Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menyerahkan bantuan pertanian bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Salak Pondoh, Sedyo Makmur di Tlatar, Wonokerto, Selasa (14/3). Pada kesempatan tersebut, Danang juga berkesempatan melakukan pemupukan pohon salak yang dicangkok secara langsung.

Danang berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan petani salak secara optimal dan lebih memotivasi petani salak Sedyo Makmur untuk meningkatkan kualitas dan produksi salak pondoh melalui peremajaan pohon salak. 
“Saya berharap kepada seluruh penerima bantuan untuk dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan dalam peremajaan pohon salak. Manfaatkan bantuan ini sesuai target yang ditetapkan,” jelasnya
Lebih lanjut, Danang menambahkan peningkatan produksi salak yang merupakan unggulan Sleman perlu dilakukan agar dapat memenuhi permintaan pasar yang sudah menembus pasar mancanegara dan tentunya mempertahankan eksistensi salak sebagai ikon Kabupaten Sleman.
Upaya peningkatan produksi salak terus dilakukan Pemkab Sleman untuk mengingat produksi salak di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 akibat alih fungsi lahan salak, baik untuk tanaman hortikultura harga tinggi seperti cabai, maupun alih fungsi lahan untuk perumahan. Akibatnya, produktivitas salak menurun dari 427,72 kw/ha di tahun 2021 menjadi 425,20 kw/ha di tahun 2022 dengan penurunan populasi (rumpun) salak mencapai 5,26%.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto. Menanggapi harapan wakil bupati, Sugeng menyampaikan bahwa Pemda DIY akan terus berkolaborasi dengan Pemkab Sleman  untuk mendukung pengembangan salak pondoh sebagai ikon Sleman dan DIY.
“Kedepan bisa berkolaborasi dengan Pemkab Sleman untuk bersama-sama memajukan dan menyejahterakan petani khusunya petani salak di Sleman. Mari terus lestarikan salak pondoh. Menjadi petani itu keren,” pungkasnya
Pada kesempatan tersebut, total bantuan yang diberikan yakni 17,5 ton pupuk organik, 250 kg pupuk NPK dan 2840 ember cangkok yang diberikan secara simbolis kepada perwakilan petani Salak Gapoktan Sedyo Makmur yakni Ponimin dan Heri Suseno

Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional berbuah manis.  Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Kabupaten Sleman atas capaian kepesertaan lebih dari 95% penduduk. Piala penghargaan diserahkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo pada hari ini, Selasa (14/3), di Balai Sudirman, Jakarta.

Usai menerima penghargaan, Bupati Kustini mengungkapkan bahwa capaian UHC adalah keberhasilan bersama dari seluruh elemen masyarakat Sleman. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat, Kabupaten Sleman sukses meraih capaian 98,18% untuk semester pertama.
“Alhamdulillah hari ini Sleman mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage atau UHC. Apresiasi ini berhasil kita dapatkan berkat kesadaran dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan seluruh masyarakat. Sehingga, mari kita tingkatkan kembali capaian ini, dan semoga sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan terbaik,” ujar Kustini.
Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyatakan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan capaian UHC terutama dalam menghasilkan kualitas layanan kesehatan yang terjamin, profesional dan adil bagi seluruh masyarakat. Dengan komitmen ini, Bupati yakin kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan juga akan akan meningkat. 
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang hadir pada acara tersebut memberikan arahan agar sinergitas antara lembaga dapat dioptimalkan. Harapannya, jaminan kesehatan seluruh masyarakat dapat dipastikan terlindungi melalui program JKN. Di samping itu, pencapaian Pemerintah Daerah yang meraih UHC dapat diikuti oleh Pemerintah Daerah lainnya.
“Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian, dan Lembaga, bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh warga terlindungi dalam program JKN,” demikian arahan Wapres.
Wapres berharap,  setiap lini masyarakat Indonesia  mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai hak dan kewajibannya. Sehingga, manfaat program JKN dapat dirasakan oleh masyarakat dan menumbuhkan rasa bangga bagi bangsa Indonesia. 
Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyampaikan adanya penghargaan UHC menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas kerja keras dalam menjalankan program JKN. Muhadjir juga berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan penuh dengan bersinergi bersama BPJS. Sehingga keberlanjutan UHC di Indonesia dapat terwujud melalui pendekatan UHC desa/kalurahan.
“Capaian yg diraih ini tidak lepas dari peran bapak ibu kepala daerah, maka kegiatan hari ini adalah bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah.  Penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati, Walikota, yang telah menunjukkan kerja kerasnya yang luar biasa dalam memberikan komitmen dalam program JKN,” kata Muhadjir.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menerangkan, capaian target UHC tidak hanya sekadar tercapainya angka kepesertaan sesuai target, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, kami senantiasa berkomitmen meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan Program JKN, sehingga tujuan utama dari target UHC dapat terpenuhi, yaitu melalui upaya perluasan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), juga peningkatan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi digital pada kanal layanan tanpa tatap muka,” jelas Ali. 
Ali berharap, pemerintah daerah yang telah mencapai predikat UHC dapat terus mempertahankan prestasi yang diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat, serta memastikan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Dengan begitu, perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kembali menjalin kerjasama POSYANDUK (Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan) dengan Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan sejumlah kalurahan di Kabupaten Sleman.

Penandatanganan kerjasama dilaksanakan pada hari Senin (13/3) di kantor Kalurahan Pakembinangun, Pakem. Hadir pula dalam acara tersebut Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Sebanyak enam kalurahan yang menandatangani kerjasama POSYANDUK dengan Dinas Dukcapil Sleman pada hari ini, yakni Kalurahan Banyuraden, Tlogoadi, Tegaltirto, Sariharjo, Sindurahjo, dan Kalurahan Minomartani. Hingga saat ini Dinas Dukcapil Sleman telah menjalin kerjasama POSYANDUK dengan 61 kalurahan dan 19 Fasilitas Kesehatan.
Bupati Sleman, Kustini menyambut baik dengan adanya kerjasama ini. Diharapkan kerjasama ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terkait administrasi kependudukan. Di samping itu, langkah ini juga dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), yaitu kalurahan yang masyarakatnya yang sadar memiliki dan selalu memutakhikan dokumen kependudukannya. 
“Oleh karena itu saya mengharapkan agar pembinaan dan edukasi terhadap penduduk perlu dilakukan secara aktif,” ujarnya. Susmiarto, Kepala Dinas Dukcapil Sleman menyampaikan bahwa kerjasama POSYANDUK ini bertujuan untuk mempermudah sekaligus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini, masyarakat dapat mengurus administrasi di kalurahan masing-masing dan juga di beberapa fasilitas kesehatan terdekat.
“Maka nanti pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran/Kematian dan lainnya bisa di lakukan di kalurahan dan juga di fasilitasi kesehatan. Karena personil kita juga terbatas. Maka, layanan administrasi kependudukan bisa dilakukan di tempat tersebut,” ucapnya.
Pada acara tersebut Bupati Sleman juga menyerahkan secara simbolis buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sleman Semester 2 Tahun 2022 kepada sejumlah kepala OPD, Panewu dan Lurah. Data Agregat kependudukan ini merupakan hasil pelayanan administrasi kependudukan.
Selain itu juga diadakan sosialisasi informasi, rekam data dan pelayanan administrasi kependudukan atau SISIR ADMINDUK. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemkab Sleman dalam mengedukasi serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.