Arsip Kategori: Berita

16
Sep

Kabupaten Sleman, Peringkat II Dalam Kinerja Pelayanan Publik

Dari hasil penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Tim Penilai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman menempati peringkat II dengan nilai 3.714.801. Sedangkat untuk peringkat I diduduki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan nilai 3.832.609. Penilaian kinerja pelayanan publik, menilai dua bidang penilaian, yaitu penilaian kinerja penanggung jawab dan pembina pemerintah daerah, dan penilaian kinerja unit pelayanan publik.

Penilaian kinerja penanggung jawab dan pembina pemerintah daerah, mencangkup beberapa aspek, yaitu Implementasi UU. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik; aspek Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi Pelayanan Publik; aspek pengelolaan aduhan; aspek keterlibatan dan partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan layanan informasi publik. Dari hasil penilaian kinerja penanggung jawab dan pembina, Pemkab Sleman menduduki peringkat ke dua dengan nilai 925.801, sedangkat peringkat pertama di duduki oleh Pemerintah Kota.

Penilaian kinerja unit pelayanan publik mencangkup beberapa aspek, yaitu kesesuaiann visi, misi, renstra dalam program unit kerja dengan UU 25/2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; adanya Standar Pelayanan publik pada masing-masing jenis pelayanan; aspek manajemen SDM; Aspek profesional dan keterampilan aparatur; aspek ketersedian sarana prasarana pelayanan publik; aspek pengelolaan aduan dan keluhan; aspek pengelolan menejemen informasi pelayanan publik; dan aspek Indek Kepuasan Masyarakat. Untuk penilaian kinerja unit pelayanan publik, Pemkab Sleman yang diwakili SMK N 3 Godean menduduki peringkat III. Sedangkan peringkat I dan II diraih oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Bagi SMK N 3 Godean, penilaian kinerja ini adalah untuk yang pertama kali. Sebagai apresiasi atas prestasi ini, SMK N 3 Godean mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp. 2.500.000 dari Pemda DIY.

Hasil yang diraih ini, sesuai dengan terget yang diharapkan. Walaupun hanya menduduki peringkat II, namun dari hasil yang diraih ini, dapat menjadi pengungkit bagi Pemkab Sleman untuk terus berbenah, meningkatkan kinerja pelayanan publik. Diharapkan, ditahun depan kinerja pelayanan publik dapat lebih baik dari tahun ini.
13
Sep

Kesadaran Masyarakat Sleman Ber-KB Makin Tinggi

Kebijakan operasional bakti TNI KB Kesehatan Terpadu  merupakan salah satu bentuk kerjasama untuk meningkatkan kemitraan TNI dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB-KR yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Asekda bidang Pembangunan Dra. Suyamsih mewakili Bupati saat menerima tim asistensi TNI KB Kes Terpadu tingkat Korem 072/PMK di Balai desa Condongcatur, Depok Kamis 12 September 2013.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa jumlah penduduk Sleman pada tahun 2012 mencapai 1.137.365 jiwa dengan laju pertambahan penduduk mencapai 1,31%. Pada akhir tahun 2012 rata-rata jumlah anggota keluarga setiap keluarga di Kabupaten Sleman berjumlah 3,7 jiwa. Laju pertambahan penduduk tersebut merupakan angka yang cukup tinggi sehingga merupakan tanggungjawab kita bersama untuk mengendalikan jumlah penduduk terutama angka kelahiran. Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk tersebut adalah dengan meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan keluarga berencana.  Jumlah penduduk yang besar ini disatu sisi dapat merupakan potensi SDM yang kaya, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru akan menambah beban kerja pemerintah daerah. Tantangan Pemkab Sleman ke depan adalah bagaimana memanfaatkan potensi SDM tersebut, agar semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB semakin tinggi. Pada tahun ini hingga bulan Juli, peserta KB baru mencapai 9.563 dari PPM  15.744 peserta atau tercapai 60,74%. Sedangkan peserta KB aktif mencapai 78,47%. . Keberhasilan pelaksanaan program KB di Sleman tersebut tidak terlepas dari peran para kader dan Insti­tusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) di tingkat desa ke bawah. Untuk itu terimakasih disampaikan pada semua pihak termasuk PPKBD 86 desa dan sub PPKBD yang berjumlah 1.335 yang telah aktif memotivasi masyarakat baik kaum wanita maupun kaum pria untuk ber-KB.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah monitoring BTKT kepada Koramil Depok sebagai juara I, Koramil Ngaglik juara II dan koramil Prambanan juara III yang diterima Danramil masing-masing. Juga  dilakukan pengukuhan Forum PIK-R kecamatan Depok oleh Asekda bidang Pembangunan. Serta penyerahan bingkisan bagi Gakin, penyerahan alat kontrasepsi, penyerahan bingkisan peserta sunatan massal dan penyerahan akte kelahiran, serta penyerahan bantuan dana penguatan modal bagi kelompok UPPKS.

