Arsip Kategori: Berita

10
Dec

Sleman Dinilai 70,64 Untuk Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja

Kabupaten Sleman kembali menerima penghargaan dari Kementarian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri  Pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Yuddy Chrisnandi di Balai Kartini, Senin 8 Desember 2014. Penghargaan tersebut berkat keberhasilan  Sleman sesuai hasil evaluasi untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Keberhasilan tersebut juga diikuti 10 kabupaten/kota se Indonesia. Yang menarik dari sebelas kabupaten/kota yang mendapat penghargaan tersebut empat diantaranya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Sleman dalam penghargaan tersebut mendapat nilai 70,64 atau dengan predikat penilaian “ B “. Dibandingkan dengan tahun 2013, Sleman juga mendapatkan penghargaan serupa tetapi dengan nilai 66,35 dan pada tahun 2014 ini  mengalami kenaikan menjadi 70,64. Nilai tersebut terdiri dari lima komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Disamping tahun 2013, 2014, pada tahun 2012 Kabupaten juga menerima penghargaan serupa.
Secara umum berdasarkan hasil penilaian dari Kemenkumham RI bahwa perencanaan kinerja Kabupaten Sleman secara umum dapat disimpulkan baik, pengukuran kinerja secara umum kualitas indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik.
Yuddy Chrisnandi mengajak semua aparatur negara untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan meningkatkan efektivitas daan efisiensi kerja. Disamping itu revolusi mental juga dilakukan agar semangat bekerja dengan iklas dalam mengabdi kepada masyarakat, daengan selalu meningkatkan kinerja. Revolosi mental yang dimaksud adalan agar semua aparat memapu menjadi tauladan bagi masyarakat.
Hadir pada kesempatan tersebut antara lain menteri dalam Negeri Cahyo Kumolo dan pada deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, dll.***
9
Dec

Wabup Lantik Pengurus Destana Girikerto Turi

Selasa 9 Desember pukul 08.00 WIB Kepala Desa Girikerto Turi Sumaryanto di halaman gedung Barak Tempat Evakuasi Akhir memberi arahan kepada Destana yg terdiri Kepala Dukuh , PKK, Karangtaruna dan tokoh masyarakat agar warga waspada dengan meningkatnya status Merapi. Diperintahkan Dukuh segeramengumumkan kepada warga tentang naiknya status gunung Merapi. Warga diminta tidak panik dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun demikian warga diharapkan untuk menyiapkan surat-surat dan dokumen penting serta menyiapkan kelengkapan yang diperlukan jika kondisi sewaktu-waktu meningkat dan perlu untuk mengungsi.

Sekitar pukul 10.00 WIB status Merapi meningkat, dan sejumlah mobil tagana kendaraan truck, mobil pickup dan ambulan melaju dengan kencang ke arah utara untuk mengevakuasi pengungsi untuk ungsikan ke Barak Tempat Evakuasi Akhir Desa Girikerto. Sejumlah relawan dan tenaga medis menerima arus pengungsi yang masuk, beberapa korban terluka akibat kepanikan yang terjadi segera mendapat pertolongan. Lansia dan anak-anak secara sigap mendapat perhatian khusus dari relawan. Satu orang dinyatakan hilang, dan setelah beberapa waktu dilakukan pencarian ditemukan dalam keadaan selamat.

Kondisi tersebut merupakan simulasi dari gladi lapang evakuasi korban bencana alam Gunung Merapi yang dilaksanakan berpusat di gedung Barak Tempat Evakuasi Akhir Girikerto Turi. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sleman Hj. Yuni Satia Rahayu, Kepala BPBD DIY Gatot Saptadi, Kepala BPBD Sleman Julisetiono, Camat Turi,  Siti Wahyu Purwaningsih dan Muspika, Kepala Desa Pandowoharjo Catur Sarju Miharta, dan Kepala Desa Trimulyo Suharjono H.

Setelah dilakukan gladi lapang, dalam sambutannya Gatot mengingatkan kepada masyarakat bahwa pada jam-jam pertama dalam tanggap darurat masyarakat jangan mengharapkan adanya bantuan dari orang lain. Yang utama dalam tanggap bencanan adalah kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi situasi tanggap darurat. Dengan simulasi yang telah dilakukan seperti hari ini masyarakat dan Tim Destana diharapkan mendapat gambaran sekenario evakuasi  yang harus dilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur untuk menghindari korban dalam situasi bencana.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu melantik Pengurus Desa Tangguh Bencana (Destana) yang beranggotakan perangkat desa, PKK, Karangtaruna dan tokoh masyarakat Desa Girikerto. Dalam sambutannya Yuni menyampaikan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan gladi lapang. Dari simulasi yang dilakukan terlihat keseriusan dan kesigapan masyarakat yang menunjukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat kebencanaan. Yuni juga meminta masyarakat untuk ikut memelihara jalur-jalur evakuasi, serta meminta pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan BPBD Sleman untuk melebarkan akses masuk kendaraan evakuasi ke lapangan sebelah utara gedung Barak Tempat Evakuasi Akhir Desa Girikerto.

