Arsip Kategori: Berita

14
Aug

Kementerian PPPA Uji Publik Pedoman Evaluasi PKDRT Di Sleman

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia bersama Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman lakukan kerjasama menyusun Pedoman Evaluasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kerjasama tersebut dilakukan dengan uji publik pedoman evaluasi PKDRT di The Rich Hotel, Sinduadi, Mlati pada Selasa (13/8/19). Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Kemen PPPA, Ali Khasan mengatakan bahwa uji publik tersebut hanya dilakukan di empat daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Sleman. Uji publik ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam rangka menyempurnakan draft pedoman evaluasi PKDRT.

“Draft Pedoman Evaluasi PKDRT sudah diuji publik di tiga daerah sebelumnya yaitu Nusa Tenggara Barat, Batam dan Gorontalo. Tempat terakhir uji publik kami pilih di Kabupaten Sleman agar draft ini dikritisi akademisi serta lembaga terkait untuk penyempurnaan dan jika sudah final akan dibungkus payung hukum dengan dibuat peraturan menteri,” terang Ali.

Menurutnya dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam UU tersebut KDRT meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Berdasarkan data dari Komnas perempuan, pada tahun 2019 kasus KDRT masih tinggi. Dalam perkembangannya, saat ini kasus kekerasan berkembang di dunia maya yang disebabkan oleh pasangan intim atau intimate partner violence.

“Kekerasan ini dilakukan biasanya oleh mantan pacar atau teman sebaya yang biasanya akrab. Kekerasan yang berkembang di dunia maya tersebut mencapai 61 persen,” tambah Ali.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun yang hadir membuka acara yang melibatkan 40 orang peserta dari OPD terkait, Instansi vertikal, PKK, Satgas PPA, dunia usaha dan LSM tersebut mengatakan bahwa uji publik tersebut merupakan upaya menyamakan persepsi tentang pentingnya pedoman evaluasi PKDRT. “Saya menyambut baik Kabupaten Sleman dipilih dalam uji publik ini, mengingat tindak KDRT sangat berkaitan erat dengan perilaku dan kejadian yang sangat mungkin ditemukan dan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita,” jelas Muslimatun.

Menurutnya Pemkab Sleman sangat serius dalam penanganan kasus KDRT di wilayahnya. Pemkab Sleman memberikan payung hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan juga Surat Keputusan Bupati. Antara lain Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda No. 2 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perbup No. 24.9 tahun 2018 tentang UPTD PPA dan SK Bupati No. 35.4/Kep.KDH/A/2018 tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. “Dengan adanya kegiatan ini saya berharap nantinya peserta dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan baik perempuan maupun anak,” tambahnya.

13
Aug

Anggota DPRD Kabupaten Sleman Periode 2019-2024 Dilantik

Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Sleman  masa jabatan 2019 -2024 yng terdiri dari 37 orang laki-laki dan 13 orang perempuan dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Annas Mustaqim bertempat di Pendopo Parasamya  Kantor Setda Kabupaten Sleman, Senin (12/8).

Prosesi pelantikan diawali dengan Sidang Paripura DPRD Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Haris Sugiharta.

Pimpinan rapat memaparkan apa saja yang sudah dilakukan DRPD Kab. Sleman Periode 2014-2019, jumlah penerbitan produk Hukum dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yang dilakukan oleh .

Usai Pengambilan Sumpah Jabatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dan Penyematan Lencana Anggota DPRD, kemudian dilakukan juga pembacaan Pimpinan Sementara DPRD Sleman yakni Haris Sugiharta dan Wakil Sementara DPRD Sleman Raudi Akmal.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamangku Buwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo  berharap jajaran DPRD Kabupaten Sleman dapat menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh konstitusi.

“DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” katanya.

Menurutnya jajaran DPRD Kabupaten Sleman yang baru harus mampu mengoptimalkan fungsi keterwakilan untuk memperjuangkan setiap aspirasi warga.

“Jagalah kualitas DPRD Yang merepresentasikan pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Lanjutnya, Sebagai mitra eksekutif, DPRD Kabupaten Sleman diharapkan bisa memelihara dan membangun hubungan kerja saling mendukung dengan eksekutif tanpa mengabaikan sikap kritis DPRD. Menurutnya Anggota Dewan adalah harapan baru yang bisa menuntaskan agenda reformasi, otonomi daerah seluas-luasnya, penegakan supremasi hukum, maupun pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Adapun Anggota DPRD terlantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176/KEP/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan 2014-2019.

Sementara itu perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sleman, yakni Partai Kebangkitan Bangsa 6 Kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 15 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 3 Kursi, dan Partai Amanat Nasional 6 Kursi.

12
Aug

Idul Adha, Bupati Himbau Warga Tidak Membuang Limbah Hewan Kurban ke Sungai


Bupati Sleman, Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun laksanakan Shalat Idul Adha bersama dengan ribuan masyarakat Kabupaten Sleman di Lapangan Denggung, Minggu (11/8). Imam sekaligus khotib dalam pelaksanaan shalat iIul Adha di Lapangan Denggung tersebut yaitu Dr.Kintoko yang merupakan Pimpinan Pesantren Tahfidz Entrepreneur Abdurahman Ali juga Direktur Kantor Urusan Bisnis dan Inovasi UAD.
Jamaah shalat idul adha di Lapangan Denggung mulai berdatangan sejak pukul 06.00 WIB dan memulai pelaksnaan shalat idul adha pada pukul 07.00 WIB. Usai melaksnaakan shalat, seluruh jamaah tampak khusyuk mengikuti khutbah. Dr. Kintoko dalam khutbahnya mengajak jamaah untuk mempererat silaturahmi dan saling menjaga antar sesama manusia.
“Ada nasihat Rasulullah saw kepada kita yaitu diantaranya kita diperintahkan untuk menjaga darah, harta, dan kehormatan sesama. Tak boleh saling menumpahkan darah. Haram saling merampas harta, terlarang saling menodai kehormatan sesama,” ujarnya. Terkait dengan momen ibadah haji, Dr. Kintoko juga mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim dengan sepenuh keimanan tanpa sedikitpun keraguan untuk menunaikan perintah Tuhannya. Menurutnya, kisah tersebut membuktikan bahwa untuk keyakinan kepada Tuhannya, tidak hanya harta yang menjadi pengorbanan.
“Karena itu, dengan mengambil ibrah dan keteladanan berupa cinta, ketaatan dan pengorbanan Nabiyullah Ibrahim as dan Rasulullah saw mari kita raih pertolongan Allah SWT,” katanya. Sementara itu, Dalam kesempatan tersebut juga Bupati Sleman, Sri Purnomo berkenaan dengan hari raya idul adha dirinya mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan terhadap pelaksanaan menyembelih hewan kurban. “Hari ini umat muslim merayakan hari raya idul adha dan melakanakan penyembelihan hewan kurban setelah shalat ied.
\Kami berpesan khususnya kepada masyarakat Sleman dalam menyembelih hewan kurban untuk menjaga kebersihan. Di samping secara syar’i ada ketentuannya, juga perlu diperhatikan kotoran atau bagian-bagian yang akan dibuang jangan dibuang di sungai,” ujarnya. Menurutnya, bagian-bagian yang tidak dimanfaatkan dari hewan kurban jika dibuang sembarangan di sungai, dapat menyebabkan pencemaran. “Kita mulai dengan kebersihan. Jagalah alam kita agar masyarakat sehat dan tidak ada pencemaran dari sisa penyembelihan,” ujar Sri Purnomo.

 


Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.