Sedangkan Dandim 0732 sleman Letkol inf Bambang Yudi,S.Sos pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa sasaran kegiatan dalam rangka bhakti TNI KB Kes terpadu antara lain kegiatan di Poskesdes bersama TNI,Polri, Ikatan Bidan Indonesia Sleman, PKK. Sementara sasaran di Poskes pasang IUD 40, pasang Implant 40, Papsmear 40, test IVA 30 dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Paadaa kersempatan tersebut juga dilakukan bhakti sosial berupa pemberian sembako bagi keluarga miskin partisipasi dari Kodim, Polres, Pemkab Sleman, PKK, RS EVVA Bunda, Bidan Sleman, juga pemberian akte kelahiran gratis bagi anggota dan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tanggal 10 September 2013 juga dilaksanakan MOP, MOW di RS Sarjito untuk 6 peserta. Pada tanggal 12 saat evaluasi juga dilakukan sunatan massal di Yonif 403/WP Kentungan bagi 11 anak dari target 15 dan semuanya dari masyarakat umum, peserta sunatan massal mendapatkan subsisi Sarung, Baju Koko, Peci , dan uang saku, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan, kegiatan PAUD, BKB dan Pos Yandu , serta donor darah diikuti masyarakat, TNI dan Polri. Kegiatan yang lain pelayanan KB dan kesehatan dilaksanakan pelayanan KB terpadu tanggal 21 September 2013 di RS. Bhayangkara kalasan , dalam rangka mendukung program sejuta akseptor.

Sementara itu ketua tim asistensi Mayor Inf.Jawaheru yang didampingi anggota tim evaluasi yang terdiri dari beberapa instansi antara lain menyampaikan bahwa kondisi kabupaten Sleman yang sudah bagus tersebut hendaknya mampu mempertahankan diri bahkan harus ditingkatkan dimasa datang. Sedang masalah penduduk adalah tanggaung jawab bersama untuk pengendaliannya, karena apabila pertambahan penduduk tidak terkendali maka masalah yang akan timbul lebih besar, oleh karena itu program KB harus dilaksaanaakaan dengan baik. Pelepasan tim evaluasi di  Bataliyon 403/WP oleh camat Depok Drs. Krido Suprayitno, SE.Msi

12
Sep

PBB-P2 Sleman Baru Tercapai 51%, Wajib Pajak Dihimbau Segera Menunaikan Kewajibannya

Pada tahun 2013 ini, kewenangan untuk menarik PBB-P2 telah sepenuhnya 100% menjadi kewenangan Pemkab Sleman. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Sleman hanya memperoleh bagian 64,8% dari pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah, Drs.H. Samsidi, MSi dalam jumpa persnya dengan wartawan, Rabu 11 September 2013. perbedaan lainnya adalah bahwa Pemkab Sleman memiliki kewenangan terkait kebijakan penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), namun saat ini Pemkab belum menentukan atau menaikkan NJOP karena masih memakai dasar penetapan oleh Kantor Pajak Pratama tahun 2012 lalu.

Pada tahun 2013 ini Dipenda menerbitkan 595.845 SPPT dengan nilai lebih dari 72 Milyar. Dalam perjalanannya, masyarakat mengajukan permohonan keringanan sehingga nilai SPPT tersebut menjadi 71 milyar. Dari jumlah SPPT tersebut yang baru dibayar oleh masyarakat sebanyak 307.787 SPT atau baru 51,66% dengan nilai 28,3 Milyar atau 39,5%. Dari pembayaran dan nilai tersebut dapat diasumsikan bahwa yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar SPPT PBB adalah SPPT dengan nilai nominal yang besar. Sehingga wajib pajak terutama yang di perkotaan dengan nominal yang besar tersebut untuk segera melakukan pembayaran. Samsidi mencontohkan SPPT PBB untuk kecamatan Depok baru terbayar 8,9 milyar dari kewajiban 26,9 Milyar. Sedangkan kecamatan Mlati baru terbayar 3,7 Milyar dari jumlah 8,8 milyar, dan kecamatan Gamping baru terbayar 2,2 milyar dari 5,5 milyar.

Samsidi menghimbau kepada wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya untuk segera membayar SPPT PBB-nya sebelum jatuh tempo 30 September 2013. Setelah jatuh tempo tersebut wajib pajak dikenakan denda, untuk keterlambatan dikenakan denda 2% setiap bulannya. Diharapkan pembayaran SPPT PBB ini tidak terkonsentrasi pada akhir minggu keempat September karena akan menyulitkan pihak bank (BPD DIY) dalam pembukuannya. Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB, masyarakat dapat melakukan pembayaran di BPD DIY. Apabila masyarakat lupa dengan jumlah besaran yang dapat ditanyakan di Dipenda.

Terkait dengan pembayaran PBB ini, pimpinan cabang BPDY DIY Sleman, Nur Iswantoro mengungkapkan bahwa BPD DIY cabang Sleman mendukung sepenuhnya pembayaran SPPT PBB ini dengan menyiagakan seluruh counter BPD DIY di Sleman baik kantor cabanag maupun kantor kas dan cabang pembantu bahkan pembayaran dapat dilakukan via ATM. Apabila masyarakat khawatir dengan struk ATM yang pudar maka dapat menukarkannya dengan bukti pembayaran di teller.

Sementara untuk perangkat desa, BPD DIY cabang Sleman melakukan jemput bola ke kelurahan/desa dengan ditelepon terlebih dahulu kemudian akan mengirimkan mobile EDC (electronic data capture) yang tersedia sebanyak 28 EDC. Bahkan khusus untuk pembayaran PBB ini, BPD DIY membuka pelayanan hingga hari Sabtu pukul 16.30 WIB. (biasanya pada hari Sabtu, BPD DIY hanya membuka pelayanan hingga pukul 12.00 WIB saja). Nur Iswantoro juga mengatakan bahwa pembayaran PBB dapat dilakukan lintas daerah. Warga Sleman yang memiliki tanah di luar Sleman dapat melakukan pembayaran di BPD DIY cabang lainnya atau sebaliknya.
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.