Arsip Kategori: Berita

10
Apr

Difabel Juga Tak Mau Ketinggalan Sukseskan Pemilu 2014

Bertempat di Padukuhan Jaban, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, atau tepatnya di Rumah Kepala Dukuh Jaban  Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI beseta Istri dan anak-anaknya menyampaikan hak suaranya di TPS 26 Dukuh Jaban, Tridadi,Sleman bersama keluarganya. Bupati tiba di tempat TPS tersebut tepat jam 09.00 WIB dan langsung menyerahkan kartu undangan kepada petugas TPS Jaban. Di TPS 26 Padukuhan Jaban tersebut terdiri dari dua TPS yaitu TPS 25 dan TPS 26 dan Bupati Sleman menggunakan hak pilihnya di TPS 26 rumah Kadus Jaban. Di TPS 26 padukuhan Jaban terdapat 319 pemilih.

Bupati Sleman setelah menyampaikan hak politiknya bersama tim dukungan Kelancaran  Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yakni Sekda Sleman, Staf Ahli Bidang Hukum, Assek I dan II serta  pejabat alainnya langsung mengadakan peninjauan atau pantuan di wilayah Sleman barat Di TPS Sendangsari Minggir, di wilayah tengah mengunjungi TPS di Tambakrejo Tempel  dan di wilayah Timur mengunjungi TPS di Hunian Tetap Pagerjurang Kepuharjo Cangkringan. Di Pagerjurang Bupati mengunjungi 2 TPS yang disediakan bagi warga Pagerjurang 372 pemilih dan Kepuh 277 pemilih.

Dalam kesempatan ini Bupati menyampaikan pantauan ini tidak ada maksud politik tetapi sebagai Bupati hanya ingin melihat secara langsung di masing-masing wilayah tersebut dalam proses demokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum, dan diharapkan pula nantinya bagi hasil pemilu ini adalah adanya anggota legislatif yang terpilih nantinya  bersatu untuk memajukan Sleman seutuhnya dan diharapkan jangan menonjolkan dari mana dia atau dari partai mana namun setelah menjadi anggota Dewan nanti harus bersatu tujuan yaitu memajukan dan memakmurkan Slerman seutuhnya .

Selanjutnya di TPS 33 Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang di kenal lapas Cebongan juga berlangsung pemilihan suara di di Aula Lapas Cebongan, yang di ikuti oleh 132 pemilih warga binaan dari lapas tersebut, namun tidak menutup kemungkinan apa bila ada masyarakat yang ingin menyampaikan haknya di Lapas pun juga di perbolehkan hal tersebut di sampaikan oleh ketua KPPS Sirwan dan beliau juga mengatakan semua warga binaan juga telah mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan ini dari KPUD Sleman.

Di TPS 24 Nganggrung ,Sukoharjo. Ngaglik, Sleman, para difabel pun tak ketinggalan juga menyampaikan hak pilihnya di TPS 24 di Kantor YAKKUM jalan Kaliurang KM 13.5 Sukoharjo. Ngaglik Sleman . Di TPS tersebut jumlah pemilihnya sejumlah 348 Pemilih di tambah 4 Tambahan pemilih khusus yang sudah berKTP setempat namun belum mendapat undangan.
8
Apr

Pemegang Sertifikasi Guru Harus Tingkatkan Kompetensi

Dengan menerima sertifikat berarti guru juga memperoleh hak untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraannya. Besaran peningkatan penghasilan ini sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 dan sudah menjadi ketetapan. Dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan guru ini saya harapkan benar-benar dapat diiringi dengan peningkatan kinerja guru. Demikian pula dengan kewajiban yang melekat pada sertifikat ini, para guru terikat dengan kewajiban untuk mempertahankan dan menigkatkan kualitas, kompetensi dan kinerjanya. Jadi jangan hanya mengingat hak saja, karena konsekuensi kewajiban ini harus dijalankan. Guru pemegang sertifikat harus profesional dan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut disampaikan bupati sleman Drs. Sri Purnomo saat penyerahan Sertifikat pendidik bagi guru yang lulus Sertifikasi tahun 2013 di Gedung Serbaguna Senin 7 April 2014. Lebih lanjut disampaikan dengan menerima sertifikat  ini, diharaapkan agar para guru dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara. Selain itu guru juga dituntut untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi guru dalam pembelanjaran dan model pembelajaran.

Ditambahkan bupati bahwa  para guru penerima sertifikat ini mampu menjadi motor penggerak di sekolahnya untuk membentuk lingkungan pendidikan yang sehat, dan kompetitif bukan saja bagi para guru tetapi juga siswa didiknya. Profesi guru adalah profesi yang luhur karena memiliki tujuan utama mencerdaskandan membentuk kharakter  masyarakat Indonesia. Tantangan yang dihadapi guru sekarang tidaklah diringan ditengah globalisasi informasi, namun demikian saya berharap tantangan tersebut memacu guru tetap berperan lebih optimal.Didalam melakukan pengajaran di era informasi ini, guru harus lebih komunikatif tidak hanya pada murid tetapi juga orang tua dan keluarga siswa. Hal ini dikarenakan didalam pembentukan kharakter dan termasuk kecerdasan siswa sekolah dan orang tua atau keluarga siswa harus bersinergi. Seiring dengan keberadaan  DI Jogjakarta sebagai daerah istimewa, penyelenggaraan pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta termasuk didalamnya Sleman juga harus mencerminkan keistimewaan. Salah satunya adalah mewujudkan siswa yang tidak sekadar cerdas, berprestasi tetapi juga memiliki budi pekerti. Oleh karena itu, penanaman budi pekerti harus terus menerus ditanamkan baik di sekolah maupun di rumah.

