Arsip Kategori: Berita

19
Mar

Melalui Sekolah Siaga Kependudukan, Wakil Bupati Sleman Ajak Sadar Kependudukan

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun luncurkan SMPN 2 Pakem sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Peluncuran ditandai dengan penandatangan deklarasi oleh seluruh instansi terkait termasuk warga sekolah SMPN 2 Pakem, Rabu (18/3). Sri Muslimatun mengatakan peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan tersebut merupakan upaya untuk memberikan edukasi kepada generasi muda agar sadar akan kependudukan. Selain itu , agar tidak melakukan pernikahan pada masa sekolah. “Utamakan prestasi di usia sekolah,” tambahnya.

Hal tersebut menurutnya mengingat Kabupaten Sleman memasuki bonus demografi pada 2045 nanti. “Pada era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas, melalui edukasi tersebut diharapkan setiap perilaku orang dan keluarga untuk sadar kependudukan yaitu membentuk keluarga kecil berkualitas, menyiapkan generasi penerus,” katanya. Iapun berpesan kepada siswa agar menjadi agen informasi dan perubahan untuk lingkungannya masing – masing.

Selain itu, pada kesempatan ini dideklarasikan bahwa SMPN 2 Pakem Anti Napza, anti pergaulan bebas, anti rokok, anti tawuran, anti kejahatan jalanan, serta anti mengendarai motor sendiri kesekolah. Sementara itu , Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Mafilindati Nuraini mengatakan upaya tersebut dilakukan demi menekan jumlah pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, hingga kenakalan remaja. Melalui Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang peduli atas masalah kependudukan. “Caranya, memasukkan isu-isu kependudukan dalam materi pembelajaran,” katanya. Kedepannya ia berharap minimal satu sekolah perkecamatan di Kabupaten Sleman sudah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan.

Kepala Sekolah SMPN 2 Pakem Tri Woro Setyaningsih mengatakan di Sekolah SMPN 2 Pakem sudah mengimplementasikan  materi tentang kependudukan di dalam materi pelajaran. “Selain itu, setiap harinya anak – anak terbiasa menyanyikan lagu Sekolah Siaga Kependudukan, yel – yel, salam gender. Kami juga sudah memiliki pojok kependudukan dan duta kependudukan disetiap kelasnya,” katanya.

18
Mar

Sleman Raih WTP 9 Kali Berturut-Turut

Pemerintah kabupaten Sleman kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, V.M. Ambar Wahyuni, kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo, dan Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharto, di kantor BPK DIY, Selasa (17/3).

Sri Purnomo menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong seluruh komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar terus berupaya meningkatkan efisiensi kinerjanya. Salah satunya, yakni dengan menerapkan sistem cashless atau transaksi non fisik segala macam kegiatan transaksi keuangan serta perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sleman. Bupati Sleman berharap beralihnya budaya kerja menjadi sistem digital ini dapat terus dilanjutkan ke depannya.

“Ini telah sesuai dengan visi Kabupaten Sleman, yakni “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju Smart Regency pada tahun 2021”, ucapnya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 kepada BPK RI Perwakilan Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2020 lalu. Penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut merupakan yang tercepat di DIY, bahkan se-pulau Jawa, dan yang ketiga di tingkat nasional setelah Kabupaten Prabumulih dan Kabupaten Musi Banyuasin. Penyerahan LKPD tahun ini lebih cepat satu bulan dibanding tahun sebelumnya, yakni tanggal 15 Februari 2019. Diketahui bahwa BPK memberikan waktu untuk penyerahan LKPD paling lambat tanggal 31 Maret.

Dalam opininya BPK menyebut Laporan Keuangan  yang disajikan Pemkab Sleman wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Sleman tanggal 31 Desember 2019 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sesuai dengan SAP (Standar akuntansi Pemerintahan).

17
Mar

Sleman Raih Digital Award QRIS Nasional 2020

Sleman meraih Digital Award sebagai kabupaten yang menerapkan sistem pembayaran non tunai yang maju, yaitu e-retribusi, pionir pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) desa wisata. Penyerahan award dilakukan oleh Sekda DIY  dan disaksikan langsung oleh Pimpinan BI Perwakilan Yogyakarta Hilman Tisnawan, kepada Bupati Sleman Drs. H.Sri Purnomo, MSI dalam acara Puncak Pekan QRIS Nasional di Museum Gunung Merapi Sleman Yogyakarta. Hadir pula dalam acara ini Sekda DIY, Perwakilan OJK DIY, Pimpinan Cabang BPD DIY, Sleman dan perwakilan dari Bupati, Walikota se-DIY.

Menanggapi diterimanya award ini Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI, menyampaikan perkembangan ekonomi digital saat ini menuntut Pemkab Sleman untuk penguatan sinergi kerjasama dalam menyusun kebijakan terintegrasi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan optimalisasi peran perbankan daerah kolaborasi dengan fintech dan perluasan transaksi digital untuk mempercepat perekonomian daerah dengan upaya memperluas kanal digital dalam penerimaan pembayaran pajak dan retribusi kolaborasi dengan BPD DIY dan Fintech Go-Pay. QRIS juga telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor untuk mendorong UMKM di Sleman untuk dapat go digital. Karena dengan QRIS dapat lebih efisien, fleksibel dan murah sehingga dapat menguntungkan bagi UMKM. Dalam kesempatan ini juga dihadirkan 23 UMKM Sleman dengan aneka macam produknya yang siap melaksanakan pembayaran dengan sistem QRIS melalui BPD DIY.

Sleman juga telah mengimplementasikan QRIS dalam sektor pariwista yakni Museum Gunung Merapi, Candi Banyunibo, Candi Gebang, Candi Ijo, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Barong dan Candi Kalasan. Sedangkan untuk digital pasar tradisional QRIS telah diaplikasikan di sejumlah pasar yakni pasar Sleman, Cebongan dan Gentan serta banyak merchant di Sleman juga lembaga keagamaan seperti masjid dan gereja untuk pembayaran donasi amal

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.