Arsip Kategori: Berita

13
Sep

Kesadaran Masyarakat Sleman Ber-KB Makin Tinggi

Kebijakan operasional bakti TNI KB Kesehatan Terpadu  merupakan salah satu bentuk kerjasama untuk meningkatkan kemitraan TNI dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB-KR yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Asekda bidang Pembangunan Dra. Suyamsih mewakili Bupati saat menerima tim asistensi TNI KB Kes Terpadu tingkat Korem 072/PMK di Balai desa Condongcatur, Depok Kamis 12 September 2013.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa jumlah penduduk Sleman pada tahun 2012 mencapai 1.137.365 jiwa dengan laju pertambahan penduduk mencapai 1,31%. Pada akhir tahun 2012 rata-rata jumlah anggota keluarga setiap keluarga di Kabupaten Sleman berjumlah 3,7 jiwa. Laju pertambahan penduduk tersebut merupakan angka yang cukup tinggi sehingga merupakan tanggungjawab kita bersama untuk mengendalikan jumlah penduduk terutama angka kelahiran. Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk tersebut adalah dengan meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan keluarga berencana.  Jumlah penduduk yang besar ini disatu sisi dapat merupakan potensi SDM yang kaya, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru akan menambah beban kerja pemerintah daerah. Tantangan Pemkab Sleman ke depan adalah bagaimana memanfaatkan potensi SDM tersebut, agar semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB semakin tinggi. Pada tahun ini hingga bulan Juli, peserta KB baru mencapai 9.563 dari PPM  15.744 peserta atau tercapai 60,74%. Sedangkan peserta KB aktif mencapai 78,47%. . Keberhasilan pelaksanaan program KB di Sleman tersebut tidak terlepas dari peran para kader dan Insti­tusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) di tingkat desa ke bawah. Untuk itu terimakasih disampaikan pada semua pihak termasuk PPKBD 86 desa dan sub PPKBD yang berjumlah 1.335 yang telah aktif memotivasi masyarakat baik kaum wanita maupun kaum pria untuk ber-KB.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah monitoring BTKT kepada Koramil Depok sebagai juara I, Koramil Ngaglik juara II dan koramil Prambanan juara III yang diterima Danramil masing-masing. Juga  dilakukan pengukuhan Forum PIK-R kecamatan Depok oleh Asekda bidang Pembangunan. Serta penyerahan bingkisan bagi Gakin, penyerahan alat kontrasepsi, penyerahan bingkisan peserta sunatan massal dan penyerahan akte kelahiran, serta penyerahan bantuan dana penguatan modal bagi kelompok UPPKS.

Sedangkan Dandim 0732 sleman Letkol inf Bambang Yudi,S.Sos pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa sasaran kegiatan dalam rangka bhakti TNI KB Kes terpadu antara lain kegiatan di Poskesdes bersama TNI,Polri, Ikatan Bidan Indonesia Sleman, PKK. Sementara sasaran di Poskes pasang IUD 40, pasang Implant 40, Papsmear 40, test IVA 30 dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Paadaa kersempatan tersebut juga dilakukan bhakti sosial berupa pemberian sembako bagi keluarga miskin partisipasi dari Kodim, Polres, Pemkab Sleman, PKK, RS EVVA Bunda, Bidan Sleman, juga pemberian akte kelahiran gratis bagi anggota dan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tanggal 10 September 2013 juga dilaksanakan MOP, MOW di RS Sarjito untuk 6 peserta. Pada tanggal 12 saat evaluasi juga dilakukan sunatan massal di Yonif 403/WP Kentungan bagi 11 anak dari target 15 dan semuanya dari masyarakat umum, peserta sunatan massal mendapatkan subsisi Sarung, Baju Koko, Peci , dan uang saku, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan, kegiatan PAUD, BKB dan Pos Yandu , serta donor darah diikuti masyarakat, TNI dan Polri. Kegiatan yang lain pelayanan KB dan kesehatan dilaksanakan pelayanan KB terpadu tanggal 21 September 2013 di RS. Bhayangkara kalasan , dalam rangka mendukung program sejuta akseptor.

