pohon sukun, pohon Jeruk, pohon Mangga dan pohon Nangka secara simbolis diserahkan oleh Haryanto NH, Head CSR Department  PT Astra Daihatsu Motor dan diterima Kepala Desa Umbulharjo Bejo Mulyo, serta kepala Dusun Pangukrejo. Pada kesempatan tersebut diserahkan pula beasiswa kepada 10 orang anak kurang mampu dari Forum CSR  Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Penghijauan lereng Merapi tersebut merupakan implementasi program CSR Daihatsu dalam pilar “Hijau Bersama Daihatsu”.

Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Ir. Sri Haryanto, Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi, dan Sekcam Cangkringan. Haryanto NH antara lain menyampaikan bahwa  bantuan pohon penghijauan dan pohon produktif tersebut untuk menghijaukan daerah lereng Merapi pasca erupsi  tahun 2010 lalu. Lebih lanjut disampaikan bahwa sejalan dengan pilar Hijau bersamaa Daihatsu, penanaman 10.000 pohon merupakan bukti kepedulian Daihatsu terhadap lingkungan, khususnya lereng Merapi agar hijau kembali.

Sementara itu Gubernur DIY dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Ir. Sri Haryanto antara lain menyampaikan bahwa dengan ditanamnya 10.000 pohon di lereng  merapi  merupakan gerakan penghijauan dalam upaya perlindungan dan konservasi serta rehabilitasi alam lingkungan yang lestari, serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut disampaikan bahwa gerakan penghijauan tersebut merupakaan segala daya upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfunsi secar optimal, baik sebagai pengatur tata air, pelindung  lingkungan seperti  perlindungan angin dan udara, pengendalian polusi udara, pengendalian erosi tanah, pencagaran flora dan fauna serta untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Sedangkan penyerahan beasiswa bagi warga miskin di cangkringan dari Forum CSR  Kesejahteraan Sosial Yogyakarta merupakan bentuk kepedulian pemulihan sosial di area terkena dampak erupsi 2010.

Penyerahan secara simbolis tersebut dilajutkan dengan penanaman bersama oleh masyarakat dan karyawan PT Astra Daihatsu Motor dan CSR Kesos DIY.
4
Oct

Desa Caturtunggal Peroleh Penghargaan Tertinggi Dalam Perolehan PBB

Untuk memotivasi desa dan padukuhan agar dapat melunasi PBB, Pemkab Sleman  memberikan penghargaan bagi desa dan padukuhan yang berhasil mencapai target perolehan PBB pada tahun 2012. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada Kamis, 3 Oktober 2013 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Hadir pada penyerahan penghargaan ini Bupati Sleman, Sri Purnomo, Asisten Sekda Bidang Administrasi, Djoko Handoyo, SH dan sejumlah Camat di Kabupaten Sleman.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Sukarno, SH, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa dari pokok ketetapan Rp. 67.994.194.434,00 telah terealisasi Rp.46.754.235.247,00 dengan prosentasi 68,76%. Sedangkan berdasar SK Bupati Sleman ditetapkan target Rp. 46.317.3030.000 dengan realisasi Rp. 51.373.435.563,00 dengan prosentase 110,92%. Menurut Sukarno pencapaian tahun ini belum maksimal dikarenakan adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan, sejumlah Kepada Desa dan perangkat desa belum merespon secara maksimal sehingga tidak bisa mencapai target yang diharapkan dan masih ada juga dukuh dalam membagikan SPPT pada saat mendekati akhir batas jatuh tempo. Kendala lain adalah dikarenakan pemerintah desa belum bisa membentuk tim intensifikasi PBB Tingkat Desa.

Pada tahun 2012 ini disampaikan penghargaan bagi 62 desa dengan total dana penghargaan sebesar Rp. 237.400.000,00 dengan besaran rata-rata sebesar Rp. 3.829.800,00. Selain itu diberikan juga penghargaan bagi 67 padukuhan dengan total dana sebesar Rp. 180.700.000,00. Rata-rata penghargaan bagi padukuhan sebesar Rp. 2.697.000,00. Penghargaan tertinggi diraih oleh Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok sebesar Rp. 7.000.000,00 dan padukuhan Ngipiksari, Desa Hargobinangun, Kecamatan pakem sebesar Rp. 4.000.000,00.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman menyampaikan apresiasinya atas usaha dan dukungan para perangkat desa dalam memotivasi warganya untuk taat membayar pajak. Berkat dukungan dan kerjakeras para perangkat desa pada tahun 2012 yang lalu, realisasi penerimaan PBB mencapai 110,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 51,3 Milyar. Sedangkan pada tahun 2013 ini pembayaran PBB telah mencapai sebesar Rp. 47 Milyar atau 68% dari target yang telah ditetapkan sebesar 71 Milyar.

Bupati menghimbau kepada seluruh kepala desa dan dukuh yang menerima penghargaan, untuk menggunakan dana yang diberikan seoptimal mungkin. Karena pemungutan tidak hanya dilakukan oleh kepala desa dan dukuh namun juga melibatkan perangkat desa hingga di level RT dan RW. Oleh karena itu, seyogyanya penghargaan tersebut dapat diperuntukkan juga untuk kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.