Arsip Kategori: Berita

26
Feb

Pemberlakuan Solar Non Subsidi Jateng-DIY Mulai 1 Maret 2013

Pemerintah Kabupaten Sleman  menggelar sosialiasi Penggunaan BBM non subsidi  jenis solar di aula  sekretariat daerah  hari Senin, 25 Februari 2013.  Sosialiasi ini dilakukan sebagai tindaklanjut akan diterapkanya Peraturan Mentrei Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomer 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM ) yang mengatur tentang penggunaan BBM bersubsidi jenis solar.
Sosialisasi  yang dibuka oleh Asisten Sekda bidang Pembangunan Dra. Suyamsih, MPd dihadiri oleh seluruh SKPD dilingkungan Kabupaten Sleman. Bertindak sebagai narasumber rapat koordinasi dan sosialisasi ini Fanda Chrismianto Sales Representative Retail Wilayah VI PT Pertamina, dan Dwi Tjahyono ketua Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) DIY, dan Ir. Widi Sutikno, M.Si kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman sebagai moderator. 
Menurut   Fanda Chrismianto berdasar  Permen No 1  tersebut mulai 1 Maret 2013 di Jawa Tengah dan DIY akan diberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar  minyak jenis solar  sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 01 tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak. Dalam permen tersebut disebutkan bahwa “ Untuk jenis BBM tertentu berupa minyak solar ( gas oil ) pada wilayah provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar (Gas Oil) “  (Pasal.4 huruf b angka 2).
“ Pembatasan ini berlaku untuk transportasi jalan bagi kendaraan dinas dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 ( empat ) buah”. ( pasal 3 )
Pembatasan ini berlaku ketentuan sbb : Penggunaan Mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar (Gas Oil)  (Pasal 6 ayat (1) huruf a)
Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah untuk pengangkutan hasil kehutanan dilarang menggunakan Minyak Solar (gas Oil). 
Pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM berupa bensin dan minyak solar untuk kendaraan dinas tersebut dikecualikan bagi kendaraan dinas berupa berupa ambulance, mobil  jenasah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.  (Pasal  5)
Mobil barang yang diperbolehkan menggunakan Minyak Solar (Gas Oil) adalah mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan : Usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 ( duapuluh lima) hektar; Pertambangan rakyat dan komoditi batuan; dan Hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. (Pasal 6 ayat (2)
Fanda juga menyampaikan kesiapan Pertamina terkait implementasi permen ESDM no 1 tahun 2013 tersebut yakni bahwa  Pertamina telah memiliki  ketersediaan stock solar non subsidi di seluruh tempat penyimpnan bahan bakar minyak (TBBM  ) wilayah Jateng dan DIY.  Selain itu juga telah mensosialisasikan aturan pembatasan ini ke SPBU dan penyiapan sarana dan prasarana.  Pertamina juga sedang menyiapkan flyer dan poster untuk memudahkan petugas di SPBU untuk meng identifikasi kendaraan-kendaraan yang boleh menggunakan solar bersubsidi ataupun tidak.  Pertamina juga telah menyiapkan spanduk untuk dipasang diseluruh SPBU dan juga mengirimkan surat pemberitahuan tentang sosialisasi pemberlakuan aturan tersebut. 
Untuk Kabupaten Sleman SPBU yang siap melayani  pembelian solar non subsidi yakni SPBU di  Jalan Wates, SPBU Adisucipto, SPBU Maguwo dan SPBU Prujakan Jalan Kaliurang. Harga  solar non subsidi  ini  Rp 10. 900.  Pertamina juga menyediakan solar non subsidi kemasan galon berisi 10 liter solar dengan selisih harga lebih tinggi Rp 2000 / liternya.
Ditambahkan oleh oleh Fanda bahwa realisasi konsumsi solar bersubsidi untuk bulan Januari 2013 dibandingkan dengan  bulan januari 2012 untuk Kabupaten Sleman cenderung naik . Pada  Januari  2012 konsumsi solar bersubsidi mencapai  3896 Kilo Liter, dan dibulan Januari 2013  telah mencapai 4448 Kilo Liter  ( naik 14,2% ).   Pada tahun 2012 realisasi  solar di wilayah Sleman mencapai 130.527 kilo liter dan  estimasi permintaan solar tahun 2013 mencapai 146.844 kilo liter.  Padahal kuota solar tahun 2013 hanya 119.752 kilo liter solar sehingga ada kekurangan 27.092 kilo liter.           
Pada kesempatan tersebut Ketua Hiswana Migas berharap pemerintah Kabupaten Sleman untuk membantu menertibkan pedagang eceran BBM, dengan pemberian rekomendasi untuk pedagang eceran BBM.  Sesuai dengan Permen ESDM bahwa yang bisa memberikan rekomendasi untuk pedagang eceran adalah Dinas teknis seperti Dinas Perindagkop, Dinas Kesehatan dsb.  BBM yang dapat dijual oleh pedagang eceran adalah Premium/ron 88. Untuk minyak solar tidak boleh diperjual belikan oleh pedagang eceran, karena penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau sangat sulit untuk dilacak penggunaannya. Sehingga kemungkinan dapat  disalahgunakan untuk industri.
Melalui rapat koordinasi dan sosialisasi diharapkan agar seluruh SKPD yang ada diwilayah Kabupaten Sleman dapat segera menyesuaikan dengan Permen ESDM no.1 tahun 2013 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila nantinya permintaan solar non subsidi  cukup tinggi Pertamina dan Hiswana DIY juga siap menambah SPBU yang menjual Solar non subsidi.

