Arsip Kategori: Berita

30
May

Labuhan Merapi 2014 Akan Digelar di Bangsal Sri Manganti

Upacara labuhan merapi tahun 2014  mulai berlangsung Jumat 30 Mei 2014 yang diawali saerah terima ubo rampe labuhan dari Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat di kecamataan Depok. Penyerahan ubo rampe yang dibawa Abdi Dalem Keraton Yogyakarta tersebut pada Jumat pagi  jam 07.30 diserahkan kepada camat Depok Drs. Budiharjo, selanjutnya ubo rampe tersebut oleh abdi dalem disertai camat Depok diarak ke Kecamatan Cangkringan, dan oleh camat Depok ubo rampe tersebut diserahkan kepada camat cangkringan  Drs. Bambang Nurwiyono di Pendopo Kecamatan Cangkringan.

Ubo rampe tersebut oleh camat Cangkringan dengan disertai abdi dalam kraton Yogyakarta diarak ke pendopo Petilasan Rumah Mbah Marijan di Kinahrejo yang akan diterima oleh diterima Ki Asih Suraksohargo sebagai juru kunci Gunung Merapi putra Mbah Marijan yang saat ini mengganti kedudukan Mbah Marijan. Selanjutnya ubo rampe tersebut disemayamkan semalam di pendopo Petilasan Rumah Mbah Marijan, malam itu juga akan dilakukan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalam Ki Catur Benyek.

Sedangkan Sabtu pagi, 31 Mei 2014 dimulai pukul 05.30 semua ubo rampe dilabuh ke Bangsal Sri Manganti dengan menempuh perjalanan 1-2 jam. Untuk tahun ini ubo rampe dilabuh di Bangsal Sri Manganti karena saat ini status Merapi yang sudah diturunkan ke status normal. Adapun ubo rampe yang dilabuh berupa sinjang limar 1 lembar, sinjang cangkring 1 lembar, semekan gadhung 1 lembar, semekan gadhung melati 1 lembar, paningset udaraga 1 lembar, kambil watangan 1 biji, seswangen 10 biji, seloratus lisah konyoh 1 buntal, yotro tindih 2 amplop, destar doromuluk 1 lembar. Ikut menyertai uba rampe labuhan yakni kembang setaman, nasi tumpeng, ingkung serta serundeng, yang dibagikan kepada setiap pengunjung selesai upacara labuhan.
28
May

Di RSUD Prambanan, Kunjungan Tertinggi Pasien di Instalasi Penyakit Dalam

Sleman, 28 Mei 2014, bertempat di ruang pers Bagian Humas Sleman, Direktur RSUD Prambanan, drg. Isa Dharmawidjaja, M.Kes, di hadapan wartawan menyampaikan bahwa RSUD prambanan adalah RSUD ke 2 yang didirikan di Kabupaten Sleman yang letaknya di berbatasan dengan 3 kabupaten lain yaitu, Kabupaten Klaten, Bantull dan Gunungkidul.  Awalnya RSUD Prambanan didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat Sleman yang ada di wilayah Sleman bagian timur dan selatan.  RSUD Prambanan merupakan RS penyangga di wilayah Kabupaten Klaten terutama di wilayah bagian barat Klaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Sleman, RSUD Prambanan merupakan Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK tingkat II) yang menerima rujukan dari PPK tk I yaitu Puskesmas dan Dokter Keluarga.  RSUD Prambanan terus meningkatkan pelayanannya, maupun sarana dan prasarananya.  Saat ini RSUD Prambanan memiliki 103 tempat tidur dan 4 bangsal utama dan pelayanan IGD 24 jam.  Instalasi rawat jalan RSUD Prambanan terdiri dari Poli Penyakit Dalam, Poli Anak, Poli Kandungan, Poli Saraf, dan Poli Gigi.  Instalasi penyakit dalam RSUD Prambanan memiliki tingkat kunjungan yang tertinggi.  Pada tahun 2013 jumlah kunjungan di RSUD Prambanan adalah 9985 pasien, meningkat 25%  dari tahun 2012.  Jumlah pasien rawat jalan di RSUD Prambanan pada tahun 2013 juga tergolong cukup tinggi.

Peningkatan jumlah pasien ini juga menuntut kesiapan pelayanan prima bagi pegawai RSUD Prambanan, saat ini 55% pegawai RSUD Prambanan adalah pegawai BLUD non PNS.  Pada tanggal 1 April 2014, RSUD Prambanan telah menerapkan ISO 9001 versi 2008 untuk semua pelayanan yang ada di RSUD Prambanan.  RSUD Prambanan mempunyai visi untuk menjadi mitra kesehatan pilihan masyarakat.  RSUD Prambanan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap RSUD Prambanan saat ini mencapai 77%.  Isa, mengakui memang masih banyak kendala untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat, terlebih lagi saat ini RSUD Prambanan masih mengalami permasalahan dalam kecepatan terhadap pelayanannya, seperti pada pelayanan obat, idealnya 1 pasien dilayani 30 menit selesai, namun saat ini 1 pasien masih dilayani dalam waktu kurang lebih 1 jam.  Saat ini kendala terbesar adalah dalam hal verifikasi data pasien, karena RSUD Prambanan menerima pasien dari anggota BPJS, Jamkesda, dan Jamkesmas.  Selain itu RSUD Prambanan juga mencoba membuat inovasi dengan memutarkan film di ruang tunggu, taman, dan juga kafetaria agar para pasien lebih nyaman untuk menunggu. Selain itu jumlah pegawai juga jadi permasalahan dalam pelayanan RSUD Prambanan, menurut Isa idealnya dalam 1 bangsal minimal ada 12 perawat, namun saat ini baru ada 10 orang perawat, Isa juga menambahkan idealnya ada 2 dokter spesialis dalam 1 unit.  Saat ini RSUD Prambanan sangat membutuhkan, dokter spesialis mata dan anestesi.

28
May

Bupati Sayangkan Penundaan Penetapan Perda tentang Perubahan OPD

Bupati menyayangkan, sikap DPRD yang belum menetapkan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada rapat paripurna DPRD hari Rabu 28 Mei 2014. Hal ini dikarenakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang menjadi salah satu materi perubahan organisasi perangkat daerah tersebut, merupakan langkah pemkab Sleman merespon program nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pembentukan PTSP juga didasarkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/2648/SJ tentang petunjuk teknis pemantauan dan pelaporan aksi pencegahan. Bahkan Instruksi menteri tersebut mengamanatkan tahun 2014 merupakan batas akhir pembentukan PTSP.  Amanat tersebut, senantiasa memantau setiap bulan perkembangannya. Pembentukan PTSP juga didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri No. 500/5961/SJ tentang kebijakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Belum dibentuknya PTSP secara langsung  menghambat program reformasi birokrasi yang telah menjadi komitmen Pemkab Sleman.

Reperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan wujud penataan kelembagan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan belum ditetapkannya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, berarti DPRD Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mendukung Pemkab Sleman dalam melaksanakan Inpres pencegahan dan pemberantasan korupsi

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.