Arsip Kategori: Berita

9
Dec

Pakar Pusat Studi ASEAN : Masih Banyak UKM Belum Paham MEA


Dalam rangka menyiapkan SDM birokrasi dan pelaku usaha untuk menghadapi MEA 2015, Pemkab Sleman menyelenggarakan workshop dan sosialisasi kesiapan Pemkab dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman Senin, 8 Desember 2014 di aula lantai III DPKAD. Dalam laporannya, Kepala Bagian Perekonomian Sleman, Ir. CC Ambarwati, MM mengatakan bahwa pelaksanaan workshop akan berlangsung selama 6 hari hingga 22 Desember dengan lokasi dan peserta yang berbeda di tiap angkatannya.   Peserta hari pertama tersebut yaitu seluruh SKPD di lingkungan Pekab Sleman, sedangkan pada hari kedua yaitu Rabu 10 Desember akan ada 2 angkatan yang berlokasi di Aula Bappeda diikuti oleh pelaku usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dan lokasi kedua yaitu di Pondok Makan Laras di jalan Kaliurang yang diikuti oleh pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Narasumber yang mengisi workshop pada hari pertama yaitu dari Pusat Studi ASEAN Fisipol UGM, staf pengajar fakultas hukum UGM dan para praktisi serta para pakar regional.
Narasumber pertama yaitu dari Pusat studi ASEAN, M Prayoga Permana, MPP menjelaskan bahwa MEA tahun 2015 di Sleman telah dimulai sejak diterapkannya perdagangan bebas ASEAN sejak Mei 2010. pasar perdagangan bebas ASEAN tersebut merupakan proses berkesinambungan, yang kemudian akan diakhiri di tahun 2030. Prayoga memaparkan pula bahwa dalam MEA terdapat 2 konsekuensi yang harus dilakukan yaitu bagaimana memanfaatkan pasar bebas tersebut dan bagaimana mempertahankan keunggulan produk dalam negeri.
Hal inilah yang perlu dipikirkan Pemkab Sleman, karena masyarakat tidak perlu takut dengan adanya pasar bebas mengingat Pasar Bebas dapat dimanfaatkan sebagai celah atau peluang ekonomi untuk menyasar negara-negara yang secara ekonomi masih kurang daripada Indonesia. Pasar bebas tidak begitu saja bebas, karena dalam kesepakatan juga masih memperbolehkan proteksi pada kekayaan lokal misalnya tenaga kerja yang masuk ke Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia.
Pemkab harus mensosialisasikan hal-hal tersebut ke tingkatan hingga grassroot agar semua memahami apa dan bagaimana MEA. Apalagi semua produk yang masuk ke pasar global harus memiliki world permit. Dalam proses sosialisasi tersebut harus dilakukan secara tersistem, sehingga fungsi sosialisasinya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rule of the game MEA 2015. Selama ini, menurut Prayoga bahwa masih banyak UKM yang belum memahaminya dengan baik terutama UKM yang non eksportir. Dengan pasar bebas berarti hanya ada pasar tunggal dan dalam pasar tunggal tersebut, konsumen akan mengutamakan rasionalitas, dan poin tersebut merupakan bahan Pemkab Sleman untuk menyiapkan masyarakatnya menghadapi MEA 2015.***



8
Dec

Sleman, Peringkat Kedua Penghargaan Cipta Karya

Berkat prestasi dalam pembangunan bidang Cipta Karya Bupati Sleman menerima penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Penghargaan diserahkan di Aula Lantai VIII Kementrian PU Sabtu, 5 Desember 2014 oleh Cahyo Kumolo, (Mendagri) disaksikan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, serta Menteri BPN & Tata Ruang. Kabupaten Sleman meraih peringkat ke dua setelah Kabupaten Tabanan dan peringkat ke tiga diraih oleh Kabupaten Sidoarjo.

Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Sleman dinilai mempunyai kinerja terbaik Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Cipta Karya. Keberhasilan ini di antaranya berkat upaya penataan Sanitasi dilingkungan perumahan yang cukup baik di antaranya mengenai penyediaan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah komunal dan penyediaan  jaringan air minum dilingkungan perumahan maupun lingkungan lainnya. Selain itu juga pelayanan perijinan khususnya IMB yang telah dilakukan di UPT Pelayanan Satu atap dan diikuti dengan regulasi sehingga mempermudah proses dalam pengurusannya.

