Arsip Kategori: Berita

1
Feb

Dengan LPSE (e-proc), Sleman Hemat 29,4 Milyar

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.  Pemerintah Kabupaten Sleman sudah melaksanakan LPSE sejak tahun 2010, LPSE melayani penyedia barang dan jasa (kontraktor, pengusaha, dan lain-lain), panitia, auditor, PPK.  Penyedia barang/jasa harus membuat akun di LPSE agar dapat mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa dengan metode LPSE.  Akun yang dibuat oleh penyedia barang/jasa dapat digunakan untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah ditempat lain atau didaerah lain cukup dengan satu akun, karena akun yang dibuat sudah teragregasi datanya dan tersimpan diserver.  Jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar sampai dengan tahun 2012 adalah 2175 sedangkan yang terverifikasi 2021, yang didominasi oleh CV (1332 yang terverifikasi), untuk yang berbentuk PT (543 yang terverifikasi) dan yang lainnya bervariasi dari UD, koperasi, firma, perusahaan perseorangan, dan perusahaan dagang.  Pada tahun 2012 jumlah paket lelang e-Proc 303 paket dan yang terselesaikan 303 paket pekerjaan yang terdiri dari 297 paket pekerjaan dari Pemkab Sleman, 2 paket pekerjaan dari BPN, dan 4 paket pekerjaan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Nilai 297 paket pekerjaan tersebut adalah Rp. 237.949.091.840,- Sedangkan paket lelang pekerjaan yang tidak melaui e-proc pada tahun 2012 adalah 119 paket pekerjaan dengan nominal Rp. 28.940.913.125,- dengan rincian 106 paket dari SKPD Pemkab. Sleman dan selain Pemkab Sleman 13 paket.  Paket lelang yang melalui e-proc dalam prosentase adalah 73,88% jauh lebih besar dari non e-proc.  
Metode LPSE ini memiliki lebih banyak keuntungan daripada kekurangannya, seperti menghemat penggunaan kertas, karena dengan metode LPSE ini tidak banyak membuat dokumen secara fisik.  Dengan metode LPSE ini kecurangan-kecurangan dapat diminimalisir karena tidak ada pertemuan secara langsung antara panitia dan penyedia barang/jasa, terjadi selisih antara pagu dan penawaran sebesar Rp.29.459.807.298,- atau 12,38%, selisih antara HPS (harga perkiraan sendiri) dan penawaran sebesar Rp. 24.349.965.039,- atau 11,68%.  Kendala yang dihadapi dari pihak Pemkab Sleman adalah SDM dan infrastruktur teknologi, tapi secara bertahap sudah bisa dibenahi, dari pihak penyedia juga mau tidak mau harus menyesuaikan sistem yang ada.  LPSE juga memberikan pelatihan bagi para penyedia barang/jasa agar memudahkan mereka menyesuaikan dengan metode LPSE.  Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

