Arsip Kategori: Berita

8
Mar

Potensi PBB Sleman Meningkat Dari Tahun Ke Tahun

Kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat Sleman dalam membayar pajak, merupakan bentuk kepedulian masya­rakat yang sangat besar terhadap pelak­sa­naan pembangunan di Kabupaten Sleman. Namun demikian kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar PBB masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB oleh masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pajak termasuk kecepatan penyampaian SPPT PBB kepada para wajib pajak. Dengan penyampaian SPPT PBB lebih awal, diharapkan lebih mendorong para wajib pajak untuk sesegera mungkin membayar pajak. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh kepala desa untuk segera mendistribusikan SPPT PBB ini kepada para Dukuh, dan turut serta memantau pembayaran PBB masyarakat sehingga dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.Hal tersebut disampaikan bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, MSI saat penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2013 di rumah dinas Bupati Jumat 8 Maret 2013. Lebih lanjut disampaikan bahwa Potensi PBB Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp. 38,91 Milyar. Tahun 2009, mencapai Rp. 40,88 Milyar. Walaupun di tahun 2010, terjadi musibah erupsi merapi, namun realisasi penerimaan PBB-P2 mampu mencapai Rp. 44,15 Milyar.
Disampaikan pula bahwa pada tahun 2011, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp. 46,21 Milyar. Sedangkan pada tahun 2012 yang lalu, penerimaan PBB-P2 mencapai 48,189 Milyar atau 104,04 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 46,31 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2013 ini, target penerimaan PBB sebesar Rp. 73,21 9 Milyar.Target yang telah ditetapkan ini, harus dapat tercapai bahkan terlampui, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, seluruh aparat terutama aparat di Dinas Pendapatan Daerah, diharapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Jika ada masyarakat yang mengajukan keberatan dan keringanan pajak terhutang, saya berharap dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Dengan langkah tersebut diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan semakin meningkat.
Walaupun PBB telah menjadi kewenangan daerah, namun proses pelayanan PBB tetap sama, hanya tempat pelayanan saja yang berubah. Jika dahulu pelayanan bertempat di Kantor Pajak Pratama sekarang bertempat di Dinas Pendapatan Daerah atau ex Op Room Pemkab. Sleman. 
Sedangkan kepala Dipenda Kabupaten Seman Drs. H. Samsidi, MSi dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa pada tahun 2013 ini jumlah SPPT PBB-P2 sebanyak 594.324 buah dengan nilai pokok ketetapan sebesar Rp. 73.219.224.027,- sedang di tahun 2012 ketika masih ditangani pemerintah pusat jumlah SPPT 592.279 buah dengan nilai ketetapan Rp. 68.679.043.805,-  berarti ada kenaikan 2.045 buah atau pokok ketetapan naik Rp.4.540.180.222,- Lebih lanjut dilaporkan bahwa kebijakan dalam penetapan SPPT PBB-P2 adalah tidak menaikkan NJOP Nilai Jual Obyek Pajak), namun justru menaikan NJOPTKP (Nilai jual obyek pajak tidak kena pajak) dari tahun 2012 sebesar Rp.12.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000,-Lebih lanjut dilaporkan bahwa kenaikan nilai pokok ketetapan semata-mata dikarenakan antara lain adanya kegiatan analisis zona nilai tanah, kawasan perumahan yang meliputi 450 kawasan perumahan, adanya perubahan data obyek pajak yang semula tanah kosong tanpa bangunan menjadi ada bangunan dan adanya tambahan obyek baru, baik karena pemecahan atau pendaftaran obyek pajak yang belum terdaftar.
Sementara itu  kepala kantor pelayanan pajak pratama Sleman Ir. Sunoto, MSi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan pembayaran pajak  diawal berlanjut pada masa-masa yang akan datang, baik dalam pelayanan maupun penerima, sehingga tujuan awal pengalihan PBB-P2 yaitu memperkuat sumber sumber pendapatan daerah(local taxing power) dapat tercapai.
Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula Surat Pemberitahuan Terhutang kepada wajib pajak secara simbolis dan penyerahan SPPT  dari kepala Dipenda kepada Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman, dilanjutkan dengan pembayaran pajak panutan oleh Bupati Seman dan Wakil Bupati Sleman yang diikuti oleh pejabat yang lain dan PNS di lingkungan Pemkab Sleman.

