Arsip Kategori: Berita

22
Oct

Bupati Menerima Kunjungan Tim Asistensi KB Kesehatan Terpadu

Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, MSI menerima tim Asistensi Bhakti KB Kesehatan tingkat Prop. DIY di Balai Desa Trihanggo Gamping Kamis 18 Oktober 2012.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Sleman yang besar disatu sisi dapat merupakan potensi SDM yang kaya, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru akan menambah beban kerja pemerintah daerah.  Tantangan Sleman ke depan adalah bagaimana memanfaatkan potensi SDM ini, agar semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu bupati mengajak seluruh pihak baik, pemerintah, eksekutif dan legislatif, juga masyarakat dan swasta untuk bekerja bersama-sama membangun daerah. Disampaikan pula  bahwa saat ini, setelah berbagai upaya yang dilakukan, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman menurun menjadi 15,92% dari 312.089 KK yang ada di Sleman. Sedangkan pada pendataan tahun 2011 lalu terdapat 50.603 KK miskin dari 305.376 KK di Kabupaten Sleman atau 16,57%. Hal ini merupakan tantangan kita bersama untuk semakin menurunkan angka keluarga miskin. Namun demikian saya berharap penurunan jumlah KK miskin tersebut tidak hanya penurunan berupa angka semata namun benar-benar merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman yang nyata. Strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diorientasikan pada keterpaduan dan sinergisme antar sektor. Dengan harapan masyarakat miskin memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menciptakan aktivitas perekonomian dan sosial keluarga.
Kegiatan pemberdayaan keluarga melalui UPPKS dan kelompok PKK padukuhan pada tahun 2011 telah tersalurkan dana 1,2 milyar dan pada tahun ini hingga September 2012 tersalurkan dana 895 juta rupiah untuk 126 kelompok UPPKS. Selain pemberdayaan, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Pemkab Sleman juga memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui program Jaminan Kesehatan Daerah. Sampai saat ini, peserta Jamkesda dari penduduk miskin berjumlah 127.472 orang, dan penduduk rentan miskin berjumlah 77.431 orang.Saat ini, kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB semakin tinggi. Hingga bulan September 2012 peserta KB baru mencapai 80,44% atau 11.732 peserta. Sedangkan peserta KB aktif mencapai 119.171 peserta dari jumlah PUS sebanyak 151.921 atau 78,44%. Keberhasilan pelaksanaan program KB di Sleman tersebut tidak terlepas dari peran para kader dan Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) di tingkat desa ke bawah.
Sedangkan Dandim 0732 Sleman Letkol Inf Satrijo Pinandojo dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa kegiatan bhakti TNI KB Kesehatan sebagai sasaran desa Trihanggo dengan kegiatan Adminstrasi, Sunatan Massal dan Donor Darah dilaksanakan oleh TNI, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk Sunatan massal dan donor darah dilaksanakan di Baldes Trihanggo Gamping. Untuk pelayanan KB IUD,  Implan, MOP, MOW dan pelayanan kesehatan bagi GAKIN dilaksanakan di RSA UGM. Sementara itu gelar bina keluarga sejahtera dilaksanakan di dusun Kronggahan dengan kegiatan antara lain Bina keluarga Balita-PAUD, BKR-KRR, Bina keluarga lansia, Yandu Plus, Dusun menuju ramah anak dll. Dalam kesempatan tersebut ketua tim asistensi prop DIY Letkol Armet Indro Respati daalam sambutannya antara lain menyampaikan bahwa data yang disajikan dalam evaluasi hendaknya sesuai dengan kenyataan tidak usah direkayasa. Ditambahkan pula  bertambahnya jumlah penduduk di kabupaten sleman karaena memang jumlah penduduknya banyak , terlebih dengan banyaknya  pendatang di Kabupaten sleman.
Dalam kesempatan tersebut diresmikan Tugu KB di depan Baldes Trihanggo Gamping yang ditandai dengan pelepasan balon oleh bupati sleman yang didampingi Letkol Armet Indro Respati, Dandim Sleman, Camat Gamping Drs. Budiharjo, Ketua TP PKK Kabupaten Sleman Hj. Sri Kustini Sri Purnomo. Juga diserahkan hadiah lomba monitoring bhakti sosial TNI KB Kes terpadu tingkat Kabupaten Sleman dan yang berhak memerima hadiah tersebut juara I Koramil Gamping, juara II Koramil Tempel dan juara III Koramil Turi, penyerahan hadiah dilakukan oleh Bupati Sleman, juga dilakukan pengukuhan Paguyuban Klp. KB. Pria kabupaten Sleman, pengukuhan dilakukan oleh Bupati Sleman.

22
Oct

Camat Di Sleman Ikuti Sosialisasi UU Keistimewaan DIY

Pemerintah Kabupaten Sleman hari Kamis, 18 Oktober 2012 di Aula Lt. III Setda Sleman menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang No. 13 Tentang Keistimewaan DIY dengan peserta seluruh Camat se Kab. Sleman dan SKPD di Pemda Sleman.

