Arsip Kategori: Berita

10
Feb

Bimtek Barang Jasa Untuk Tingkatkan Kompetensi Petugas

“Diperlukan kesamaan pemahaman dan persepsi  dalam memahami Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 . Hal ini sangat penting agar proses  pengadaan barang dan jasa  di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik dan benar.” Tanggungjawab didalam proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya tanggung jawab panitia pengadaan barang dan jasa semata, tetapi juga tanggungjawab para pimpinan SKPD.  Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan tepat terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 , juga harus dimiliki oleh setiap pimpinan SKPD dan bahkan juga semua pejabat struktural. Hal tersebut disampaikan bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan Assekda bidang pembangunan Dra. Suyamsih saat membuka Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lantai III BKD Selasa 10 Pebruari 2015. Lebih lanjut disampaikan bahwa pimpinan SKPD dan juga para pejabat struktural harus mampu mengendalikan dan mengontrol proses pengadaan barang dan jasa di instansinya masing-masing sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan barang.

Maraknya kasus hukum atas perkara proses pengadaan  di tanah air, menyebabkan kegamangan aparat pemerintah untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jumlah Pegawai Negeri Sleman yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sangat terbatas, serta belum sebanding dengan jumlah SKPD dan kebutuhan SDM untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pemkab. Sleman memiliki 56 SKPD dengan 12.089 pegawai,namun pegawai yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa baru 330 orang, dan belum tersebar di seluruh SKPD. Masih terdapat 7 instansi yang belum memiliki pegawai bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI,  Kecamatan Pakem, Kecamatan Mlati, Kecamatan Minggir, Kecamatan Berbah, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Tempel. Oleh karena itu, PemkabSleman senantiasa mendorong dan berupaya agar aparat yang bersertifikatKeahlian Pengadaan Barang/Jasa, semakin bertambah.

Pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman telah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui pelelangan/seleksi. Tujuan pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Saya minta agar semua proses pelelangan/seleksi yang dilaksanakan oleh ULP untuk tetap menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di LPSE dan kepada pengelola ULP agar selalu berkoordinasi dengan SKPD pemilik paket pekerjaan maupun dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Pada tahun 2014 Pemkab. Sleman telah melaksanakan paket pengadaan melalui LPSE sebanyak 247 paket pekerjaan yang dilaksanakansecara e-proc (elektronik) dengan nilai pagu anggaran Rp. 341,5 Milyar.Dari hasil pelaksanaan LPSE 247 paket tersebut telah diperoleh efisiensi selisih pagu anggaran dan penawaran senilai Rp 32,3 M atau 8,52%. Dengan hasil tersebut, diharapkan pada tahun ini semua paket pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dengan sistem lelang dilaksanakan melalui LPSE. Berkenaan dengan hal tersebut, bupati mintapara pimpinan SKPD dan juga aparat yang telah memiliki sertifikat keahlianPengadaan Barang/Jasa meningkatkan kemampuan dan wawasan tentangproses pengadaan barang dan jasa serta peraturan perundang-undanganyang berlaku, serta mengambangkan sikap kehati-hatian dan kecermatan.

Sedangkan Kepala BKD Drs. Iswoyo Hadiwarno melaporkan bahwa tujuan Bimtek tersebut  untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan menambah ketrampilan dalam pengelolaan dokumen pengadaaan barang/jasa pemerintah khususnya kontrak pengadaan. Peserta Bimtek adalah pejabat pengguna anggaran, pejabaat pembuat komitmen (PPK) dilingkungan pemerintah kabupaten Sleman sebanyak 50 orang. Bertindak sebagai nara sumber Ir. Fadli Arif, DESS (Direktur Advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II)

10
Feb

Sekda Menerima Tim BPK Perwakilan DIY

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dr.H. Sunartono. M.Kes beserta SKPD terkait menerima tim BPK perwakilan DIY di Kabupaten Sleman di Ruang Rapat Bupati Sleman pada hari Senin 9 Februari 2015.

Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan DIY yang di pimpin oleh Rafael Driarko Wardono yang beranggotakan 6 orang, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan laporan Keuangan Pemerintah daerah ( LKPD ) Tahun  Anggaran  (TA) 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
Pemeriksaan keuangan yang akan dilaksanakan oleh BPK masih merupakan pemeriksaan pendahuluan, jadi tujuan pemeriksaan pendahuluan tersebut adalah menguji disain dan implementasi dari sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
Tim juga menguji sistem pengendalian intern untuk siklus-siklus akun pada neraca maupun laporan realisasi anggaran yang nantinya akan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman di Tahun 2014.
Tim BPK juga akan melakukan pengujian terkait dengan asersi keberadaan keterjadian penilaian alokasi dan hak kewajiban atau pengujian substantif atas akun pada  kas daerah, kemudian kas di bendahara pengeluaran , kas di bendahara penerimaan serta   kas di  BLU pendapatan persediaan dan asset tetap. Pemeriksaan ini akan di gunakan dengan standar pemeriksaan keuangan Negara.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dr.H. Sunartono.M.Kes. mempersilahkan tim dari BPK untuk melaksanakan pemeriksaan di kabupaten Sleman, pada dasarnya siap untuk diperiksa atau audit. Model pemeriksaannya apakah menggunakan sistem  sampling atau sensus terhadap SKPD, untuk itu diharapkan BPK melaksanakan pemeriksaan seobyektif  mungkin sehingga akan menghasilkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih baik.***


9
Feb

Wakil Bupati Pimpin Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, Minggu, 8 Februari 2015 memimpin gerakan kebersihan lingkungan di Wilayah Kecamatan Mlati. Wabup didampingiKepala Dinas Kesehatan Sleman, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Camat Mlati bersama warga selain melakukan gerakan kebersihan lingkungan bersama warga juga melakukan gerakan pemberantasan dan pemantauan jentik nyamuk aides aegypti di 5 RT wilayah Cebongan Lor. Wakil Bupati juga turut menyertai tim POKJANAL DBD Kabupaten Sleman yang terdiri dari instansi lintas sektor Kabupaten, Polres dan KODIM Sleman serta didukung jajaran perangkat Kecamatan, Desa, Koramil, Polsek, Linmas Desa serta masyarakat. Tim melakukan pembersihan lingkungan dengan memangkas rumput-rumput liar, memeriksa dan menyingkirkan ban-ban bekas, kaleng-kaleng bekas, botol-botol tempat bersarangnya jentik nyamuk serta menyambangi rumah-rumah warga dengan memeriksa pot-pot bunga dan bak-bak mandi.

Dalam pemantauan ke 5 RT di wilayah Cebongan Lor ada sekitar 54 rumah yang diperiksa dan ada 19 rumah penduduk yang positif terdapat jentik-jentik nyamuk DBD. Jentik-jentik ini  bersarang di bak-bak mandi, pot-pot bunga, kaleng-kaleng bekas dan yang tidak disadari masyarakat di pagar bambu yang ada airnya sehingga potensial untuk bertelur nyamuk. Berdasarkan hasil yang masih banyak rumah penduduk terdapat jentik nyamuk ini Wakil Bupati berharap warga benar-benar harus menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan 3 M plus yakni menutup, menguras dan mengubur serta mengisi kolam-kolam dengan ikan serta melakukan abatisasi. Hal ini mengingat di musim penghujan saat ini sedang terjadi peningkatan wabah DBD sehingga diperlukan kesadaran warga untuk melakukan pencegahan. Wakil Bupati juga melakukan pemantauan kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan di Dusun Bedingin, Sendari dan dusun Warak serta melakukan pemantuan tempat sampah di pasar Cebongan.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr. Mafilinda Nuraini, M Kes. Dengan masih dijumpai sekitar 19 rumah penduduk dari 54 rumah yang dipantau maka angka bebas jentik baru mencapai 64,15 % kondisi ini masih mengkhawatirkan karena masih potensial terdapat jentik-jentik nyamuk Aides Aegypti sementara angka bebas jentik yang ideal 95 %.***


Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.