Arsip Kategori: Berita

13
Nov

Sleman Raih Anugerah Pandu Negeri 2017

Pemkab Sleman kembali lagi mendapatkan penghargaan bergengsi di tahun 2017 ini. Setelah sebelumnya meraih Adipura dan Inagara Award,  kini Pemkab Sleman meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2017 kategori ‘Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Sangat Baik’ . Penghargaan diserahkan oleh mantan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Prof. Dr. H. Boediono, M. Ec., didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo SH., dan Ketua Umum Dewan Penasihat Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)  pada Wakil Bupati Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun M. Kes.,  di Financial Hall, Financial Club, Graha CIMB Niaga lantai 2, Jakarta,  Jumat (10/11) malam.

Ketua Umum Dewan Pembina IIPG Sigit Pramono MM., mengatakan bahwa APN merupakan ajang penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola. Penilaian penghargaan ini dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia melalui IIPG terhadap kinerja 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia.  Penilaian meliputi dua aspek, pertama aspek performance yaitu pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan breakhtrough result (transformative-Innovative).  Kedua yaitu aspek governance yang meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan anti korupsi.

Berdasarkan hasil penilaian independen yang didukung oleh 7 penilai, 6 pengarah dan 5 juri didapatkan 53 nominasi pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola kategori baik, sangat baik, terbaik, dan pemimpin inovatif.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih Pemkab Sleman dalam Anugerah Pandu Negeri 2017. Dirinya berharap dengan diraihnya penghargaan tersebut dapat terus mendorong dan memotivasi jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan.

“Semoga diraihnya penghargaan ini dapat menjadi cambuk bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan Kabupaten Sleman,” harapnya.

Sementara itu mantan wapres RI Boediono menyampaikan melalui Anugerah Pandu Negeri ini IIPG sangat berharap agar pemimpin daerah yang kinerja dan tata kelolanya baik bisa terus meningkatkan kinerja dan menjadi pemimpin di tingkat nasional. Sehingga dengan demikian hal ini akan memperkaya sumber calon pemimpin untuk regenerasi kepemimpinan nasional, khususnya yang berasal dari pemimpin daerah yang berprestasi.

Boediono juga berharap agar mereka yang menerima Anugerah Pandu Negeri bisa menjadi contoh bagi daerah dan pemimpin daerah lainnya dalam meningkatan kinerja pembangunan dan dalam menjaga pemerintahan yang bersih dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. “Mereka para penerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri ini harus mampu berdiri tegak menjadi Pandu Ibu Pertiwi,  menjadi teladan dalam membangun daerahnya”, tegasnya.

13
Nov

Peringati HKN 2017, Dinkes Sleman Terima ISO 9001:2015 dan Deklarasikan STBM

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menggelar acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 tahun 2017, pada hari Kamis (9/11), bertempat di Aula Monumen Jogja Kembali. Pada acara tersebut turut ditandatangani Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), kemudian dilanjutkan dengan penerimaan sertifikasi ISO 9001 : 2015 dari Badan Akreditasi Nasional.

Bupati Sleman, Sri Purnomo  dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwatno Widodo, SH. CCN, mengucapkan selamat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman atas diterimanya Sertifikat ISO 9001:2015 tersebut. Menurutnya prestasi tersebut merupakan kebanggaan yang patut untuk diapresiasi bagi Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Kesehatan. ”Prestasi ini membuktikan keseriusan dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyambut baik atas terselenggaranya Deklarasi STBM pada acara tersebut. Menurutnya diperlukan perubahan perilaku dari masyarakat untuk memperbaiki kualitas kesehatannya melalui 5 pilar STBM. Ia menjelaskan Kelima pilar tersebut diantaranya stop Buang Air Besar Sembarangan (stop BABS), cuci tangan menggunakan sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sampai dengan semester I tahun 2017, 100% wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman telah melaksanakan pilar 1, yaitu melakukan Deklarasi Desa Stop BABS. Dikatakan pula olehnya, Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus mendorong Desa stop BABS menjadi Desa STBM yang menerapkan 5 pilar tersebut. ”Untuk mewujudkan hal ini tentunya dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta,” jelasnya.