Dalam kesempatan itu Wabub Yuni Satia Rahayu, SS, Mhum dalam sambutannya berharap melalui kegiatan sosialisasi tersebut, peserta menjadi paham dan mengerti isi, muatan, dan semangat dari UU No. 13 Tahun 2012. Terlebih, UU ini sangat terkait dengan tata pemerintahan, pembangunan dan tata kehidupan kemasyarakatan di DIY. Oleh karena itu, menjadi wajib untuk mengerti dan memahami UU No. 13 Tahun 2012 ini.
Lahirnya UU keistimewaan ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari perjuangan seluruh warga Yogyakarta yang dipelopori antara lain oleh para Perangkat Desa. Sekarang, UU yang kita dambakan ini telah terwujud, tinggal tugas kita semua untuk melakansakan amanat yang terkandung dalam UU tersebut.
Pada kesempatan ini, saya hanya ingin sampaikan kembali amanat Gubernur beberapa waktu yang lalu bahwa pengesahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DI Yogyakarta, bukan tujuan akhir, melainkan awal proses pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, dengan UU Keistimewaan DI Yogyakarta ini, keutuhan serta golong gilig pemerintah dan warga bisa terwujud. Oleh karena itu, dengan telah di sahkannya UU keistimewaan ini, marilah kita tingkatkan kinerja dan kebersamaan kita dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya sambutan Tim Asistensi Daerah Drs. Tavip Agusrayanta, MSi bahwa status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara bangsa Indonesia. Pilihan dan Keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia.
Masyarakat Yogyakarta yang homogen pada awal kemerdekaan meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Sentralisasi posisi masyarakat DIY dalam sejarah DIY sebagai satu kesatuan masyarakat yang memilki kehendak yang luhur dalam berbangsa dan bernegara dan keberadaan Kasultanan dan Kadipaten sebagai institusi yang didedikasikan untuk rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Setelah Proklamsi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kedua Tokoh itu masing-masing secara terpisah, tetapi dengan format dan isi yang sama, mengeluarkan Maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 1945 menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan daerah istimewa.

18
Oct

Kades Tamanmartani Dilantik Bupati Sleman

Bupati Sleman Sri Purnomo, Rabu, 17 Oktober 2012 melantik Gandang Harjanata sebagai kepala Desa Taman Martani Kalasan periode 2012 – 2018. Pelantikan yang dilaksanakan di Balai Desa Taman Martani Kalasan tersebut dihadiri oleh Bupati Sleman Sri Purnomo, Camat Kalasan, dan kepala desa se Kecamatan Kalasan serta Danramil dan Kaplolsek Kalasan. Dalam pelantikan juga dilaksanakan serah terima jabatan dari Sutarto Pj Kepala Desa Taman Martani kepada Gandang Harjanata Kepala desa yang baru.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Sleman Sri Purnomo dalam sambutannya antara lain memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa di Tamanmartani ini, sehingga seluruh rangkaian pilkades dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Juga mengucapkan terima kasih kepada para calon kepala desa yang telah berpartisipasi pada proses demokratisasi pemilihan kepala desa.
Hasil pelaksanaan pilkades ini memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Saat proses pemilihan kepala desa warga masyarakat boleh saja berbeda pendapat. Namun setelah Kepala Desa terpilih dilantik semua friksi harus segera diakhiri. Oleh karena itu ia mengharapkan peran aktif Kades untuk mengadakan rekonsiliasi semua warga. Sri Purnomo juga minta kepada Kepala Desa terpilih untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma dan etika sebagai aparat pemerintah desa. Dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam mengemban amanah dan tugas sebagai pucuk pimpinan di Desa, kepala desa harus mampu melayani seluruh lapisan masyarakat. Kepala desa harus mampu menumbuhkan aktivitas masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai aktivitas, maka harus mampu menciptakan sumber-sumber ekonomi yang bergerak di masyarakat. Dengan adanya sumber ekonomi di masyarakat, maka kondisi tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, di wilayah Tamanmartani ini, banyak sekali potensi ekonomi wilayah yang dapat di berdayakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tamanmartani. Ditambahkan oleh Sri Purnomo bahwa sebagai wilayah yang berdekatan langsung dengan obyek wisata Candi Prambanan, Pemerintah Desa Tamanmartani harus dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa dapat mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk mengembangkan ekonomi kreatif, misalnya berkreasi memproduksi berbagai cenderamata, jasa wisata, serta mengembangkan kreasi budaya yang dapat mendukung keberadaan obyek wisata Candi Prambanan. Pemerintah Desa dituntut lebih dinamis dalam mendorong masyarakat mengembangkan kreativitasnya. Pemerintah Desa juga harus dapat mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai instansi teknis, lembaga perguruan tinggi, serta swasta, yang memiliki kepedulian untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tentunya dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.