25
Feb

DWP Kemenlu Bantu Rumah Baca Bagi Warga Huntap Karangkendal

Selain sebagai rumah baca keberadaan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial yang lain dan bukan saja untuk anak-anak tetapi juga orang tua. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan kepala Bappeda Drg. Intri Yudatiningsih saat peresmian rumah baca Caraka Widya di Huntap Karangkendal Jumat 22 Pebruari 2013. Lebih lanjut disampaikan bahwa diharapkan Rumah Baca ini akan menjadi sumber inspirasi bagi peningkatan wawasan dan keilmuan masyarakat Karangkendal bahkan masyarakat Cangkringan. Terlebih, wilayah Huntap karangkendal, jaraknya cukup jauh dengan Perpustakaan Daerah maupun Toko Buku, sehingga rumah baca tersebut, menjadi alternatif utama masyarakat untuk mengakses buku Bacaan / Perpustakaan sebagai upaya menambah ilmu pengetahuan.

Rumah Baca Caraka Widya di huntap Karangkendal yaang berada di tengah tengah pemukiman huntap karang kendal secara resmi telah diresmikan oleh penasehat Dharma Wanita Pusat kementerian luar negeri Sranya Marty Natalegawa yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penyerahan kunci gedung kepada Kepala Dusun  huntap karangkendal,  Ramijo , serta pengguntingan buntal oleh isteri Menlu. Disamping itu hadir ketua LPPM UGM yang juga ikut menandatangani prasasti. Dalam kesempatan tersebut penasehat Dharma Wanita Pusat Kementrian Luar Negeri ( DWP KEMENLU ) dalam sambutanya berharap bahwa didirikanya rumah baca ini warga di HUNTAP Karang Kendal dan wilayah di sekitarnya dapat merasakan manfaat keberadaan Taman Baca ini baik untuk membaca atau mengakses informasi, terutama bagi anak-anak yang haus akan ilmu pengetahuan dan informasi. Ditambahkan pula bahwa bangunan rumah baca tersebut bukan bukan nhanya untuk kegiatan anak-anak saja namun juga bisa digunakan untuk kegiataann yang lain terutama bagi orang tua. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain kepala Bappeda Kabupaten Sleman drg. Intri Yudatiningsih mewakili bupati sleman, ketua LPPm UGM, sementaraa dari DWP Kemenlu antara lain If. Wardana ( ketua DWP  Kemenlu) , Murgiyati Wahid, Sandra Thamrin dll. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula bantuan buku dan bingkisan/kelengkapan belajar oleh isteri Menlu dan rombongan.

Sementara itu  Siti Yuriah yang juga pengelolaa PAUD menyampaikan bahwa  keberadaan Rumah Baca tersebut akan lebih menggairahkan anak anak dalam belajar, disamping itu keberadaan rumah baca juga dimanfaatkan sebagai kegiatan PAUD, karena gedung paud yang lama yang bertempat di rumah kadus Pelem saat ini tidak dipakai dan warga sudah pindah di Huntap Karangkendal. Bantuan rumah baca tersebut dapat meningkatkan dan menggairahkan kegiatan belajar mengajar PAUD.

25
Feb

Wabup Yuni Satia Rahayu Membuka Sosialisasi KPU/USO

Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, S.S. M. Hum, membuka Sosialisasi dan Publikasi KPU (Kewajiban Pelayanan Universal) yang diselenggarakan oleh BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Pusat, kerjasama dengan Dinas HUBKOMINFO Sleman, Kamis, 21 Februari 2013 di Grha Sarina Vidi. Kegiatan ini menghadirkan Camat, Kepala Desa, KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), guru dan siswa SMK, Dosen dan Mahasiswa, serta pejabat teknis dari Pemkab Sleman.
Nara sumber dalam kegiatan ini  dari kepala BP3TI H. Santosa, memaparkan Program KPU/USO, PT Telkom memaparkan Program desa dering, PT SIMS memaparkan program PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan),  PT Wahana Inovasi Nusantara memaparkan program PLIK sentra produktif, paparan program M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) oleh PT Jogja Digital, paparan Wifi Kabupaten oleh PT Rahajasa Media Internet dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dengan moderator Ir. Roni Prihanto Hari MT.
Wakil Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi KPU/USO  ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program KPU/USO yang dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung program KPU/USO merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat juga semakin memiliki kebutuhan akan pentingnya telekomunikasi dan informatika dalam mendukung pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya. 
Dalam kaitan mendekatkan layanan di bidang telekomunikasi dan informatika ini, Pemkab Sleman mengupayakan koneksi Lokal Area Network (LAN) dan internet pada semua instansi Pemkab Sleman, 17 kecamatan hingga rumah sakit umum daerah. Untuk memberikan pelayanan pada masya­rakat  Pemkab Sleman juga telah meluncurkan Warin­tek (Warung Informasi Teknologi). Melalui fasilitas ini diharapkan masya­rakat dapat semakin mengenal manfaat teknologi informasi dan kebera­daan teknologi informasi ini menjadi sesuatu yang biasa dan bukan barang mewah.
Keberadaan teknologi informasi diharapkan untuk dapat disikapi dengan bijak, sehingga masyarakat tidak terburu-buru untuk bersi­kap negatif untuk memperkenalkan teknologi informasi kepada anak-anak sejak dini. Terlebih lagi pada saat ini sudah banyak perangkat lunak atau software dan perangkat keras maupun hardware yang dapat dipergunakan untuk membatasi akses situs-situs porno maupun situs-situs rawan lainnya.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.