Arsip Kategori: Berita

11
Jun

PPDB SMA dan SMP Negeri di Sleman Secara Real Time Online

Untuk pertama kalinya pada tahun ajaran 2014-2015 ini Kabupaten Sleman melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMA dengan sistem Real Time Online (RTO). Sebanyak 17 SMA Negeri akan melakukan pendaftaran, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Arif Haryono, Rabu, 11 Juni 20014. Dijelaskan bahwa pendaftaran PPDB tahun ini untuk tingkat SMA dan SMK Negeri akan dimulai pada tanggal 1-3 Juli 2014 dan akan diumumkan hasilnya pada tanggal 4 Juli 2014. Sedangkan untuk SMA dan SMK swasta dimulai tanggal 1-4 Juli 2014 dan diumumkan pada tanggal 5 Juli 2014.

Untuk kesiapan PPDB secara online ini, Dikpora telah melakukan berbagai persiapan-persiapan terkait dengan sarana prasarana, sistem dan operator. Di Sleman terdapat 17 SMA Negeri dan 27 SMA Swasta dengan total rombongan belajar (rombel) sebanyak 131 dengan daya tampung sebanyak 4192 siswa.
Sementara untuk tingkat SMP, dari 54 SMP Negeri yang ada di Sleman, baru sebanyak  29 SMP negeri yang melaksanakan pendaftaran siswa baru secara online. Hal ini menurut Arif dikarenakan setelah dilakukan diskusi, hanya sejumlah 29 sekolah yang sanggup melaksanakan PPDB secara online karena menyangkut berbagai sarana prasarana, sistem dan kesiapan petugas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang ada. Kedepannya Dikpora akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB online tahun ini dan kemudian akan memperbaiki serta meningkatkan kesiapan sekolah lainnya untuk melakukan sistem RTO tersebut di tahun-tahun mendatang.
Pada tahun ini jumlah SMP di Sleman sebanyak 54 negeri dan 56 swasta dengan rombel sebanyak 405 dan daya tampung 12.960 siswa.
Pendaftaran PPDB ini tidak dipungut biaya, karena seluruhnya telah dibiayai dengan dana BOS. Untuk pendaftaran siswa dari luar Kabupaten Sleman diberlakukan kuota 20%. Informasi mengenai PPDB Sleman ini dapat diakses melalui http://sleman.siap-ppdb.com. Masyarakat juga bisa memperoleh informasi lainnya di Posko PPDB 2014 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lt. 2 Jl Parasamya, Beran Tridadi, Sleman telp/fax : 0274-868512 atau melalui www.disdik.slemankab.go.id dan www.sleman.siap-ppdb.com. ***
11
Jun

Sekda : Pejabat Harus Beri Teladan Untuk Profesional, Proporsional dan Berintegritas

Sleman 10 Juni 2014 bertempat di  Lantai III  Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten Sleman  dilaksanakan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diikuti  Pimpinan kantor/kepala SKPD se Kabupaten Sleman dan dibuka oleh  dr.Sunartono, Mkes Sekretaris Daerah.  Dalam sambutan pembukaan Sekretaris Daerah menyampaikan  bahwa terjadinya tindak Pidana  yang dilakukan oleh Aparatur Negara karena kurangnya pengetahuan tentang makna arti dari undang-undang anti korupsi,

Berkaitan hal tersebut diatas dalam pengarahannya,  Sekretaris Daerah menekankan seorang Aparatur dalam menjalankan tugasnya, apabila  bekerja sesuai dengan  Standar Operasional Prosedur,  tidak akan  terjerat oleh tindakan yang menyimpang / tindak pidana korupsi,  maka  seorang Aparatur Negara  dalam menjalankan tugasnya  harus Profesional dan Proporsional. Guna mencegah korupsi, sebenarnya selama ini Pemkab Sleman sudah melakukan berbagai upaya seperti pengawasan internal melalui SPIP, serta pengawasan kinerja secara rutin oleh aparat pengawasan  yaitu  Inspektorat Wilayah Kabupaten. Pada kesempatan ini, Sekda juga menekankan pentingnya keteladanan pejabat untuk bertindak profesional, proposional, serta berintegritas . Seorang pimpinan  dalam menjalankan tugasnya / kerja harus dapat memberikan keteladanan/contoh yang baik  bagi bawahan.
Acara inti sosialiasi tindak pidana korupsi disampaikan oleh Ibu Sri Endah Palupi dan Denny Saputra dari Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta  dengan materi Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Korupsi. Menurut narasumber,  Indonesia merupakan Negara dengan Indek Persepsi  terkorup pada peringlat ke-118 dari 176 Negara  survai  Tahun 2012. Kondisi ini memprihatinkan. Oleh karena itu, KPK mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang memberantas segala tindak pidana korupsi. Menurut  narasumber, pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Lebih lanjut narasumber mengatakan, upaya yang paling strategis dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan adalah sosialisasi sebagaimana diselenggarakan oleh Pemkab Sleman tersebut. Pada kesempatan tersebut, narasumber juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sleman atas terselengaranya sosialisasi ini. Diharapkan, melalui sosialsiasi, dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi, yang pada akhirnya dapat memberikan andil dalam menurunkan indeks persepsi korupsi Indonesia.***
11
Jun

