Arsip Kategori: Berita

3
Feb

Sekda : Presensi Sidik Jari, Hanya Salah Satu Tolok Ukur Kinerja


Sekda Sleman, dr. Sunartono, M.Kes menyatakan bahwa presensi PNS Sleman dengan menggunakan fingerprint diujicobakan selama 1 bulan untuk kemudian dievaluasi. Ujicoba dilakukan mulai 2 Februari 2015. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa presensi dengan fingerprint / sidik jari tersebut merupakan salah satu alat bantu saja mengingat presensi dengan sidik jari adalah hal yang obyektif dan bukti yang terekam untuk melihat kehadiran PNS.  Selain presensi, masih banyak lagi alat bantu lainnya untuk memberikan penilaian kepada PNS yaitu melalui kinerjanya, output yang dihasilkannya dan lain-lain. Sidik jari hanyalah salah satu tolok ukur masalah kedisiplinan dalam performance PNS dalam memberikan reward dan punishment. Kalaupun ada yang memanfaatkan presensi sidik jari tersebut misalnya setelah merekam sidik jari kemudian membolos kerja, seorang PNS akan terlihat dari ouput kinerja yang dihasilkannya.
Pemkab Sleman telah mengadakan 48 alat fingerspot yang telah dipasang di masing-masing SKPD dilingkungan Pemkab Sleman dan 17 kecamatan. Satu alat untuk satu SKPD masih dirasa belum memenuhi mengingat waktu yang akan digunakan untuk presensi juga lama. Idealnya satu alat fingerspot digunakan untuk 50 orang PNS. Sebagai misal untuk Sekretariat Daerah yang memiliki 250-an PNS seharusnya terdapat 5 alat fingerspot. Disatu sisi, Pemkab Sleman menyiapkan instrumennya untuk kedisiplinan ini namun disisi lain Pemkab juga dituntut untuk memberikan kelayakan hidup/kewajaran sebagai  PNS pada umumnya.
Disinggung tentang kesiapan Sleman dalam menerapkan tunjangan kinerja, menurut Sekda untuk teknisnya tidak sulit namun terkendala dengan sosialisasi yang harus dilakukan guna memberi pemahaman kepada stakeholder lain bahwa untuk memutuskan tunjangan kinerja tersebut memerlukan waktu atau proses yang panjang. Sedangkan untuk besaran tunjangan kinerja didasarkan pada hasil kajian, beban kerja serta prestasi yang diperoleh oleh seorang PNS.  Sekda juga menekankan bahwa pada intinya, sistem apapun yang digunakan, kinerja PNS tetap tergantung pada manusianya/ SDM-nya.


2
Feb

Mulai Februari 2015, Beberapa Perizinan Dilayani Di Kecamatan


Di awal bulan Februari 2015 ini Pemkab Sleman semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejak hari ini masyarakat/pemohon dapat mengurus perizinan ditingkat kecamatan tanpa harus datang ke kantor di tingkat kabupaten. Hal tersebut diundangkan dalam SK Bupati Nomor 13/Kep.KDH/A/2015 tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat. SK tersebut diundangkan pada tanggal 30 Januari 2015. Perizinan yang dapat diurus di tingkat kecamatan meliputi Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL),  Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Semua perizinan tersebut tentu saja dalam skala kecil, misalnya untuk IMB yang dapat dilayani di kecamatan yaitu IMB  untuk pembangunan bangunan gedung dengan fungsi hunian rumah tinggal tunggal tidak bertingkat dengan luas bangunan <100 m2 (kurang dari sama dengan seratus meter persegi) dan luas tanah <200 m2 (kurang dari sama dengan dua ratus meter persegi) dan/atau bangunan difungsikan sebagai rumah toko atau rumah kantor dengan luasan <50% (kurang dari sama dengan lima puluh persen) luas lantai bangunan kecuali rumah tinggal tradisional asli; rumah tinggal komersial; rumah dinas atau rumah negara; lokasi rumah tinggal tunggal berada di tepi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten; lokasi rumah tinggal tunggal berada pada kawasan cagar budaya; rumah tinggal tunggal yang difungsikan sebagai rumah toko atau rumah kantor dengan luasan >50% (lebih dari lima puluh persen) luas lantai bangunan.
Sedangkan untuk izin gangguan Usaha perdagangan yang dilayani di kecamatan yaitu toko, selain toko modern (minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulaan) dan pusat perbelanjaan (pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan); rumah makan/restoran dengan tempat duduk pengunjung <50 (kurang dari sama dengan lima puluh) unit; depot isi ulang air minum dan sejenisnya.
Usaha jasa yang dilayani berupa: penyewaan komputer, selain warnet dan game-net; kantor notaris, kantor pengacara, kantor yayasan, kantor LSM, kantor pengembang, jasa konsultan, jasa konstruksi, kantor event organizer, dan sejenisnya; salon rias dan atau potong rambut, selain mandi uap, SPA (solus per aqua); pijat refleksi dan sejenisnya.


1
Feb

Warga Prambanan Gotong Royong Bersihkan Taman Perdamaian

Sekitar 200 orang personil dari Pegawai Kecamatan Prambanan, Kodim Sleman, Kodim Klaten, PT Taman Wisata Prambanan, Desa Bokoharjo, Paguyuban PKL Prambanan, Tukang Ojek Prambanan, Koramil Prambanan, Polsek Prambanan Paguyuban Bandung Bondowoso serta masyarakat, melakukan gotong royong massal di lingkungan Taman Perdamaian Depan Kantor Kecamatan Prambanan. Gotong royong dilaksanakan Jum’at, 30 Januari 2015 dilakukan dalam kegiatan Jum,’at bersih.

Menurut Camat Prambanan Abu Bakar. S.Sos. MSI kegiatan gotong royong ini difokuskan untuk membersihkan  Taman Perdamaian Prambanan yang selama ini kondisinya terbengkelai, banyak rumput, sampah, pohon tidak terawat dan lampu-lampu penerangan yang sebagian mati dan rusak. Taman ini menurut Abu Bakar sebenarnya sudah dibangun dengan cukup bagus dan bila difungsikan dengan semestinya akan mendukung keindahan lingkungan dan dapat dijadikan tempat istirahat dan santai mengingat lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Sleman dan Klaten. Namun karena kewenangan pemeliharaan belum jelas karena pembangunan oleh Dinas PU DIY dan selama ini Kecamatan juga belum menerima pelimpahan untuk pemerliharaan, ke depan menurut Abu Bakar akan dikelola dengan sebaik-baiknya dan untuk keberadaan PKL akan ditata untuk mendukung keindahan kota Kecamatan Prambanan.

Kegiatan ini juga didukung oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dengan menurunkan 1 buah armada truk serta 1 buah truk dari PT Taman Wisata dan 2 buah armada dari bantuan masyarakat.***
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.