Arsip Kategori: Berita

1
Apr

1000 Warga Candibinangun Terima Sertifikat Tanah

Sebagai tindak lanjut PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang bertujuan untuk pensertifikasian tanah secara missal, pada Senin, 1 April 2013 diadakan penyerahan sertfikat tanah bagai pemilik hak milik tanah di Desa Candibinangun, Pakem. Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Sleman, Sri Purnomo, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Sleman, Drs. Supoyo, SH dan Kepala Desa Candibinangun, Sismantoro, SH.
Pada kesempatan ini diserahkan sejumlah 1000 sertifikat tanah di Desa Candibinangun. Sejumlah warga menerima langsung sertifikat tanah dari Bupati Sleman diantaranya Cipto Atmojo dari Desa Sumberan, Muhadi S dari Dudun Kuweran, Sirojan dari Desa Kemput dan warga desa yang lain. Program pensertifikatan secara missal ini memang ditujukan bagi warga masyarakat yang bmemiliki ekonomi lemah untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah. Kabupaten Sleman tercatat mendapat sertifikasi tanah sebanyak 12.000 sertfikat dengan realisasi 12.001 sertifikat di 86 desa di seluruh Kabupaten Sleman.
Bupati Sleman dalam kesempatan ini berpesan bahwa penyerahan sertifikat ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sertfikat tanah sangat penting dimiliki dan dijaga dengan baik, karena dengan sertfikat tanah ini, pemilik tanah memiliki hak penuh atas pemanfaatan tanah tersebut dalam berbagai bidang, demikian disampaikan Bupati Sleman dalam sambutannya.
Senada dengan Bupati Sleman, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Sleman juga berpesan agar masyarakat berhati-hati dalam memanfaatkan sertifikat tanah. Jika sertifikat tanah akan dijadikan agunan, masyarakat dihimbau untuk membentuk kelompok masyarakat yang sadar sertfikasi pertanahan sehingga masyarakat dapat terhindar dari hutang dengan bunga yang memberatkan masyarakat.
Warga Candibinangun mengaku lega atas upaya pemerintah memberikan sertifikat tanah dengan mudah dan murah. Demikian disampaikan oleh Kepada Desa Candibinangun, Sismantoro, SH. Ke depannya ia berharap, program serupa dapat dilanjutkan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan sertifikat.

28
Mar

Sleman Akan Bentuk Satgas Penanganan Konflik Sosial

Sarasehan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sleman, Rabu 27 Maret 2013 diikuti berbagai institusi dan elemen masyarakat antara lain dari Polri, TNI, LSM dll. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Prop. DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kapolda DIY Brigjen Pol. Drs. Sabar Raharjo, Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Adi Widjaja, Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo,MSI, Kapolres Sleman AKBP. Hery Sutrisman, SH, Ketua DPRD kabupaten sleman  Drs. Koeswanto.

Pada kesempatan tersebut Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan bahwa. terwujudnya wilayah yang aman, tertib dan nyaman  merupakan dambaan semua masyarakat. Upaya penciptaan kondisi tersebut memerlukan kebersamaan dan komitmen aparat pemerintah, aparat keamanan dan penegak hukum,  masyarakat sleman dan pendatang. Upaya mewujudkan kondisi tersebut, harus dimulai dari lingkungan wilayah terkecil yakni RT, RW, padukuhan, desa dan kecamatan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kepedulian semua pihak termasuk para pengelola dan pemilik ruang publik terhadap lingkungan wilayahnya.

28
Mar

Musrenbang Untuk Menyempurnakan RKPD

“RPJMD Kabupaten Sleman tersebut menetapkan  indikator capaian IPM 79,63. Untuk kondisi masyarakat yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98 %. Untuk daya saing dan indeks gender 74 untuk keadilan gender. Posisi capaian terhadap target indikator tersebut IPM tahun 2012 mencapai 78,79 urutan ke 2 tingkat propinsi setelah kota Yogyakarta”. Demikian dijelaskan Bupati Sleman, Sri Purnomo saat membuka Musrenbang di Aula Bappeda Selasa 26 Maret 2013.  Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kepala Bappeda Prop. DIY, Drs. Tafif Agus Rayanta, MSi, Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, SS.M.Hum, Sekda Sleman dr. Sunartono,M.Kes.
Disampaikan pula oleh Bupati bahwa didalam pengembangan perekonomian daerah, Pemkab Sleman selalu akan menekankan prinsip pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan hibah, perguliran dan penguatan modal telah dilaksanakan di berbagai sektor, agar kegiatan tersebut efektif didalam implementasinya, saat ini sangat diperlukan dukungan kontrol dari masyarakat. Berdasar urgenitas hasil evaluasi pembangunan tahun 2011 dan tahun 2012 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2013 dan potensi yang harus dikembangkan maka tema perencanaan tahun 2014 yakni peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan pelayanan publik. Infrastruktur yang lebih memadai, berwawasan lingkungan dan keamanan yang kondusif. Tema tersebut menjadi dasar pijakan dan rujukan dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun 2014. Kegiatan pembangunan tahun 2014 harus mengarah pada prioritas antara lain peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, menjaga kualitas kesehatan, menjaga kualitas pendidikan, peningkatan kesetaraan gender dll.
Sedangkan kepala Bappeda drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes dalam laporannnya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Musrenbang tersebut adalah untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, juga untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja yang pendanaannya berasal dari APBD kabupaten, APBD Pemerintah DIY dan APBN. Sedang materi yang dibahas dalam musrenbang kabupaten adalah Rancangan RKPD tahun 2014 beserta penjabaran rencana program dan kegiatan per SKPD tahun 2014. Musrenbang diikuti  sebanyak 175 orang dari para kepala SKPD, LSM, akademisi, paguyuban Camat dll. Ditambahkan pula bahwa dalam Musrenbang tersebut akan dibagi dalam 4 kelompok yang meliputi Kelompok Pemerintahan, kelompok perekonomian, kelompok sosial budaya dan kelompok
sarana dan prasarana.
Dalam Musrenbang tersebut hasil yang diharapkan adalah penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2014 menjadi rancangan akhir RKPD tahun 2014 yang terdiri usulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD kabupaten dan usulan program kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD pemerintah DIY serta usulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN. Dan rancangan akhir RKPD tersebut setelah disahkan dengan peraturan bupati akan digunakan SKPD guna menyempurnakan rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.