Arsip Kategori: Berita

15
Oct

Tim DKP Provinsi DIY Beri Apresiasi Upaya DKP Sleman

Bertempat di Ruang Rapat Sekda B telah berlangsung temu dewan ketahanan pangan Daerah Istimewa Yogyakarta  yang diterima oleh Bupati Sleman serta instansi terkait, Bupati Sleman Drs. H Sri Purnomo. MSI dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang bermuara  pada  upaya pemantapan ketahanan  pangan. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi dan beragam, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Guna mendukung upaya ketahanan pangan di Sleman, mulai tahun 2008 lalu Pemkab Sleman juga telah menginstruksikan kepada semua instansi di lingkungan Pemkab Sleman agar menyajikan makanan lokal pada setiap acara pertemuan dan kursus/pelatihan. Instruksi ini diwujudkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 521/00876 tentang Penggunaan Pangan Lokal Dalam Pertemuan/Rapat/Pelatihan. Dapat kami sampaikan pula, bahwa Pemkab. Sleman  bertekad mewujudkan swasembada daging pada tahun  2014. Untuk mendukung terwujudnya swasembada daging ini, telah dilakukan kegiatan penguatan sapi/kerbau betina produktif, penyelamatan sapi/kerbau betina produktif, pembibitan sapi perah, dan pengembangan kawasan ternak di Kec. Pakem. Sedangkan untuk mendukung peningkatan produktivitas padi, jagung, dan kedelai, beberapa kegiatan telah dilakukan antara lain, perbaikan jaringan irigasi seluas 2000 Ha, penggunaan pupuk berimbang baru, yang mencapai kurang lebih 60% dari luas areal
22.000 Ha/luas tanam padi seluas 44.500 Ha, penggunaan varietas unggul bermutu kurang lebih 90%, memberikan bantuan 13 unit traktor dan 8 unit alat pasca panen, serta kegiatan pengendalian hama tanaman. Untuk mengatasi kekeringan, Pemerintah juga telah membantu 35 unit pompa air.
Dalam kesempatan tersebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman yang disampaikan oleh Dra. Hj. Suyamsih, M.Pd dalam paparannya antara lain menyampaikan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Sleman sebagai bagian dari ketahanan pangan Nasional, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 255/Kep.KDH/A/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman yang bertugas  merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten yang meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh DKP Pusat dan DKP Propinsi, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten. Dalam rangka meningkatkan/mempercepat tercapainya pola
pangan harapan (PPH) dan menggalakkan pola pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat, pemerintah pusat meluncurkan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sampai dengan tahun 2012 telah diterimakan dana bansos bagi 20 kelompok wanita tani (KWT) yang tersebar di 20 Desa se Kabupaten Sleman yang masing-masing sebesar  Rp 16.000.000,- yang dipergunakan untuk pemanfaatan pekarangan di anggota kwt (Rp.12.000.000) demplot ( 2.000.000) serta kebun bibit kelompok (Rp.2.000.000) untuk 10 KWT penerima bansos 2011 pada tahun 2012 menerima tambahan dana  yang dipergunakan untuk pengolahan pangan lokal masing-masing sebesar Rp. 8.500.000,-.
Sedangkan ketua rombongan  Dewan Ketahanan Pangan DIY yang dipimpin  Nunik Ngesti W S.Pd memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman telah melaksanakan apa yang diprogramkan, kedepan diharapkan Kabupaten Sleman menjadi salah satu penyangga swasembada beras untuk DIY ini benar-benar terwujud. Kehadiran Tim Dewan Ketahanan Pangan DIY kali ini adalah ingin melihat dan ingin mengetahui bagaimana kesiapan untuk menyambut konferensi ketahanan pangan  kedepan.

