Arsip Kategori: Berita

16
Sep

Kecamatan Turi Galakkan Komitmen Gerakan Sayang Ibu

Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah kematian ibu melahirkan yaitu GSI (Gerakan Sayang Ibu), yakni sebuah program yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Melalui berbagai kegiatan masyarakat diarahkan  untuk memahami secara baik semua sebab kematian ibu dan bayi, baik yang bersifat medis atau sosial seperti rendahnya perhatian masyarakat (suami/laki-laki) terhadap persoalan yang dihadapi ibu hamil. Hal itu disampaikan Camat Turi Endang Widowati, SH Selaku Ketua Satgas GSI Kecamatan Turi dalam penerimaan tim Evaluasi  Kecamatan Sayang Ibu Tingkat DIY di Balai Desa Donokerto Turi, Senin, 16 September 2013.

Tim dipimpin oleh Kepala BPPM DIY Dra. Kristian Swasti, MSI, dengan melibatkan instansi terkait DIY yakni Dinas Kesehatan, BKKBN, Kemenag, PKK, IBI, PMI, DIKPORA, dan Dinas Sosial. Tim diterima oleh Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, SS. M.Hum, Ketua PKK Sleman, Kepala BPP3M Sleman Camat Turi, dan pejabat lainnya. Kedatangan tim disambut dengan penampilan drumband Siswa TK dan senam lansia ibu-ibu Desa Donokerto. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan Balon dengan spanduk GSI sebagai simbol melambungnya kegiatan GSI di Kecamatan Turi.

Sementara itu camat Turi juga melaporkan bahwa penduduk Turi mencapai 37.238 jiwa dan telah terlayani dengan pelayanan sarana kesehatan yang relatif terjangkau. Keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap kesehatan ibu. Semakin dekat jarak dan semakin banyak jumlah sarana kesehatan akan meminimalisir Angka Kematian Ibu. Semua desa di Kecamatan Turi memiliki semangat yang sama untuk mendukung program gerakan sayang ibu, indikator keberhasilan program GSI adalah dengan nihilnya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan sejak beberapa tahun terakhir.

Dikemukanan oleh Camat Turi tentang komitmen yang dilaksanakan di Kecamatan Turi yakni pemotretan pada ibu hamil yang dilaksanakan oleh masing-masing bidan desa, kemudian foto ditempelkan di profil/data ibu hamil dan dipasang di rumah si ibu hamil untuk memudahkan dalam pemantauan pada ibu hamil. Juga dilaksanakan relaksasi aroma therapi pada ibu hamil dan ibu nifas yang mempunyai masalah, dan penanaman pohon katu ditempat ibu hamil setelah usia 5 bulan yang dapat dimanfaatkan untuk melancarkan ASI. Dan telah ditandatangani bersama komitmen untuk mendukung dan menggalakkan gerakan sayang ibu untuk peningkatan kualitas hidup perempuan.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan kaum ibu adalah salah satu sasaran program peningkatan kesehatan karena kaum ibu menjadi indikator derajat kesehatan. Seorang ibu memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas kesehatan keluarganya terutama kesehatan generasi yang dilahirkannya. Jika seorang ibu sehat, terpenuhi asupan gizinya, dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengasuhan anak dan kesehatan maka diharapkan akan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas pula.  Ibu juga memiliki peran yang dominan dalam hal mendidik para generasinya. Seorang anak dapat tumbuh dan berprestasi dengan bantuan orangtuanya khususnya kaum ibu yang kesehariannya adalah orang terdekat melalui peran dan motivasinya. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang lebih keras dalam memberikan pemahaman bahwa kaum ibu merupakan kunci keberhasilan sebuah keluarga yang berkualitas seperti yang sering didengungkan bahwa ibu adalah tempat pendidikan seorang anak yang utama dan pertama.

Ditambahkan lebih lanjut oleh Wabup  pemkab Sleman juga semakin menggiatkan kembali program KB karena kondisi pada tahun ini terdapat kecenderungan jumlah jiwa dalam keluarga yang meningkat yaitu 3,7 jiwa dalam satu keluarga. Sasaran program KB tak hanya pada kaum ibu namun juga pada kaum pria. Selain itu untuk lebih memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada kaum remaja mengenai kesehatannya, di 17 kecamatan di Sleman juga telah terdapat Forum Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR).

