Arsip Kategori: Berita

3
Oct

Libatkan 25 Sekolah, Disdik Sleman Adakan Workshop Gerakan Sekolah Menyenangkan

Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) perlu hadir sebagai salah satu strategi informasi pendidikan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Wantini dalam acara Workshop GSM di Ruang Rapat Ki Hajar, Disdik Kabupaten Sleman, Rabu (2/10/19).

Sri Wantini menuturkan bahwa pada prinsipnya sekolah menyenangkan merupakan perpaduan dari konsep sekolah sehat, aman dan ramah anak. Selain itu konsep GSM merupakan pengintegrasian berbagai kebijakan pendidikan menyenangkan bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan warga sekitar sekolah.

“Dengan begitu, sekolah menyenangkan menjadi tempat terbaik bagi setiap warga sekolah untuk mengekspresikan bakat minat dan prestasi yang dimilikinya,” kata Wantini.

Lebih lanjut Wantini mengatakan bahwa sekolah sebagai salah satu unit implementasi transformasi pendidikan tentunya memegang peran penting. Pemberian ruang untuk menumbuhkan potensi warga sekolah diperlukan untuk mengasah keterampilan menghadapi permasalahan dengan pola piker yang terbuka, kritis, kreatif, komunikatif, kolanoratif dan berkarakter dalam hal moral dan etos kerja.

“Sekolah diharapkan dapat mewujudkan suatu ekosistem sekolah yang kondusif dan menyenangkan serta memberi ruang bagi keunikan potensi peserta didik sekaligus pendidiknya,” ujarnya.

Menurutnya salah satu langkah awal yang akan ditempuh yaitu mendorong guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah untuk mengubah cara mengajar. Hal ini dilakukan untuk lebih memerdekakan peserta didik dalam berpikir dan tidak hanya semata-mata mengasah hafalan yang merupakan kompetensi kognitif level bawah.

Selain itu, pola pembelajaran yang melatih keterampilan fokus dan keseimbangan emosional juga perlu ditingkatkan. “Keterampilan fokus dapat membantu pembelajar untuk memilih sesuatu sesuai dengan kompetensi dan bakatnya secara berjenjang dari tahap awal hingga akhir,” jelas Wantini.

Wantini menambahkan bahwa  penyelenggaraan workshop dan pelatihan GSM dilakukan sebagai langkah diseminasi bagi pemangku kepentingan di sekolah dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Workshop yang diikuti oleh 75 peserta  dari 25 sekolah tingkat TK, SD dan SMP ini diselenggarakan selama tiga hari, yaitu tanggal 2-4 Oktober 2019. Dalam workshop ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara Disdik Kabupaten Sleman dengan Yayasan Gerakan Sekolah Menyenangkan

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi yang hadir membuka workshop tersebut menjelaskan bahwa GSM merupakan sebuah program inovatif pembelajaran yang bertujuan untuk melakukan transformasi pola pendidikan formal menjadi lebih kolaboratif, inklusif, dan menarik guna mendorong kemampuan diri para siswa.

“Melalui program GSM ini, kita merumuskan dan merealisasikan konsep sekolah menyenangkan yang memberi ruang tumbuhnya keunikan potensi setiap peserta didik,” jelasnya.

Pada dasarnya pelaksanaan GSM ini menurutnya merupakan aplikasi dari nilai-nilai ajaran pendidikan Ki Hadjar Dewantoro yang menyebutkan bahwa sekolah adalah taman, tempat yang menyenangkan untuk bermain dan belajar. Berkenaan dengan hal tersebut Sumadi mengajak peserta yang hadir untuk berupaya mengubah lingkungan, budaya serta cara mengajar dengan menghadirkan metode pendidikan yang memanusiakan, memerdekakan nalar serta memenuhi kodrat serta batin anak didik.

“Hal ini perlu kita lakukan agar mereka siap menghadapi tantangan kedepan dunia yang berubah sangat cepat dan tidak menentu,” tambahnya.

3
Oct

TMMD Sengkuyung Menyasar Pembangunan Fisik dan Non Fisik

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun membuka secara resmi pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III TA. 2019 Kodim 0732 Sleman, Rabu (2/10), di lapangan Bunder, Purwobinangun, Pakem. TMMD kali ini mengangkat tema “Melalui TMMD Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Sri Muslimatun mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI, Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kabupaten Sleman. Ia berharap dengan adanya program ini dapat menjadi wadah aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan. “Saya berharap dengan adanya TMMD ini dapat mengefisiensikan pembangunan di Kabupaten Sleman” ujarnya

Lebih lanjut Sri Muslimatun menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman tengah fokus dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Ia mengatakan pihaknya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10,6 persen di tahun 2017 menjadi 9,45 persen di tahun 2018. Keberhasilan ini menurutnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak, salah satunya melalui program TMMD ini. “Dengan TMMD ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat untuk lepas dan kemiskinan dan berdikari” kata Sri Muslimatun.

