Arsip Kategori: Berita

5
Jan

Bupati Sleman Ajak ASN Gunakan Gas LPG Non Subsidi

Bupati Sleman Sri Purnomo mengajak  aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sleman meninggalkan pengunaan  gas subsidi elpiji 3 kg dan beralih ke gas elpiji non subsidi Bright Gas 5,5 kg.  Ajakan ini bukan tanpa alasan, sebab  elpiji 3 kg hanya diperuntukkan  bagi masyarakat kurang mampu. Padahal  ASN bukan termasuk kategori  yang menerima subsidi tersebut.

“Elpiji 3 kg itu untuk golongan kurang mampu.  Bila ASN masih membeli elpiji bersubsidi tentu tidak pas,” kata Sri Purnomo  saat deklarasi pengunaan  LPG Non Subsidi, di Halaman Unit I Pemkab setempat, Jumat (5/1).

Untuk itu, Sri Purnomo mengharapkan ASN dapat melaksanakan deklarasi tersebut. Termasuk meminta  pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)  selalu  mengingatkan kepada jajarannya.  Diantaranya dengan menanyakan  ASN itu sudah beralih ke gas elpiji non subsidi atau  belum saat apal rutin setiap senin.

“Saya berharap ASN  konsisten.  Oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari para aparatur negara.  Nanti di koperasi  pegawai  pemerintah kabupaten Sleman (KP2KS) juga akan disediakan,” tegas Sri Purnomo

Menurutnya, dengan beralihnya pengunaan gas elpiji non subsidi tersebut dapat membantu program pemerintah menjaga ketersediaan gas subsidi dengan harga yang telah ditetapkan.  Sebab jika masih memakai gas elpiji subsidi, selain tidak tepat sasaran, juga sering menyebabkan adanya kelangkaan elpiji subsidi.

“Karena itu, ASN harus terus didorong, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat kategori mampu untuk tidak mengunakan gas elpiji subsidi,” tandasnya.

Marketing Branch Manager Pertamina area DIY-Surakarta, Dodi Prasetyo menyambut baik dengan adanya deklarasi tersebut.  Menurutnya, Pemkab Sleman merupakan daerah ketiga di DIY  yang menghimbau ASN untuk meninggalkan elpiji 3 kg dan beralih ke non subsidi Bright Gas 5,5 kg.

“Dengan deklarasi ini kami harapkan ASN  menjadi role model bagi masyarakat mampu untuk mengunakan gas elpiji non subsidi,” harapnya.

Dodi menjelaskan  masyarakat  DIY yang sudah mengunakan gas non subsidi bright gas, 5,5 kg tercatat ada  20% dari total penduduk  dan  tahun 2018 ditargetkan menjadi 30%. Karena itu, semua  daerah di DIY diharapkan melaksanakan deklarasi ini sehingga dapat mengurangi subsidi pemerintah.

Dodi menambahkan bahwa Bright Gas 5,5 kg lebih aman karena dilengkapi dengan fitur teknologi katup ganda atau Double Spindle Valve System (DSVS) . Teknologi ini dua kali lebih aman dalam mencegah kebocoran pada kepala tabung. Fitur ini hampir sama dengan teknologi yang digunakan dalam benang pengaman uang kertas dan dokumen-dokumen berharga lainnya.

“Lebih nyaman karena produk ini sangat praktis digunakan. Berat kosong tabung hanya 7,1 kg dan total berat termasuk isi hanya sekitar 12,6 kg, produk ini lebih ringan dari segalon air mineral. Bright Gas 5,5 kg dijual dengan harga yang lebih terjangkau di masyarakat,” paparnya.

Dalam acara deklarasi ini juga diadakan lomba masak nasi goreng bagi ASN perwakilan masing-masing OPD di Lingkungan Pemkab Sleman.

4
Jan

Kemenag Sleman Luncurkan Program PTSP

Bertepatan dengan peringatan Hari Amal Bhakti ke-72, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sleman menjalankan reformasi dalam bidang pelayanan dengan menerapkan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Program PTSP resmi diluncurkan pada Rabu (3/2) di Kantor Kemenag Kabupaten Sleman. Peluncuran program PTSP ini ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Kepala Kanwil Kemenag DIY, Muhammad Lutfi Hamid serta pengguntingan pita oleh Bupati Sleman dan Kepala Kanwil Kemenag DIY.

