Arsip Kategori: Berita

19
Jan

Sri Sultan Serahkan 58 IMB Bagi Korban Erupsi Merapi

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta Bupati Sleman Sri Purnomo dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY  Drs. Krido Suprayitno S.E., M.Si. menghadiri acara penyerahan sertifikat hak milik hunian tetap serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada korban erupsi Merapi tahun 2010 silam di Kantor Kecamatan Cangkringan pada Rabu (18/17). Adapun sertifikat hunian tetap dan IMB yang diserahkan pada kesempatan tersebut berjumlah 76 sertifikat hunian tetap dan 58 IMB. Penyerahan sertifikat serta IMB merupakan bentuk bantuan pemerintah DIY dalam membantu rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana erupsi merapi pada tahun 2010 silam.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Drs. Krido Suprayitno S.E., M.Si menyampaikan bahwa rencana hunian tetap tersebar di 18 lokasi di Sleman,  dengan total luas tanah 451.085 meter persegi dengan rencana alokasi  2.982 KK. Hingga akhir tahun 2015 sudah terlaksana 140.607 meter persegi lahan untuk 2.132 hunian tetap serta 1.680 sertifikat tanah hak milik yang diberikan. Namun masih terdapat 607 KK belum lengkap berkas dan belum dapat diproses sehingga masih menetap di Area Terdampak Langsung (ATL). Hal tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Sleman terkait lokasi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 sehingga masyarakat yang terdampak dapat dipindahkan ke lokasi yang aman dari erupsi Merapi dengan rumah yang telah distandarisasi.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono menyampaikan bahwa pada tahun 2016 hingga sekarang Pemda DIY terus berkomitmen untuk melanjutkan rehabilitasi dan merekontruksi  wilayah yang terkena dampak erupsi Merapi dengan menerbitkan sertifikat tanah hak milik sebanyak 76 buah dan 758 buah IMB. Dimana 76 sertifikat hak milik dan 58 IMB diserahkan pada kesempatan ini dan 700 IMB telah diterbitkan pada tahun 2016 lalu guna masyarakat dihunian tetap yang ingin memperbesar rumah yang telah diberikan. Gubernur berharap seluruh masyarakat yang terdampak erupsi merapi khususnya di Kecamatan Cangkringan dapat bangkit dari keterpurukan pada saat terdampak erupsi merapi 2010 silam. Dengan adanya bantuan dari pemerintah DIY berupa huntap dapat membantu masyarakat yang terdampak erupsi Merapi agar mendapat kehidupan kedepan yang lebih baik.

Bupati Sleman Sri Purnomo juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memfasilitasi kepemilikan sertifikat huntap korban erupsiMerapi. Sri Purnomo berharap, melalui kegiatan tersebut masyarakat Cangkringan dapat menjalani kehidupan dengan lebih tentram karena telah memiliki kepastian hukum dengan diserah terimakannya sertifikat tanah dan IMB atas hunian yang ada.

18
Jan

Per-2017, Pembayaran PBB P2 Sleman Dikelola BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyerahkan SPPT PBB P2 Tahun 2017 sebanyak 611.783 lembar yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo pada 17 Desa dari 17 Kecamatan dan 10 wajib pajak selektif dengan ketetapan PBB P2 tertinggi di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Selasa (17/1). Kepala BKAD Hardo Kiswaya SE., MSi., menjelaskan bahwa untuk ketetapan PBB P2 tahun 2017 ini tidak ada kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. Adapun nominal Pokok Ketetapan PBB P2 tahun 2017 sejumlah Rp. 79,4 milyar. Menurut Hardo pada tahun 2016 lalu realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 belum terealisasi 100% dimana pokok ketetapan akhir pada tahun 2016 sebesar Rp. 74,7 M dengan SPPT PBB P2 sebanyak 608.047 lembar realisasinya mencapai 59,3 M dengan SPPT PBB P2 sebanyak 490.484 lembar, atau sebesar 79,4% dari pokok ketetapan akhir.

Hardo menambahkan bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, maka fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang tahun lalu ditangani Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), mulai tahun 2017 menjadi ketugasan instansi baru Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dengan demikian mulai tahun ini, seluruh pelayanan yang terkait dengan pajak daerah, termasuk PBB P2 dilaksanakan di gedung BKAD Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

Sementara itu Bupati Sleman Sri Purnomo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam hal pelayanan pembayaran PBB P2, Pemerintah Kabupaten Sleman masih menjalin kerjasama dengan 3 lembaga perbankan, yaitu Bank BPD DIY, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri. Dengan demikian harapan kami masyarakat selaku wajib pajak PBB P2 tetap mendapatkan kemudahan dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerahnya di Kabupaten Sleman.

Bupati juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak selektif untuk dapat segera membayar PBB P2 sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada 30 September 2017 mendatang, serta menghimbau kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab. Sleman, terutama yang menjadi wajib pajak PBB agar menjadi panutan dan teladan masyarakat, dengan membayarkewajibannya di awal waktu.

”Saya berharap pokok ketetapan PBB P2 pada tahun 2017 ini dapat tercapai sepenuhnya, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”, harap Sri Purnomo.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak daerah yang berprestasi dalam kepatuhan melaporkan dan membayar pajak daerah sesuaI peraturan perundang-udangan yang berlaku, maka dalam acara tersebut Bupati Sleman juga memberikan piagam penghargaan kepada wajib pajak. Adapun yang menerima Piagam Penghargaan dimaksud adalah sejumlah 128 wajib pajak, terdiri dari 46 wajib pajak hotel, 62 wajib pajak  restoran, 20 wajib pajak hiburan. Selain wajib pajak, piagam penghargaan juga disampaikan kepada sejumlah 9 pemerintah desa dan 247 dukuh yang dapat mencapai lunas awal pembayarn PBB P2 tahun 2016.

16
Jan

SMA N 1 Turi Terima Sertifikat ISO 9001:2008

Melalui sertifikasi ISO, lulusan SMA harus mampu bersaing tidak hanya di negeri sendiri tetapi juga dikancah internasional. Terlebih era pasar bebas yang saat ini sudah dimulai dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Sri Purnomo dalam acara penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari PT. TUV Rheinland pada SMA N 1 Turi Sabtu (14/1).

Lebih lanjut Sri Purnomo menyampaikan bahwa penerimaan sertifikat ISO tersebut merupakan suatu pengakuan secara tertulis akan kualitas manajerial dari SMA N 1 Turi. Sri Purnomo juga berpesan agar penerimaan ISO tidak menjadi tujuan akhir dari pengembangan mutu sekolah namun dapat menjadi cambuk untuk mencapai pengembangan dan mutu sekolah yang lebih baik ke depan.
“Saya berharap prestasi yang telah diraih dapat memotivasi seluruh keluarga besar SMA N 1 Turi untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikannya”, jelas Sri Purnomo.
Senada dengan Bupati Sleman, Perwakilan PT. TUV Ir. Sapto Hariyono M.Hum, menyampaikan bahwa adanya MEA menjadikan globalisasi tidak bisa dibendung. Hal tersebut berdampak langsung pada keterbukaan informasi, tenaga kerja, dan produk luar yang semakin mudah masuk ke suatu negara. Langkah antisipasi yang perlu dilakukan salah satunya yaitu meningkatkan SDM.
“Sertifikat ISO 9001:2008 ini berstandar internasional, harapannya sekolah penerima ISO ini kedepan dapat berperan dalam globalisasi”, kata Sapto.
Sapto menambahkan bahwa saat ini di Sleman ada 16 SMK dan 14 SMA yang sudah tersertifikasi ISO 9001:2008.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.