Di seluruh Puskesmas juga terdapat psikolog bagi masyarakat yang memerlukan konseling kesehatannya. Pemkab Sementara bagi ibu hamil, Pemkab Sleman memberikan bantuan susu dan vitamin untuk kesehatan kehamilan. Monitoring kesehatan masyarakat juga dilakukan pada institusi terkecil di masyarakat yaitu melalui dasawisma. Keberadaan program keluarga berencana juga diharapkan mampu mendukung banyak anak-anak sekolah khusus­nya perempuan untuk tetap bersekolah, mengurangi kematian ibu dan memiliki kapasitas untuk terentaskan dari kemiskinan.  Disampaikan pula bahwa saat ini kondisi kesehatan di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup yaitu 5,22 yang merupakan angka yang lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan angka nasional sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 jumlah ibu melahirkan meninggal sebanyak 12 orang (jika diproyeksikan dengan angka kematian per 100.000 ibu melahirkan sebesar 81,88). Sedangkan persentase gizi buruk balita  sebesar 0,45% masih lebih baik dibanding provinsi sebesar 0,68% dan nasional sebesar 4,9%.

Kondisi derajat kesehatan di Sleman tersebut didukung oleh keberadaan 25 Puskesmas yang 20 diantaranya telah terstandarisasi ISO, 71 puskesmas pembantu, 1.494 posyandu, 23 rumah bersalin serta didukung oleh 234 bidan dan 69 bidan praktek. Selain rumah sakit umum daerah, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sleman juga diberikan oleh rumah sakit-rumah sakit swasta besar di Sleman.
16
Sep

Kabupaten Sleman, Peringkat II Dalam Kinerja Pelayanan Publik

Dari hasil penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Tim Penilai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman menempati peringkat II dengan nilai 3.714.801. Sedangkat untuk peringkat I diduduki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan nilai 3.832.609. Penilaian kinerja pelayanan publik, menilai dua bidang penilaian, yaitu penilaian kinerja penanggung jawab dan pembina pemerintah daerah, dan penilaian kinerja unit pelayanan publik.

Penilaian kinerja penanggung jawab dan pembina pemerintah daerah, mencangkup beberapa aspek, yaitu Implementasi UU. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik; aspek Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi Pelayanan Publik; aspek pengelolaan aduhan; aspek keterlibatan dan partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan layanan informasi publik. Dari hasil penilaian kinerja penanggung jawab dan pembina, Pemkab Sleman menduduki peringkat ke dua dengan nilai 925.801, sedangkat peringkat pertama di duduki oleh Pemerintah Kota.

Penilaian kinerja unit pelayanan publik mencangkup beberapa aspek, yaitu kesesuaiann visi, misi, renstra dalam program unit kerja dengan UU 25/2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; adanya Standar Pelayanan publik pada masing-masing jenis pelayanan; aspek manajemen SDM; Aspek profesional dan keterampilan aparatur; aspek ketersedian sarana prasarana pelayanan publik; aspek pengelolaan aduan dan keluhan; aspek pengelolan menejemen informasi pelayanan publik; dan aspek Indek Kepuasan Masyarakat. Untuk penilaian kinerja unit pelayanan publik, Pemkab Sleman yang diwakili SMK N 3 Godean menduduki peringkat III. Sedangkan peringkat I dan II diraih oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Bagi SMK N 3 Godean, penilaian kinerja ini adalah untuk yang pertama kali. Sebagai apresiasi atas prestasi ini, SMK N 3 Godean mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp. 2.500.000 dari Pemda DIY.

Hasil yang diraih ini, sesuai dengan terget yang diharapkan. Walaupun hanya menduduki peringkat II, namun dari hasil yang diraih ini, dapat menjadi pengungkit bagi Pemkab Sleman untuk terus berbenah, meningkatkan kinerja pelayanan publik. Diharapkan, ditahun depan kinerja pelayanan publik dapat lebih baik dari tahun ini.
13
Sep