1
Feb

13 KK Miskin Di Margoagung Kembalikan Kartu Miskin

Kemiskinan adalah musuh bersama negeri ini yang harus dihadapi.  Setiap daerah memiliki program penanggulangan kemiskinan masing-masing. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah penjaminan masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, yaitu sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Pada tanggal 30 Januari 2013, bertempat di Balai Desa Margoagung Kecamatan Seyegan dalam acara rapat koordinasi monitoring evaluasi dan rencana tindak lanjut Pengentasan Kemiskinan  Desa Margoagung. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, Hj.Yuni Satia Rahayu,.S.S,. M.Hum, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Drs. Julisetiono Dwi Wasito, SmHk, MM, muspika Kecamatan Seyegan, dinas dan instansi terkait dan juga warga masyarakat Seyegan. Dalam laporanya Kepala Dinas Nakersos Drs. Julisetiono Dwi Wasito, SmHk, MM dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa sebanyak 13 orang pemegang kartu miskin di Desa Margo Agung secara sukarela mengembalikan Kartu Miskin tersebut kepada
Pemerintah Kabupaten Sleman, karena telah meningkat statusnya dari warga miskin ke warga rentan miskin.  Sebelumnya pada bulan Mei tahun 2012 sebanyak 27 orang warga Desa Margoagung juga secara sukarela telah menyerahkan kartu miskin kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.  Warga masyarakat yang pada tahun 2012 tersebut telah meningkat statusnya telah memperoleh penguatan modal sekitar 52 juta. Saat ini mereka tetap terus didampingi dan dimonitor perkembangannya. Berdasarkan monitoring dan evaluasi 
mereka  sudah memiliki unit-unit usaha  yang dijalankan sangat bervariasi, ada yang memiliki usaha pembuatan tahu, bengkel sepeda, pembuatan peralatan pertanian dan lain-lain tetapi tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai petani. Oleh karena itu Julisetiono juga berharap agar 13 KK yang saat ini melepaskan status miskinnya juga segera membuat proposal untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sleman agar bisa mendapatkan juga bantuan penguatan permodalan, Julisetinono juga berharap warga yang telah meningkat statusnya agar bisa menularkan kepada warga miskin lain agar segera meningkat statusnya.

Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu dalam arahannya  antara lain meminta agar  aparat dan   warga masyarakat agar terus bekerja keras, bekerja dengan hati untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.  Beliau juga berharap agar dinas instansi terkait terus melakukan monitor kepada warga masyarakat yang telah naik statusnya ini agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi. Yuni mengingatkan agar pendidikan anak-anak dari warga yang sudah naik statusnya ini dipantau, jangan sampai setelah naik statusnya anak-anak mereka terhambat pendidikannya.  Masyarakat yang sudah naik statusnya juga harus segera mengurus jamkesda karena sudah tidak dijamin oleh jamkesmas sehingga tetap terjamin pelayanan kesehatannya. Pengalaman dari warga yang sudah naik statusnya ini agar dapat ditularkan kepada warga yang lain.  Wakil Bupati Sleman juga berterima kasih kepada warga masyarakat yang baru saja melepaskan statusnya tersebut, dan ia  juga mengingatkan agar dinas instansi terkait terus memantau warga tersebut, mendata tiap-tiap KK tersebut, dan juga melaporkan perkembangannya setiap 3 bulan sekali kepada Wakil Bupati Sleman.  Ia berharap agar TPK di masing-masing dusun, desa dan kecamatan selalu berkoordinasi agar data-data yang dimiliki selalu up to date.  Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan ini yang dinilai adalah hasilnya bukan dari data yang ada di atas kertas.