Sementara itu, dr. Nurulhayah, M.Kes, selaku Kepala DInas Kesehatan Kabupaten Sleman mengatakan bahwa saat ini ada 4 desa di Kabupaten Sleman yang sudah menerapkan STBM. Keempat desa tersebut diantaranya Desa Tridadi Kecamatan Sleman, Desa Triharjo Kecamatan Sleman, Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan, dan Desa Sumberejo Kecamatan Tempel. “Maka kita harus semangat bersama-sama masyarakat, komitmen untuk memenuhi 5 pilar ini,” kata Nurul.

Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan untuk 45 Tenaga Kesehatan Teladan di Kabupaten Sleman. Penghargaan dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya Dokter Umum, Fisioterapi, Radiografer, Perawat, Perawat Gigi, Rekam Medis, Bidan, Nutrisionis, PKM, ATLM, Asisten Apoteker, Apoteker, Epidermiologi, Sanitarian dan Psikolog.

13
Nov

Pemkab Sleman Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik

Menyampaikan informasi publik adalah kewajiban bagi pemerintah daerah. Memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik adalah wajib tanpa diminta, pemerintah daerah harus menyediakan setiap saat, berkala, dan serta merta sesuai jenis informasinya.

Sebelumnya, Kabupaten Sleman telah memborong 7 penghargaan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se–DIY, Oktober lalu. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah DIY ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Karenanya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sleman sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (9/11) di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku PPID Utama ini, mengundang seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, Hazwan Iskandarjaya menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting bagi perangkat daerah. “Sosialisasi ini merupakan bagian untuk memberikan pemahaman bagi perangkat daerah agar mereka mengetahui apa dan bagaimana terkait dengan ke-PPID-an terutama tentang implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik,” terang Hazwan.

Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Kominfo Sleman per 8 November 2017 terkait 57 subdomain perangkat daerah di Kabupaten Sleman, sebanyak 37 subdomain perangkat daerah telah memasang menu informasi publik namun 7 di antaranya tidak update terkait informasi publik. Padahal menurut Hazwan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator pemerintah daerah telah menjalankan amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. “Di undang-undang tersebut diwajibkan bagi badan publik yaitu pemerintah daerah berikut dengan perangkat daerahnya untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan semangat keterbukaan informasi publik agar bisa diakses masyarakat luas,” tegas Hazwan.

Dilanjutkan Hazwan, melalui sosialisasi ini kinerja dari perangkat daerah diharapkan dapat ditingkatkan sehingga masyarakat puas terhadap informasi publik yang disediakan pemerintah daerah. ”Sehingga kinerja dari masing-masing perangkat daerah dalam pelayanan informasi publiknya betul-betul bisa berkualitas dan masyarakat bisa merasakan dampak dari keterbukaan informasi publik itu dengan kepuasaan mereka dalam mengakses informasi,” terang Hazwan.

Senada dengan Hazwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi juga menitikberatkan dukungan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat. “Karena ini sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk smart regency, artinya bagaimana kita dengan berbasis IT memberikan pelayanan di bidang informasi dan dokumentasi kepada masyarakat,” jelas Sumadi.

Sumadi menuturkan meski pelaksana pelayanan informasi publik adalah PPID dan PPID Pembantu tetapi Kepala Perangkat Daerah juga wajib memahami keterbukaan informasi publik serta mekanisme pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan pemahaman tersebut, tentunya Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di instansi masing-masing.  “Kita lakukan sosialisasi ini tidak hanya untuk di tingkatan PPID tetapi pada kepala perangkat daerahnya agar mengerti mengenai pelayanan dan informasi sehingga itu tidak terputus,” tutur Sumadi.

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan pula penghargaan kepada 7 badan publik di Kabupaten Sleman terkait dengan keterbukaan informasi publik. Adapun badan publik tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Dinas Kominfo Sleman, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean, dan PD BPR Bank Sleman.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.