Kesadaran Masyarakat Sleman Ber-KB Makin Tinggi

Kebijakan operasional bakti TNI KB Kesehatan Terpadu  merupakan salah satu bentuk kerjasama untuk meningkatkan kemitraan TNI dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB-KR yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Asekda bidang Pembangunan Dra. Suyamsih mewakili Bupati saat menerima tim asistensi TNI KB Kes Terpadu tingkat Korem 072/PMK di Balai desa Condongcatur, Depok Kamis 12 September 2013.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa jumlah penduduk Sleman pada tahun 2012 mencapai 1.137.365 jiwa dengan laju pertambahan penduduk mencapai 1,31%. Pada akhir tahun 2012 rata-rata jumlah anggota keluarga setiap keluarga di Kabupaten Sleman berjumlah 3,7 jiwa. Laju pertambahan penduduk tersebut merupakan angka yang cukup tinggi sehingga merupakan tanggungjawab kita bersama untuk mengendalikan jumlah penduduk terutama angka kelahiran. Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk tersebut adalah dengan meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan keluarga berencana.  Jumlah penduduk yang besar ini disatu sisi dapat merupakan potensi SDM yang kaya, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru akan menambah beban kerja pemerintah daerah. Tantangan Pemkab Sleman ke depan adalah bagaimana memanfaatkan potensi SDM tersebut, agar semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB semakin tinggi. Pada tahun ini hingga bulan Juli, peserta KB baru mencapai 9.563 dari PPM  15.744 peserta atau tercapai 60,74%. Sedangkan peserta KB aktif mencapai 78,47%. . Keberhasilan pelaksanaan program KB di Sleman tersebut tidak terlepas dari peran para kader dan Insti­tusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) di tingkat desa ke bawah. Untuk itu terimakasih disampaikan pada semua pihak termasuk PPKBD 86 desa dan sub PPKBD yang berjumlah 1.335 yang telah aktif memotivasi masyarakat baik kaum wanita maupun kaum pria untuk ber-KB.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah monitoring BTKT kepada Koramil Depok sebagai juara I, Koramil Ngaglik juara II dan koramil Prambanan juara III yang diterima Danramil masing-masing. Juga  dilakukan pengukuhan Forum PIK-R kecamatan Depok oleh Asekda bidang Pembangunan. Serta penyerahan bingkisan bagi Gakin, penyerahan alat kontrasepsi, penyerahan bingkisan peserta sunatan massal dan penyerahan akte kelahiran, serta penyerahan bantuan dana penguatan modal bagi kelompok UPPKS.

Sedangkan Dandim 0732 sleman Letkol inf Bambang Yudi,S.Sos pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa sasaran kegiatan dalam rangka bhakti TNI KB Kes terpadu antara lain kegiatan di Poskesdes bersama TNI,Polri, Ikatan Bidan Indonesia Sleman, PKK. Sementara sasaran di Poskes pasang IUD 40, pasang Implant 40, Papsmear 40, test IVA 30 dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Paadaa kersempatan tersebut juga dilakukan bhakti sosial berupa pemberian sembako bagi keluarga miskin partisipasi dari Kodim, Polres, Pemkab Sleman, PKK, RS EVVA Bunda, Bidan Sleman, juga pemberian akte kelahiran gratis bagi anggota dan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tanggal 10 September 2013 juga dilaksanakan MOP, MOW di RS Sarjito untuk 6 peserta. Pada tanggal 12 saat evaluasi juga dilakukan sunatan massal di Yonif 403/WP Kentungan bagi 11 anak dari target 15 dan semuanya dari masyarakat umum, peserta sunatan massal mendapatkan subsisi Sarung, Baju Koko, Peci , dan uang saku, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan, kegiatan PAUD, BKB dan Pos Yandu , serta donor darah diikuti masyarakat, TNI dan Polri. Kegiatan yang lain pelayanan KB dan kesehatan dilaksanakan pelayanan KB terpadu tanggal 21 September 2013 di RS. Bhayangkara kalasan , dalam rangka mendukung program sejuta akseptor.

Sementara itu ketua tim asistensi Mayor Inf.Jawaheru yang didampingi anggota tim evaluasi yang terdiri dari beberapa instansi antara lain menyampaikan bahwa kondisi kabupaten Sleman yang sudah bagus tersebut hendaknya mampu mempertahankan diri bahkan harus ditingkatkan dimasa datang. Sedang masalah penduduk adalah tanggaung jawab bersama untuk pengendaliannya, karena apabila pertambahan penduduk tidak terkendali maka masalah yang akan timbul lebih besar, oleh karena itu program KB harus dilaksaanaakaan dengan baik. Pelepasan tim evaluasi di  Bataliyon 403/WP oleh camat Depok Drs. Krido Suprayitno, SE.Msi

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.