30
Jan

15 Lumbung Pangan Di Sendangagung, Minggir Dicanangkan

Sebanyak 15 lumbung pangan di Desa Sendangagung Minggir dicanangkan oleh Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo di Balai Desa setempat  Rabu 30 Januari 2013. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan masing-masing senilai 1 juta rupiah kepada 15 Lumbung Pangan di Desa Sendangagung, bantuan tersebut  merupakan dana ADD desa Sendangagung. Dana senilai 1 juta rupiah tersebut berupa papan nama masing-masing lumbung pangan, peralatan kantor, dll. Kelimabelas lumbung pangan desa mandiri pangan tersebut Lumbung Pangan Gemah Ripah dusun Kisik 1, Sedya Simpen Minggir 2 , Rukun Mandiri Minggir 3 ,Karya Manunggal dusun Pojok 4, Ngudi Rejeki dusun Pojok 5, Iso Makmur dusun Watugajah 6, Agung Sri Rahayu dusun Bontitan 7, Sejahtera dusun  Brajan 8, Lumpang Kayu dusun  Kliran 9, Migunani dusun  Bekelan 10, Boga Pitoyo dusun Tengahan 11,  Tani Maandiri dusun Tengahan 12, Lestari Mulyo dusun Dukuhan 13, Ngudi Makmur dusun Nanggulan 14, Pilar Boga Abadi Sejahtera dusun
Jomboran 15. Dalaam kesempaatan tersebut bupati sleman mengatakan bahwa dengan dicanangkannya Lumbung Pangan tersebut  merupakan salah satu kemajuan yang patut disyukuri mengingat selama ini walaupun Kabupaten Sleman dikaruniai kondisi alam yang subur, tetapi Sumber Daya Alam dan lahan budidaya pertanian semakin terbatas. Oleh karena itu, upaya untuk menyediakan lumbung pangan di setiap desa merupakan salah satu upaya strategis  dalam mendukung pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan di Sleman.
Lebih lanjut disampaikan bupati sleman bahwa selain itu lumbung pangan merupakan upaya untuk melakukan revitalisasi  kearifan lokal budaya masyarakat berupa local wisdom. Lumbung pangan adalah kekayaan budaya  yang bukan hanya merupakan tempat penyimpanan pangan namun juga merupakan wujud kegotongroyongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Untuk itu diharapkan keberadaan lumbung pangan di suatu desa tidak hanya secara fisik namun juga memiliki sistem yang mengatur penyimpanan, distribusi pangan dan lain sebagainya. Terlebih lagi Kecamatan Minggir merupakan daerah penghasil padi sehingga keberadaan lumbung pangan ini menguatkan identitas penghasil padi tersebut. Keberadaan lumbung pangan desa diharapkan mampu membantu kebutuhan masyarakat jika terjadi surplus pangan maupun paceklik pangan di suatu desa.   Salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun
2015, dilaksanakan dengan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan, merupakan prasyarat bagi terpenuhinya kebutuhan asupan gizi masyarakat, serta menjadi modal bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
Pengembangan Desa mandiri pangan yang ada di Kabupaten Sleman sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sudah terbentuk desa mandiri pangan sebanyak 5 desa yaitu desa Sumberrejo Kecamatan Tempel, Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan, Desa Sendangagung Kecamatan Minggir, Desa Margomulyo Kecamatan Seyegan dan desa Mororejo Kecamatan Tempel. Pada tahun 2012 terdapat potensi daerah rawan pangan sejumlah 12 desa yaitu 5 desa di Cangkringan, 2 desa di Depok, 2 desa di Mlati dan masing- masing 1 desa di Ngaglik, Tempel dan Sleman. Dalam Penanganan daerah  rawan Pangan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012 dari 12 desa yang masuk potensi rawan pangan tersebut 1 desa mendapatkan bantuan Sosial yaitu desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan dari dana APBN berupa beras yang telah dibagikan kepada  8 Dusun
Sedangkan kepala desa Sendangagung Drs. Hajid Badawi melaporkan bahwa ke 15 Lumbung Pangan tersebut sebagai upaya untuk pertahanan pangan bagi masyarakat, disampaikan pula  bahwa keberadaan lumbung pangan tersebut sebagai upaya terwujutnya desa mandiri pangan dan pendapatan petani Sendangagung. Ke 15 Lumbung Pangan  tersebut dibiayai dari Alokasi Dana desa . Untuk pembangunan non fisik  di Sendangagung dititik beratkan  pada pembangunan ekonomi yang didasari pada 6 pilar, yaitu Pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan kerajinan.  Yang jelas tambah Hajid Badawi bahwa sebelum masa jabatannya habis yang hanya tinggal 3 tahun tersebut ingin memberikan dan memberi tinggalaan pada masyarakat mandiri pangan di Sendangagung dapat terwujut. Hadir dalaam kesempatan tersebut antara lain perwakilan Dewan Ketahanan Pangan Prop. DIY, Kepala Dinas Pertanian, Perikanaan dan Kehutanan kabupaten sleman Ir. S. Riyadi Martoyo, MM, Camat Minggir  Budi
Sutamba, Kapolsek dan Danramil Minggir.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.