Sa’ban Nuroni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman menuturkan bahwa Kemenag mengumpulkan seluruh layanannya dalam satu pintu untuk mempermudah, menyingkat, dan mengefisiensikan pelayanan. “Pelayanan melalui PTSP yang kami kembangkan ini merupakan komitmen dalam melaksanakan tugas yaitu melayani segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Agama dengan sebaik-baiknya,” ungkap Sa’ban.
Senada dengan Sa’ban, Muhammad Lutfi Hamid, Kepala Kanwil Kemenag DIY juga menyampaikan bahwa pola pelayanan PTSP yang memiliki moto ‘BerMuTu’ yaitu layanan yang bersih dari berbagai pungutan, mudah dan tuntas ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kanwil Kementerian Agama akan terus mendorong tumbuhnya budaya kerja berbasis digital melalui e-government karena persoalan teknologi dan kebutuhan masyarakat terus berkembang tentu ini akan bergulir inovasi-inovasi baru untuk pemenuhan layanan masyarakat yang lebih baik,” terang Lutfi.
Lutfi membeberkan setidaknya ada 42 jenis layanan yang akan diPTSP-kan. Tak hanya itu, Lutfi juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah mengembangkan e-Rekom untuk pendaftaran peserta umrah dan juga e-Audit.“Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) kemudian ada e-Rencana Penarikan Dana atau e-RPD, e-Kinerja yaitu seluruh ASN hasil kinerjanya terpantau atau bisa diinput dari smartphone yang mereka miliki,” jelasnya.
Bupati Sleman, Sri Purnomo menyambut baik dengan diluncurkannya PTSP di Kemenag Kabupaten Sleman mengingat untuk DIY, Sleman menjadi kabupaten kedua yang menjalankan reformasi birokrasi ini. “Ini semakin memperteguh semangat Sleman untuk menjadi Sleman Smart Regency, sebagaimana kita memberikan pelayanan kepada warga masyarakat se-Kabupaten Sleman dengan cara yang profesional, terukur, cepat, dan tidak melingkar-lingkar,” kata Sri Purnomo.
Melalui 42 layanan ini, Sri Purnomo berharap masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah dengan baik. “Ini menjadi hal yang positif. Kami senang sekali mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan ini dengan baik,” harap Sri Purnomo.
3
Jan

Bupati Sleman Berikan Penghargaan Pada 95 Wajib Pajak

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus melakukan upaya penyempurnaan pelayanan publik terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Salah satu upaya penyempurnaan yang dilakukan yaitu mempercepat penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 tahun 2018 yang diserahkan oleh Bupati Sleman pada perwakilan 17 Pemerintah Desa dan 10 wajib pajak terbesar, Rabu (3/1) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman.

Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya bahwa untuk ketetapan PBB P2 tahun 2018 tidak ada kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. “Pokok ketetapan PBB P2 tahun 2018 adalah sejumlah 618.404 lembar SPPT dengan nominal ketetapan sejumlah Rp 82,58 Milyar,” kata Harda.

Lebih lanjut Harda mengatakan bahwa saat ini Pemkab Sleman telah menjalin kerjasama dengan Bank BNI, BPD DIY, BRI Syariah, dan Mandiri dalam pelayanan pembayaran PBB P2. Diharapkan kerjasama tersebut dapat semakin memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerahnya di Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman, Sri Purnomo, yang hadir dalam acara tersebut memberikan penghargaan pada 95 wajib pajak. Wajib pajak tersebut terdiri dari 40 wajib pajak hotel, 50 wajib pajak restoran, 5 wajib pajak hiburan. Selain wajib pajak, piagam penghargaan juga disampaikan kepada sejumlah 15 Pemerintah Desa dan 338 Dukuh yang dapat mencapai lunas awal PBB P2 tahun 2017. “Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi Pemkab Sleman terhadap wajib pajak daerah yang tertib dan patuh dalam melaporkan dan membayar pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sri Purnomo.

Menurutnya, kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat Sleman dalam membayar pajak, merupakan bentuk kepedulian yang sangat besar terhadap pelak­sa­naan pembangunan diKabupaten Sleman. Namun demikian kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar PBB masih perlu ditingkatkan. Untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB P2 olehmasyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pajak termasuk kecepatan penyampaian SPPT PBB kepada para wajib pajak. “Dengan penyampaian SPPT PBB lebih awal,diharapkan lebih mendorong para wajib pajak untuk sesegera mungkin membayar pajak,” tuturnya.

Sri Purnomo pada kesempatan tersebut juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak selektif untuk dapat segera membayar PBB P2 sebelum tanggal jatuh tempo, pada 29 September 2018 mendatang. “Dan saya berharap kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab. Sleman, terutama yang menjadi wajib pajak PBB, agar menjadi panutan dan teladan masyarakat, dengan membayarkewajibannya di awal waktu. Ajaklah masyarakat di lingkungan saudara untuk taat membayar PBB,” tambahnya.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.