Bupati usai menerima penghargaan ini berharap keberhasilan dalam Sub bidang Cipta Karya ini dapat memacu aparat Pemkab Sleman dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat, di masa yang akan datang. Keberhasilan ini tentunya berkat partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program-program dari Pemerintah Daerah dan ke depan partisipasi aktif masyarakat ini terus didorong untuk semakin ditingkatkan sehingga tercipta kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya, menjaga dan memelihara prasarana yang telah disediakan pemerintah daerah serta menciptakan lingkungan perumahan yang tertata, bersih dan sehat.***

8
Dec

Budaya Kerja Aparatur “SEMBADA”

Pemerintah Kabupaten Sleman di akhir bulan November lalu menggelar Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur. Narasumber yang dihadirkan dalam kesempatan tersebut adalah Dra. Rini Panganti, MAP, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Wasito, SE.

Acara yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah tersebut dibuka dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Bagian Organisasi Drs. Susmiarto, MM. dan sambutan pengarahan oleh Sekretaris Daerah, dr. Sunartono, M.Kes.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong perubahan mind-set dan culture-set jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman menuju birokrasi yang handal, bersih, dan profesional. Peserta sosialisasi adalah seluruh Kepala OPD termasuk para Camat, dan para Sekretaris/Kasubbag Tata Usaha dari masing-masing OPD.
Dalam kesempatan tersebut, peserta berkesempatan untuk merumuskan dan menyepakati nilai-nilai yang akan diterapkan di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sleman. Nilai-nilai tersebut adalah SEMBADA (SEmangat-Melayani-Bersih dan berbudAya-Disiplin-Akuntabel). Diharapkan dengan perumusan nilai-nilai budaya kerja tersebut, agenda Reformasi Birokrasi di Pmerintah Kabupaten Sleman khususnya pada area Manajemen Perubahan, akan semakin optimal berkontribusi terhadap penciptaan good governance.
Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
1. meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Reformasi Birokrasi;
2. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah.
Melalui sosialisasi pengembangan budaya kerja, aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan akan semakin siap untuk terus berubah dan belajar ke arah lebih baik. Dengan demikian terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah pun akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus mengakselerasi implementasi Reformasi Birokrasi, yang salah satunya didukung kesiapan aparatur melalui budaya kerja yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur. Narasumber yang dihadirkan dalam kesempatan tersebut adalah Dra. Rini Panganti, MAP, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Wasito, SE.Acara yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah tersebut dibuka dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Bagian Organisasi Drs. Susmiarto, MM. dan sambutan pengarahan oleh Sekretaris Daerah, dr. Sunartono, M.Kes.Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong perubahan mind-set dan culture-set jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman menuju birokrasi yang handal, bersih, dan profesional. Peserta sosialisasi adalah seluruh Kepala OPD termasuk para Camat, dan para Sekretaris/Kasubbag Tata Usaha dari masing-masing OPD.Dalam kesempatan tersebut, peserta berkesempatan untuk merumuskan dan menyepakati nilai-nilai yang akan diterapkan di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sleman. Nilai-nilai tersebut adalah SEMBADA (SEmangat-Melayani-Bersih dan berbudAya-Disiplin-Akuntabel). Diharapkan dengan perumusan nilai-nilai budaya kerja tersebut, agenda Reformasi Birokrasi di Pmerintah Kabupaten Sleman khususnya pada area Manajemen Perubahan, akan semakin optimal berkontribusi terhadap penciptaan good governance.Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:1. meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Reformasi Birokrasi;2. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah.Melalui sosialisasi pengembangan budaya kerja, aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan akan semakin siap untuk terus berubah dan belajar ke arah lebih baik. Dengan demikian terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah pun akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus mengakselerasi implementasi Reformasi Birokrasi, yang salah satunya didukung kesiapan aparatur melalui budaya kerja yang tinggi.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.