Usai pelantikan pengurus Destana Desa Girikerto, dilakukan penandatanganan MOU antara Kepala Desa Girikerto dengan Kepala Desa Pandowoharjo dan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Sleman. MOU berisikan kesepakatan bersama untuk bekerjasama dalam penanganan evakuasi korban bencana. Ketika terjadi kejadian bencana dan dibutuhkan evakuasi lebih lanjut Desa Pandowoharjo dan Trimulyo Kecamatan Sleman siap untuk menampung pengungsi dari Desa Girikerto.  MOU selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yg memuat program dan kegiatan utk mendukung penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari standar operasional prosedur tanggap dadrurat bencana.

Acara ditutup dengan pembukaan selubung papan nama Desa Tangguh Bencana Desa Girikerto oleh Wakil Bupati Sleman.

9
Dec

Pakar Pusat Studi ASEAN : Masih Banyak UKM Belum Paham MEA


Dalam rangka menyiapkan SDM birokrasi dan pelaku usaha untuk menghadapi MEA 2015, Pemkab Sleman menyelenggarakan workshop dan sosialisasi kesiapan Pemkab dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman Senin, 8 Desember 2014 di aula lantai III DPKAD. Dalam laporannya, Kepala Bagian Perekonomian Sleman, Ir. CC Ambarwati, MM mengatakan bahwa pelaksanaan workshop akan berlangsung selama 6 hari hingga 22 Desember dengan lokasi dan peserta yang berbeda di tiap angkatannya.   Peserta hari pertama tersebut yaitu seluruh SKPD di lingkungan Pekab Sleman, sedangkan pada hari kedua yaitu Rabu 10 Desember akan ada 2 angkatan yang berlokasi di Aula Bappeda diikuti oleh pelaku usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dan lokasi kedua yaitu di Pondok Makan Laras di jalan Kaliurang yang diikuti oleh pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Narasumber yang mengisi workshop pada hari pertama yaitu dari Pusat Studi ASEAN Fisipol UGM, staf pengajar fakultas hukum UGM dan para praktisi serta para pakar regional.
Narasumber pertama yaitu dari Pusat studi ASEAN, M Prayoga Permana, MPP menjelaskan bahwa MEA tahun 2015 di Sleman telah dimulai sejak diterapkannya perdagangan bebas ASEAN sejak Mei 2010. pasar perdagangan bebas ASEAN tersebut merupakan proses berkesinambungan, yang kemudian akan diakhiri di tahun 2030. Prayoga memaparkan pula bahwa dalam MEA terdapat 2 konsekuensi yang harus dilakukan yaitu bagaimana memanfaatkan pasar bebas tersebut dan bagaimana mempertahankan keunggulan produk dalam negeri.
Hal inilah yang perlu dipikirkan Pemkab Sleman, karena masyarakat tidak perlu takut dengan adanya pasar bebas mengingat Pasar Bebas dapat dimanfaatkan sebagai celah atau peluang ekonomi untuk menyasar negara-negara yang secara ekonomi masih kurang daripada Indonesia. Pasar bebas tidak begitu saja bebas, karena dalam kesepakatan juga masih memperbolehkan proteksi pada kekayaan lokal misalnya tenaga kerja yang masuk ke Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia.
Pemkab harus mensosialisasikan hal-hal tersebut ke tingkatan hingga grassroot agar semua memahami apa dan bagaimana MEA. Apalagi semua produk yang masuk ke pasar global harus memiliki world permit. Dalam proses sosialisasi tersebut harus dilakukan secara tersistem, sehingga fungsi sosialisasinya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rule of the game MEA 2015. Selama ini, menurut Prayoga bahwa masih banyak UKM yang belum memahaminya dengan baik terutama UKM yang non eksportir. Dengan pasar bebas berarti hanya ada pasar tunggal dan dalam pasar tunggal tersebut, konsumen akan mengutamakan rasionalitas, dan poin tersebut merupakan bahan Pemkab Sleman untuk menyiapkan masyarakatnya menghadapi MEA 2015.***



Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.