Warga Diharap Tetap Menjaga Toleransi

Tim Terpadu Tngkat Pusat Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman, Selasa 10 Juni 2014. Tim dipimpin oleh Dirjen Kesbangpol Kemendagri A. Tanri Bali Lamo, disertai pula oleh Staf Ahli Kemenag Fatah, Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Ditjend Kesbangpol Kemendagri, Staf Ahli Kemenko Kesra Nurcecep, dan beberapa pejabat Kemdagri Lainnya   Kunjungan yang diterima di lantai III Pemkab Sleman ini diterima oleh Bupati Sleman, Wakil Bupati, Kapolres Sleman, Dandim Sleman, Ka Kan Kemenag DIY dan  Sleman, FKUB Sleman, Forum Kewaspadaan Dini Sleman serta Pejabat Sleman lainnya.

Kunjungan ini menurut Dirjen bukan berarti tidak percaya dengan penanganan yang telah dilakukan aparat Kabupaten Sleman, tetapi untuk memberikan apresiasi dan suport bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkab Sleman dan jajarannya sudah tepat. Kunjungannya juga dimaksudkan untuk asistensi dan koordinasi langkah-langkah selanjutnya sehingga tidak berkembang jauh dan selesai di tingkat Kabupaten dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu apalagi ini mendekati Pilpres. Dan harapan bersama pelaksanaan Pilpres dapat berjalan lancar tidak terjadi gangguan apapun.

Dalam kesempatan ini Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, MSI menyampaikan kronologi kejadian dan langkah-langkah yang telah ditempuh. Masyarakat tidak menerima keberadaan gereja karena belum ada ijin pendirian gereja dan pemilik bangunan Nico Lomboan pada awalnya menyatakan bangunannya untuk tempat tinggal namun dipakai untuk tempat ibadah/gereja. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sleman No 07/Pid/2013/PN Sleman, diputuskan terdakwa Nico lomboan terbukti bersalah menggunakan tanah tanpa ijin penggunaan tanah dari Bupati, karena tahun 2012 Bupati menolak pengajuan IPT karena karena tidak dapat melengkapi persyaratan ijin. Kemudian bangunan disegel dan kegiatan jemaat disarankan untuk kembali ke gereja induk bahkan kegiatan jemaat sementara pernah difasilitasi oleh Pemerintah desa dan Pemerinah Kecamatan Sleman. Tanggal 1 Juni 2014 pukul 08.00 telah terjadi pembukaan segel pada saat warga sedang kerja bhakti dan dilanjutkan dengan kegiatan ibadah jemaat El Shaddai di Rumah Pdt Niko Lomboan. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan warga Pangukan di bawah pimpinan ustad Turmudzi dan warga kemudian langsung membubarkan peribadatan. Selanjutnya Pdt Niko, Kapolres Sleman, Kasat Pol PP, Camat Sleman dan Ustaqd Turmudzi mengadakan musyawarah membahas masalah tersebut dengan hasil jemaat dievakuasi keluar dan warga kembali ke rumah masing-masing. Warga juga menuntut agar bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah dirobohkan dengan jangka waktu 1 bulan apabila tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah.

Kemudian pkl 11.45 datang segerombol orang menggunakan cadar lebih kurang 25 orang masuk kedalam area peribadatan dan merusak rumah dan sebagian isinya. Pkl 12.00 mereka membubarkan diri untuk sholat Dhuhur di Masjid Pangukan dan pkl 12.30 mereka kembali melakukan pengrusakan yang menyebabkan kerusakan pintu dan kaca jendela serta isi rumah Pkl 12.40 mass membubarkan diri.

Bupati juga menyampaikan langkah-langkah yang telah ditempuh yakni memasang segel dan penutupan dengan menggunakan seng oleh SatPOLPP, serta melakukan rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati dengan Wakapolda DIY, Dandim, Kapolres, FKUB, MUI Sleman agar permasalahan selesai dan tidak melebar. Bupati juga segera menghimbau kepada para pihak untuk mendinginkan suasana agar kembali tenang dan tidak memperkeruh keadaan yang hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok/orang yg tidak senang kalau Sleman /DIY itu aman , tenang damai dan kondusif. Bupati juga menghimbau kepada kelompok masyarakat yang akan melakukan kegiatan agar melapor kepada pengurus RT/RW/Kadus atau Polsek. Sementara untuk masalah pengrusakan akan segera dilakukan aparat Kepolisian dengan adil. Kantor Kesbang Sleman juga akan memfasilitasi sosialisasi rehabilitasi paska kejadian melalui mitra kerja FKUB dan MUI Sleman serta dialog kerukunan umat beragama, tokoh masyarakat, MUI dalam rangka mengeliminir tindak kekerasan dan sukses Pilpres 9 Juli 2014. Selanjutnya acara diisi dengan dialog untuk mencari masukan dan tambahan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan konflik.***
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.