Sementara Komandan Kodim 0732 Kabupaten Sleman, Letkol (Inf) Diantoro SIP menyebutkan program ini menyasar pada pembangunan fisik, pembangunan non fisik dan SDM. Pembangunan fisik adalah berupa pembangunan talud untuk irigasi sepanjang 750 meter. Sedanngkan pembangunan non fisik berupa penyuluhan PPBN dan Wawasan Kebangsaan, penyuluhan Kamtibmas dan Napza, penyuluhan kesehatan dan KB, penyuluhan pertanian dan penyuluhan lingkungan.

Menurut Diantoro, program ini akan dilaksanakan selama 30 hari, dimulai tanggal 2 Oktober 2019 sampai tanggal 31 Oktober 2019. Ia juga mengatakan TMMD kali ini akan menghabiskan anggaran sebesar 250 juta rupiah. Sumber dana tersebut berasal dari APBD DIY sebesar 75 juta rupiah, dan dari APBD Kabupaten Sleman sebesar 175 juta rupiah. “Untuk pelaksanaannya akan dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat Desa Purwobinangun”, jelas Diantoro.

2
Oct

Satpol PP Sleman Tegas Menindak Pelanggaran Reklame

Satpol PP Sleman melakukan pembongkaran terhadap papan reklame yang tidak berijin dan melanggar Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Pembongkaran dilakukan terhadap papan reklame berukuran  ukuran 6 x 12 meter setinggi kurang lebih 10 m di Perempatan UGM jl Kaliurang pada Selasa malam (1/10/19)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Drs. H. Hery Sutopo, MM, M.Sc. dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Sleman, Dedi Widianto, SH, M.Ec.Dev, M.Ec turut menunggui pelaksanaan pembongkaran disertai dengan beberapa personil SATPOL PP, Polres dan Kodim dibantu Potas untuk mengatur lalu lintas.

Kasat Pol PP Kabupaten Sleman, Drs. H. Hery Sutopo, MM, M.Sc. menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman selalu  memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga Sleman yang tertib, kondusif dan nyaman untuk semuanya. Guna menciptakan hal tersebut dibutuhkan partisipasi seluruh warga, termasuk para pelaku usaha reklame sebagai bagian integral dari warga masyarakat Kabupaten Sleman. Dibutuhkan partisipasi seluruh pihak yakni pemerintah, masyarakat, swasta atau kalangan dunia usaha serta para akademisi, mengingat Sleman disamping merupakan daerah pariwisata, budaya dan perjuangan, juga merupakan kota pendidikan.

Oleh karena itu Hery Sutopo mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta mewujudkan 3T (Tertib perizinan, Tertib perpajakan dan Tertib sosial). Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mengedepankan langkah-langkah persuasif dan argumentatif yang sifatnya non yustisia dengan berbagai langkah prosedural yang  bersifat administratif atau pembinaan. Namun untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan untuk semua serta azas kemanfaatan, maka upaya terakhir yang ditempuh adalah proses yustisia, yang pada hakikatnya merupakan sebuah edukasi.

Hal serupa ditegaskan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Sleman, Dedi Widianto, SH, M.Ec.Dev, M.Ec. bahwa setelah melalui langkah-langkah persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman  akan bertindak lebih tegas lagi untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan reklame.

“Akan kami terapkan dual sanction system, yakni terhadap mereka  yang tidak tertib perizinan dalam  penyelenggaraan reklame akan ditindak secara administratif maupun secara  pidana. Jadi selain kena pidana denda atau kurungan, konstruksinya akan kami bongkar. Ini diberlakukan pula terhadap mereka yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame non-konstruksi. Kalau tidak berizin,  akan kami tindak secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku” tegas Dedi.

Bagi para pelaku usaha reklame, Dedi berpesan agar mentaati kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan reklame yang lebih tertib, sesuai estetika, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Sleman. Pemkab Sleman berupaya menegakan peraturah dimana bagi siapa saja yang mendirikan bangunan reklame tanpa memiliki izin yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Melanggar Pasal 37 Ayat (1) juncto Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Pasal 37 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 24 Ayat (1) berbunyi “Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB”. Bagi para pemilik papan reklame pihaknya masih memberikan kesempatan untuk mengambil bahan bongkaran namun sesuai aturan wajib untuk mengganti pembongkaran yang dimasukkan ke kas daerah dan pemilik tetap diproses sesuai aturan yang berlaku. Dikatakan pihaknya masih akan melakukan pembongkaran yang telah disidik terutama di jalan Kaliurang untuk akhir tahun ini disusul tempat-tempat lainnya

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.