Sementara itu ketua tim asistensi Mayor Inf.Jawaheru yang didampingi anggota tim evaluasi yang terdiri dari beberapa instansi antara lain menyampaikan bahwa kondisi kabupaten Sleman yang sudah bagus tersebut hendaknya mampu mempertahankan diri bahkan harus ditingkatkan dimasa datang. Sedang masalah penduduk adalah tanggaung jawab bersama untuk pengendaliannya, karena apabila pertambahan penduduk tidak terkendali maka masalah yang akan timbul lebih besar, oleh karena itu program KB harus dilaksaanaakaan dengan baik. Pelepasan tim evaluasi di  Bataliyon 403/WP oleh camat Depok Drs. Krido Suprayitno, SE.Msi

12
Sep

PBB-P2 Sleman Baru Tercapai 51%, Wajib Pajak Dihimbau Segera Menunaikan Kewajibannya

Pada tahun 2013 ini, kewenangan untuk menarik PBB-P2 telah sepenuhnya 100% menjadi kewenangan Pemkab Sleman. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Sleman hanya memperoleh bagian 64,8% dari pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah, Drs.H. Samsidi, MSi dalam jumpa persnya dengan wartawan, Rabu 11 September 2013. perbedaan lainnya adalah bahwa Pemkab Sleman memiliki kewenangan terkait kebijakan penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), namun saat ini Pemkab belum menentukan atau menaikkan NJOP karena masih memakai dasar penetapan oleh Kantor Pajak Pratama tahun 2012 lalu.

Pada tahun 2013 ini Dipenda menerbitkan 595.845 SPPT dengan nilai lebih dari 72 Milyar. Dalam perjalanannya, masyarakat mengajukan permohonan keringanan sehingga nilai SPPT tersebut menjadi 71 milyar. Dari jumlah SPPT tersebut yang baru dibayar oleh masyarakat sebanyak 307.787 SPT atau baru 51,66% dengan nilai 28,3 Milyar atau 39,5%. Dari pembayaran dan nilai tersebut dapat diasumsikan bahwa yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar SPPT PBB adalah SPPT dengan nilai nominal yang besar. Sehingga wajib pajak terutama yang di perkotaan dengan nominal yang besar tersebut untuk segera melakukan pembayaran. Samsidi mencontohkan SPPT PBB untuk kecamatan Depok baru terbayar 8,9 milyar dari kewajiban 26,9 Milyar. Sedangkan kecamatan Mlati baru terbayar 3,7 Milyar dari jumlah 8,8 milyar, dan kecamatan Gamping baru terbayar 2,2 milyar dari 5,5 milyar.

Samsidi menghimbau kepada wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya untuk segera membayar SPPT PBB-nya sebelum jatuh tempo 30 September 2013. Setelah jatuh tempo tersebut wajib pajak dikenakan denda, untuk keterlambatan dikenakan denda 2% setiap bulannya. Diharapkan pembayaran SPPT PBB ini tidak terkonsentrasi pada akhir minggu keempat September karena akan menyulitkan pihak bank (BPD DIY) dalam pembukuannya. Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB, masyarakat dapat melakukan pembayaran di BPD DIY. Apabila masyarakat lupa dengan jumlah besaran yang dapat ditanyakan di Dipenda.

Terkait dengan pembayaran PBB ini, pimpinan cabang BPDY DIY Sleman, Nur Iswantoro mengungkapkan bahwa BPD DIY cabang Sleman mendukung sepenuhnya pembayaran SPPT PBB ini dengan menyiagakan seluruh counter BPD DIY di Sleman baik kantor cabanag maupun kantor kas dan cabang pembantu bahkan pembayaran dapat dilakukan via ATM. Apabila masyarakat khawatir dengan struk ATM yang pudar maka dapat menukarkannya dengan bukti pembayaran di teller.