11
Oct

Wabup Canangkan 7 Dusun Ramah Anak di Kecamatan Godean

Dalam mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berkeadilan gender, Pemerintah Kabupaten Sleman memulainya dengan upaya membentuk kualitas sumberdaya manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Pemkab Sleman memiliki kebijakan untuk me­wu­judkan anak yang cerdas sejak dalam kandungan. Kondisi tersebut me­nun­­tut Pemkab Sleman untuk mensinergikan berbagai aspek dan program, mulai dari upaya mewu­judkan kesehatan ibu hamil, pem­­ber­dayaan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial, pendi­dikan anak usia dini, termasuk mencipta­kan ketahanan pangan agar setiap keluarga memiliki akes untuk mendapatkan bahan pangan dalam jumlah yang layak. Walaupun demikian, kita menyadari keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pela­yan­an kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak di Kabupaten Sleman, tidak dapat dilepaskan dari peran serta aktif masyarakat melalui berbagai kelompok pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Polindes,  serta Satgas Gerakan Sayang Ibu di setiap kecamatan. Hal tersebut disampaikan bupati sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan wakil bupati sleman Yuni Satia Rahayu, SS. M.Hum saat menerima tin evaluasi kecamatan sayang ibu di pendopo kecamatan Godean Kamis 11 Oktober 2012. Lebih lanjut disampaikan  bahwa  kebersamaan dan komitmen Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan ini, pembangunan di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang menggem­bi­ra­kan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi derajat kesehatan masyarakat Sleman pada tahun 2011 yakni Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup sebesar 5,25 yang lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan angka nasional sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun ini jumlah ibu melahirkan meninggal sebanyak 15 orang (jika diproyeksikan dengan angka kematian per 100.000 ibu melahirkan sebesar 122).

Kondisi gizi masyarakat dengan gizi buruk menjadi 0,5%. Usia harapan hidup di Kabupaten Sleman meningkat menjadi 75,78 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi di Kabupaten Sleman sudah melampui baik angka nasional maupun propinsi, dimana untuk angka Propinsi sebesar 74 tahun dan Nasional 70,6 tahun. Selama ini Pemkab Sleman juga terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di wilayah Kabupaten Sleman. Komitmen ini diteguhkan dengan telah dicanangkannya Kabupaten Sleman menuju Kabupaten Layak Anak. Pemkab Sleman juga telah berupaya agar kebijakan-kebijakan pembangunan senantiasa pro terhadap anak.

Untuk lebih menjamin terbentuknya sumberdaya manusia yang berkualitas, maka komitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, harus juga menjadi komitmen seluruh Pemerintah Desa. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dengan dicanangkannya Kecamatan Godean dan 7 Desa se Kecamatan Godean sebagai desa layak anak. Sebagai kecamatan dan desa Layak Anak, maka penerapan sistem pembangunan di kecamatan dan desa harus mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak di Kecamatan Godean. Lahirnya generasi berkualitas di masa mendatang, tidak akan terwujud apabila perhatian terhadap tumbuh kembang dan hak-hak anak terabaikan. Dukungan dan peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam memenuhi hak-hak anak ini. Oleh karena itu, tekad untuk mewujudkan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sleman menuju Kecamatan dan Desa Layak Anak merupakan rangkaian upaya nyata dalam membangun lahirnya generasi mendatang yang lebih berkualitas.

Hadir daalam kesempatan tersebut antara lain Ketua TP PKK Kabupaten sleman Hj. Kustini Sri Purnomo, Kepala  Badan KB , Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dr. Endang Pudjiastuti, M.Kes, juga para kepala desa se kecamatan Godean. Sementara itu tim evaluasi  terdiri antara lain Sri Hadi dari PMI Yogyakarta, drg. Supartinah dari Dinkes DIY, dr. Iin dari BKKBN DIY, Sri Purwanti  dari Dinsos DIY. Daalam kesempatan tersebut dicanangkan pula kecamatan Godean dan 7 desa diwilayah kecamatan Godean menuju kecamatan dan desa ramah anak, yang dicanangkan oleh wakil bupati sleman yang ditandai dengan pelepasan balon.