6
Mar

Pejabat Yang Baru Diharapkan Optimalkan Program Pembangunan

Bupati Sleman melantik Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Sleman, Selasa, 5 Maret 2013 di Pendopo Parasamya Sleman. Para pejabat yang dilantik tersebut antara lain dr. Nurulhayah, M.Kes sebagai kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Masyarakat, dan pemberdayaan perempuan menggantikan dr. Endang Pujiastuti, M.Kes yang telah memasuki masa pensiun, dr. Cahya Purnama, M.Kes sebagai sekretaris Dinas Kesehatan dan pejabat lain.
Bupati Sleman dalam kesempatan tersebut  mengatakan bahwa promosi dan mutasi  adalah proses regenerasi birokrasi, untuk menjaga kesinambungan birokrasi dan pengembangan karier pegawai. Proses regenerasi pasti akan terjadi pada semua organisasi, jika sebuah organisasi ingin tetap eksis dan mewujudkan kinerja yang dinamis serta optimal. Setiap tahun pasti terdapat pejabat yang pensiun. Selain itu didalam memperkuat  dan mengoptimalkan kinerja birokrasi dari waktu ke waktu diperlukan penataan organisasi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah, yang menandai perubahan dan pengisian pejabat dan kepala sekolah di awal tahun, diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pada tahun 2013  ini. Pimpinan SKPD yang baru saja dilantik, langsung dapat segera melakukan koordinasi, sinergi dan kekompakan seluruh aparatur di lingkungan instansinya, didalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Tahun 2013 ini tanpa harus menghadapi berbagai pengalihan administrasi. Bahkan , dengan pelantikan di awal tahun ini para pimpinan SKPD baru diharapkan juga langsung terlibat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2014 dan 2015.
Dalam bidang Keluarga berencana, Kepala BKBPMPP memiliki kewajiban untuk menyiapkan generasi Sleman yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, beberapa pekerjaan rumah yahg harus saudara selesaikan. Selama tahun 2012, di bidang Keluarga Berencana, Sleman masih belum dapat menyediakan informasi data mikro keluarga yang mencakup seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Sleman. Pemkab  juga harus menghadapi realita  kecenderungan peningkatan jumlah pernikahan dini.
Di bidang pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2013, Pemkab Sleman harus mampu menurunkan angka kemiskinan 1 %. Prosentase KK miskin terhadap jumlah seluruh KK di Sleman masih 16,20%.  Selain itu, Sleman juga masih menghadapi persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak.

4
Mar

Satgas Kancil Pugosa Bantu Monitoring Jenting Di Godean

Pemkab Sleman kembali mengadakan monitoring gerakan jumat bersih yang kedua tahun ini pada Jumat, 1 Maret 2013. Monitoring dilakukan di Dusun Gentingan Sidoagung Godeanoleh tim monitoring yang terdiri dari personil dari Dinas Kesehatan,  Dinas Pendidikan, Bappeda, TP  PKK, Kesra, Kodim,  Humas serta jumantik dalam bentuk TIM Pokjanal  Kab. Sleman. Di Dusun Gentingan Sidoagung Godean juga terdapat Satgas Kancil  yaitu Satuan Tugas Kader Andalan Kecil Pugosa (Puskesmas Godean Satu).
Menurut Kepala Bidang P2PL Pencegahan Pembrantasan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Sleman dr. Cahya Purnama,  bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular vector nyamuk Aedes Aegypti yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena penyakit ini adalah penyakit menular endemis dan dalam waktu cepat dapat menimbulkan kematian jika tidak mendapat penanganan yang cepat.
Di  Sleman pengendalian penyakit DBD masih menjadi prioritas penanganan karena menyebar di 17 Kecamatan yang ada. Pada tahun 2011 terdapat   166 kasus DBD, tahun 2012 terdapat 236 kasus, sehingga mengalami kenaikan 42 % ( 70 kasus ) dengan kematian nihil. Sedang pada tahun 2013 sampai dengan 14 Pebruari terdapat 146 kasus ( Januari 133 kasus, Pebruari 13 kasus) dengan kematian 2 orang tersangka DBD. Pola maksimal untuk lima tahun terakhir pada periode yang sama (Januari ) yaitu 148 kasus, kondisi sampai dengan sekarang masih dibawah garis pola maksimal. Di Dusun Gentingan Sidoagung Godean setelah diperiksa didapati banyak jentik seperti di bak mandi, bekas-bekas kaleng yang ada airnya apalagi di comberan air dari pemandian. Dengan demikian  Dusun Gentingan Sidoagung Godean ABJ (angka bebas jentik)nya masih tinggi yaitu 75 %.
Untuk itu diharapkan warga perlu melaksanakan bersih lingkungan setiap jum’at, dan melakukan 3 M yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur sehingga tidak ada genangan air yang terlihat, karena genangan air sedikitpun untuk berkembang biak nyamuk DBD.
Dikatakan juga bahwa monitoring jentik ini digencarkan di awal tahun dan akhir tahun, yakni  pada awal musim penghujan di awal tahun dan akhir tahun.  Sleman masih berada dibawah garis batas KLB, sehingga masih dibawah rata-rata yang menjadi ukuran untuk KLB, karena berada dibawahnya belum bisa menyatakan KLM tapi yang penting dari perangkat -perangkat Desa terus menerus bersama masyarakat memberikan kesadaran bagaimana menjaga jangan sampai nyamuk DBD bisa berkembang  biak.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.