Arsip Kategori: Berita

15
Jan

Pemkab Sleman Launching Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan program vaksinasi Covid-19 perdana di Kabupaten Sleman, Kamis (14/1). Pelaksanaan program tersebut berlangsung di Puskesmas Ngemplak II dan dibuka secara resmi oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo.

Dalam pelaksanaanya, vaksin pionir di Kabupaten Sleman menyasar kepada 10 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur yaitu Bupati Sleman Sri Purnomo, Dandim 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana, Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto, Kepala Kejari Sleman Bambang Marsana, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta, Kepala Kantor Kemenag Sleman Sa’ban Nuroni, Anggota DPRD Sleman Ani Martanti dan dokter sekaligus pegiat media sosial dr.Tirta Mandira Hudhi.

Bupati Sleman Sri Purnomo menjadi orang pertama yang menerima suntikan dosis vaksin Covid-19 yang dilakukan di Puskesmas Ngemplak II dan menjadi orang pertama yang menerima vaksin di Kabupaten Sleman.

Usai menerima suntikan vaksin, Sri Purnomo menuturkan bahwa dirinya tidak merasakan rasa sakit saat disuntik vaksin Covid-19. “Saya tadi selesai divaksin dan ini menunggu sampai 30 menit setelah disuntik. Setelah disuntik saya tidak merasakan apa-apa, mudah mudahan nanti sampai 30 menit tidak ada efek (gatal,pusing),” jelas Sri Purnomo.

Lebih lanjut, Sri Purnomo juga menyampaikan bahwa sebelum menerima suntikan vaksin, dirinya melakukan prosedur pemeriksaaan terlebih dahulu yaitu tekanan darah dan juga melakukan swab antigen di hari sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo menyebut bahwa pada tahapan pertama pemberian vaksin Covid-19 akan dimulai dengan menyasar SDM kesehatan di Kabupaten Sleman.

“Semua Nakes dan Non-Nakes di fasyankes swasta, pemerintah, praktik mandiri dan tempat karantina akan menjadi sasaran pertama pemberian vaksin Covid-19.” Katanya.

Lebih lanjut, Joko menuturkan bahwa SDM di Kabupaten Sleman yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kemenkes RI yaitu sebanyak 12.342 tenaga dengan kesiapan jumlah vaksin Covid-19 sebanyak 12.380 dosis.

“Tahapan selanjutnya, akan menyasar petugas pelayanan publik (TNI/Polri, dan lainnya), masyarakat rentan dan masyarakat umum dan akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

15
Jan

Penyerahan LKPD Kabupaten Sleman Tercepat Di DIY

Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah IStimewa Yogyakarta, Rabu (13/01/2021).

Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta menyerahkan secara simbolis LKPD Kabupaten Sleman TA 2020 dan diterima Kepala BPK RI perwakilan Provinsi DIY, Jariyatna bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan DIY.

Dalam sambutannya, Jariyatna menberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang berkomitmen dan patuh untuk menyerahkan LKPD tepat waktu, bahkan merupakan yang pertama di DIY dan ketiga tercepat di Indonesia.

Selanjutnya Jariyatna menyampaikan , setelah BPK RI menerima Laporan LKPD Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 ini, maka sesuai amanat UU BPK RI DIY akan menyelesaikan pemeriksaan LKPD tersebut selama 45 hari dan hasilnya akan diumumkan dalam kurun waktu 60 hari.

“Mulai besok, Kamis 14 Januari 2020 BPK akan mulai melakukan pemeriksaan rinci selama 45 hari, pemeriksaan laporan ini untuk memberikan opini yang telah diuji oleh BPK dan salah satu yang menjadi penilaian adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan,” jelas Jariyatna.

Sementara itu  Kepala BKAD Sleman, Haris Sutarta   menyatakan Penyerahan LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2020 kepada BPK RI perwakilan DIY ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas.

“Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat serta dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada publik.” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan pencapaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 dalam hal pendapatan daerah target kinerjanya efektif. hal ini dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah dari target pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp2.538.365.662.110,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.646.077.465.912,73 atau 104,24%.  Adapun untuk belanja daerah julah anggaran sebesar Rp 2.908.092.312.851,78 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.637.195.804.485,59 atau 90,68%.

“Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 676.743.940.021,93 dapat terealisasi sebesar 788.246.742.427,73 atau dengan prosentase 116,47%”, jelasnya.

Untuk itu dalam rangka terus melakukan penyempurnaan penyajian Laporan LKPD Kabupaten Sleman, tak lupa Haris berharap arahan dan bimbingan dari Tim Pemeriksa BPK RI dan audit yang dilakukan hendaknya secara Obyektif.

“Mohon arahan dan bimbingannya agar kami dapat terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas ASN di Kabupaten Sleman,” terangnya.

Pada tahun 2020 Pemkab Sleman mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya atas LKPD Tahun 2019. Oleh karena itu, Haris berharap agar pada tahun 2021 ini Pemkab Sleman dapat mempertahankan predikat WTP nya untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

13
Jan

Aktivitas Meningkat, Bupati Sleman Pantau Merapi Di Beberapa Titik

Bupati Sleman bersama jajarannya lakukan pemantauan aktivitas Gunung Merapi di sejumlah titik pada Rabu (13/1/2021). Pantauan tersebut dilakukan di Kantor Kalurahan Wonokerto, Pos Pemantauan Tunggularum, Ngandong, Turgo, Ngrangkah dan Pos Kelompok Siaga Merapi (KSM) Kalitengah.

Bupati Sleman, Sri Purnomo menyampaikan bahwa pemantauan tersebut untuk mengecek kesiapan petugas dan infrastruktur seperti jalur evakuasi. “Sehingga nanti Ketika ada peningkatan status Merapi, proses evakuasi warga dapat berjalan lancar baik secara mandiri maupun oleh Pemkab Sleman,” ujarnya.

Menurutnya, dari hasil pantauan semua berjalan normal. Masyarakat yang berada di radius lebih dari 5 kilometer masih melaksanakan kegiatan secara normal. “ Hanya saja bagi warga rentan yang tinggal dengan jarak kurang dari 5 kilometer dari Merapi sudah diungsikan di barak pengungsian Glagaharjo,” jelas Sri Purnomo.

Dalam pantauan tersebut , Bupati Sleman mendapat laporan dari Lurah Wonokerto Turi dan Purwobinangun Pakem bahwa  ada jalur evakuasi yang perlu dibenahi. Berdasarkan laporan, jalan rusak yang merupakan jalur evakuasi di Wonokerto kurang lebih sekitar satu kilometer dan di Purwobinangun sekitar 150 meter. Selain itu barak pengungsian Wonokerto juga memerlukan tambahan fasilitas MCK.

“Akan segera kami benahi melalui Dinas PUPK agar dapat lancar semuanya ketika dibutuhkan untuk evakuasi,” kata Sri Purnomo.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.