Sedangkan camat Godean selaku Satgas GSI  Priyo Handoyo, SH.MM dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa kebijakan pemerintah kecamatan Godean dalam upaya GSI antara lain  peningkatan komitmen dan dukungan semua pihak, agar sumberdaya dapat diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak pada penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan bagi ibu termasuk dukungan pelayanan dan rujukan (peningkatan pelayanan bagi ibu hamil di puskesmas), juga sebagai sosialisasi dan mobilisasi masyarakat untuk mengubah perilaku dan dukungan terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan ibu. Lebih kanjut dilaporkan bahwa di desa di kecamatan Godean terdapat Pondok Sayang Ibu yang digunakan untuk konseling ibu hamil sebelum mendapat layanan ke fasilitas kesehatan. Selain kegiatan tersebut telah dilakukan pula antara lain revitalisasi Satgas SGI di tingkat kecamatan dan desa, pengorganisasian KB Pria sebanyak 45 orang, pengorganisasian  Ambulance desa sebanyak 89 buah, pemetaan dan pendataan ibu hamil disetiap desa, pelayanan rujukan ibu hamil dengan factor resiko, pengorganisasian bidan siaga dan suami siaga, dll. Ditambahkan oleh camat Godean bahwa hasil berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan antara lain telah mampu menurunkan angka kematian ibu dari 3 kasus kematian ibu dari angka kelahiran sebesar 828 jiwa di tahun 2010, berhasil menekan kematian ibu menjadi 1 jiwa di tahun 2011 dari angka kelahiran sebesar 745 jiwa, dan untuk tahun 2012 sampai dengan bulan September tidak terdapat kasus tersebut, menurunkan kasus ibu hamil dengan anemia dari 24,33 % di tahun 2010, berhasil menekan kasus anemia ibu hamil sebesar 21,39 % di tahun 2011 dan untuk tahun 2012 sampai bulan Agustus turun menjadi 18,03 %. Menurunkan kasus ibu hamil dengan KEK (Kekurangan Energi Kronis) dari 8,95 % di tahun 2010 menjadi 4,55 % di tahun 2011 dan sampai bulan Agustus 2012 turun menjadi 2,82 %.



11
Oct

Sleman Kembali Raih Penghargaan Layak Anak

Setelah berhasil meraih KLA kriteria khusus Kluster ke 4 yaitu Inovasi Pendidikan Pemanfaat waktu luang dan seni budaya pada tahun 2011 yang lalu, tahun ini   Pemkab Sleman kembali dianugerahi KLA kategori Pratama. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Linda Amalia Sari Gumelar kepada Bupati Sleman yang diwakili Assek II Bidang Pembangunan Dra. Suyamsih, M Pd di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (3/10).
Apresiasi dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat menjadi pendorong dalam penuntasan cakupan pemenuhan hak-hak anak sekaligus mendorong agar KLA dapat diimplementasikan secara luas. Penghargaan serupa juga diberikan kepada 40 kabupaten/ kota lain di seluruh Indonesia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia perlu didorong untuk menjadi layak anak.
“Hingga saat ini ada 100 kabupaten/kota yang mencanangkan menuju layak anak dan 40 di antaranya dilakukan secara mandiri,” kata Linda Amalia Sari Gumelar pada acara penghargaan kepada sejumlah daerah yang dinilai telah mengedepankan pembangunan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Jakarta, Rabu.
Linda menjelaskan, perlu ada keinginan kuat dari daerah untuk meningkatkan tumbuh kembang dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing. Dia juga menambahkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan upaya guna mendorong terwujudnya kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia.
Menurut Permen PPPA no. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa yang dimaksud KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Menurut Wahyu, penghargaan ini merupakan pengakuan atas capaian yang sudah dilakukan. Namun yang terpenting dari ini semua adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan sebuah wilayah yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terbebas dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi serta suara dan pandangan anak dihargai sebagai bagian penting dalam masyarakat
Meneg PPPA Linda Gumelar dalam sambutannya mengajak para bupati/wali kota memberikan prioritas kebijakannya pada program pemenuhan hak anak serta menggandeng pihak swasta untuk berperan mewujudkan KLA di wilayah masing-masing. “Ini semua pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya Indonesia Layak Anak,” ujarnya.
Menurutnya, untuk menyabet predikat sebagai KLA bukanlah perkara mudah. Pasalnya, kota/kabupaten harus memenuhi 31 indikator yang diambil dari 6 kluster utama pemenuhan hak anak. 6 kluster yang dimaksud antara lain, pengembangan komitmen kebijakan, program, penganggaran, dan penyediaan infrastruktur anak; pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; serta pemenuhan hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ada pula pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan dasar anak, pemenuhan hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan hak perlindungan khusus bagi anak dalam situasi khusus.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.