Sementara untuk perangkat desa, BPD DIY cabang Sleman melakukan jemput bola ke kelurahan/desa dengan ditelepon terlebih dahulu kemudian akan mengirimkan mobile EDC (electronic data capture) yang tersedia sebanyak 28 EDC. Bahkan khusus untuk pembayaran PBB ini, BPD DIY membuka pelayanan hingga hari Sabtu pukul 16.30 WIB. (biasanya pada hari Sabtu, BPD DIY hanya membuka pelayanan hingga pukul 12.00 WIB saja). Nur Iswantoro juga mengatakan bahwa pembayaran PBB dapat dilakukan lintas daerah. Warga Sleman yang memiliki tanah di luar Sleman dapat melakukan pembayaran di BPD DIY cabang lainnya atau sebaliknya.
9
Sep

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah untuk Tingkatkan Derajat Kesehatan Peserta Didik

Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr. Mafilindati Nuraini, MKes dalam keterangan persnya Jum’at, 6 September 2013, didampingi Kabid Kurikulum dan Kesiswaan DIKPORA Dra. Sri Wantini dan dari Kemenag Sleman Abdul Haris,  menanggapi berita negatif di media online detikcom masalah kuisioner Vulgar anak sekolah. Dari judul dan gambar yang ditampilkan hanya sepotong-sepotong saja tidak menampilkan kuesioner secara menyeluruh. Dijelaskan oleh Mafilinda pengisian kuesioner sifatnya rahasia dan mencakup 5 aspek yaitu keadaan kesehatan umum meliputi riwayat kesehatan sampai dengan gaya hidup keseharian yang dilakukan siswa, kesehatan intelegensia, kesehatan mental remaja, kesehatan reproduksi, dan bahan edukasi dan konseling.

Secara umum tujuan diadakannya Penjaringan Kesehatan anak sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal dan secara khusus bertujuan untuk  mendeteksi dini masalah kesehatan anak didik, tersedianya data atau informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta didik, maupun menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembinaan kesehatan sekolah.

Lebih lanjut Mafilindati menjelaskan pada bagian aspek kesehatan reproduksi, untuk putri ditanyakan umur berapa dapat haid pertama, teratur apa tidak, sakit atau tidak, dan tanda-tanda sekunder misalnya payudara. Sementara untuk putra tanda-tanda kedewasaan pria apakah pernah mimpi basah dan juga tanda-tanda kelaianan pada kelamin. Selain itu dalam kuesioner meminta siswa untuk memilih pilihan ilustrasi gambar yang sesuai dengan kondisi bagian tubuhnya, bukan menyebutkan ukuran bagian tubuh siswa. Kesemuanya itu tujuannya bagus yakni  untuk mengetahui dini gejala awal sehingga bila ada kelainan akan segera diketahui dan dilakukan tindakan secepatanya.

Kuesioner sudah disosialisasikan dan diuji coba tahun 2011 dan tahun 2012 dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Bagian Kesra serta instansi terkait lainya dan tidak ada keberatan. saat ini Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas masih terus berlangsung . Kuisioner ini juga diikuti dengan pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum, pemeriksaan indera (penglihatan dan pendengaran), pemeriksaan gigi dan mulut, penilaian status gizi dan pengukuran kebugaran jasmani. Juga dilakukan pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan HB dan pemeriksaan feses/tinja.

Ditegaskan oleh Mafilindati yang penting tujuan yang ingin dicapai tidak hanya membahas masalah reproduksi tetapi membahas masalah kesehatan secara umum, reproduksi hanya merupakan bagian saja tetapi saat ini malah menjadi bagian utama yang dibahas dalam salah satu media. Sementara respon guru UKS menilai positif dan malah menghendaki seluruh siswa, agar bisa diberi kuesioner tersebut. Kabid Kurikulum dan Kesiswaan DIKPORA Dra. Sri Wantini  menyatakan, dari 122 SMP dan 109 SMA/SMK yang telah dibagikan kuisioner, sampai saat ini tidak ada sekolah yang keberatan dengan adanya kuesioner tersebut. Pengisian kuisioner dilakukan secara sampling, dengan satu sekolah diambil 1 kelas sebagai sampling.
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.