Para guru harus memiliki etos pengabdian yang tinggi dan selalu berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin meningkatkan kualitas dirinya. Tunjangan sertifikasi yang diberikan jangan hanya semata mata untuk peningkatan kesejahteraan ataupun pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga harus disisihkan atau bahkan diutamakan untuk meningkatkan kapasitas pribadi, misal dengan tidak pelit membeli buku, mengikuti seminar ataupun pelatihan. Ilmu dan pengetahuan saat ini berkembang sangat cepat dan guru harus mampu mengikutinya. Sebuah Tantangan Profesionalisme adalah sebuah kata yang tidak dapat dihindari di era globalisasi dan internasionalisasi yang semakin menguat dewasa ini. Persaingan yang semakin kuat dan proses transparansi di segala bidang merupakan salah satu ciri utamanya. Guru yang profesional harus mampu melakukan terobosan dan perubahan, tak terkecuali perubahan paradigma dalam mengajar. Sudah saatnya seorang guru tidak menempatkan anak didik sebagai obyek pembelajaran, akan tetapi harus mengaktifkan mereka untuk berperan dan menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Guru tidak lagi memposisikan diri lebih tinggi daripada anak didik atau sebagai tokoh sentral, tetapi berperan sebagai fasilitator atau konsultator yang bersifat saling melengkapi. Dalam hal ini maka seorang guru dituntut untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif dan inovatif secara dinamis dan demokratis. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis dan berakhlak, serta menjadi teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. implikasinya seorang guru harus memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Arif Haryono, SH melaporkan bahwa proses sertifikasi guru kabupatyen sleman tahun 2013 diselenggarakan di 5 LPTK, yaitu UNY Yogyakarta, Universitas Negeri Jaakarta, Universitas  Pendidikan Indonesia, Iniversitas Negeri Malang dan Universitas Megeri Semarang, Sejumlah 725 guru mengikuti pendidikan dan latihan Profesi Guru yang berlangsung selama 10 hari di beberaPA lptk. Daari 725 guru tersebut, 675 guru dinyatakan lulus dan berhak menerima Sertifikasi Pendidik. Jumlah guru yang menerima Sertifikasi sejumlah 675 guru yang terdiri dari Guru TK, SD, SMP, SMA  dan SMK.

Penyerahan sertifikasi secara simbolis disampaikaan oleh bupati Sleman.

8
Apr

Setengah Penduduk Sleman Telah Terlindungi Jaminan Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara JKN yang diimplementasikan mulai tahun 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta Roadmap/peta jalan JKN.

Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Hal ini dimaksudkan agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Haal tersebut disampaikan bupati sleman Drs. Sri Purnomo saat membuka sosialisasi JKN di Aula lantai III Senin 7 April 2014. Lebih lanjut disampaikan bahwa  berdasarkan data tahun 2013,  jumlah kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Sleman yang langsung dapat diintegrasikan dengan JKN kurang lebih 43,2% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang berjumlah 1.059.383 jiwa. Kepesertaan jaminan tersebut meliputi peserta askes 140.377 jiwa, peserta jamkesmas 317.180 jiwa, peserta Jamsostek: 25.792 jiwa dan peserta TNI/POLRI sebanyak. 8.479. Hingga akhir Februari 2014 ini tercatat jumlah peserta JKN Mandiri mencapai 2.041 jiwa.

Diluar 40% tersebut, masih terdapat kurang lebih 26,7% yang juga memiliki jaminan kesehatan yang meliputi jamkesda Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Kabupaten Sleman, yaitu berjumlah 143,191 jiwa Jamkesda untuk pamong desa, pegawai honorer dan kader kesehatan sebanyak 11.327 jiwa, Jamkesda mandiri sebanyak 19,470 jiwa, peserta Jamkesos miskin sebanyak 19.000 jiwa dan Jamkesos Kader sebanyak 7.503 jiwa dengan bantuan iur dari APBD Propinsi dan 10% prediksi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan komersial lainnya.

Ditambahkan pula bahwa pelaksanaan Pembayaran peserta Jamkesda yang dikelola oleh Pemkab Sleman dan Jamkesos yang dikelola oleh Propinsi DIY telah menerapkan pembayaran dengan sistem INA CBG’s (Indonesia Case Based Groups) sesuai Kepmenkes Nomor 440 Tahun 2012 sejak bulan Juli tahun 2013, sehingga kemanfaatan jaminan tersebut sudah dapat disinergikan dengan JKN. Implementasi JKN tahun 2014 juga memberikan konsekuensi bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Sleman melakukan kesiapan pelayanan. Pada saat ini 25 fasilitas pelayanan primer 25 Puskesmas, 48 dokter keluarga, 15 dokter gigi keluarga serta klinik pratama telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan dari 26 Rumah Sakit yang ada sebanyak 17 Rumah Sakit telah bekerjasama dengan BPJS.

Namun demikian pelaksanaan BPJS ini masih menemui banyak permasalahan dilapangan. Membludaknya partisipasi masyarakat belum diimbangi sistem yang memadai sehingga dilapangan banyak terjadi permaslahan. Terlebih lagi kurangnya sosialisasi oleh BPJS menyebabkan terjadinya kesimpang siuran informasi di masyarakat.  Selain itu banyak sekali komplain dari peserta askes yang merasa kehilangan fasilitasnya terutama dalam proses rujukan, obat-obatan dan layanan pendukung lainnya.

Sedangkan kepala BPJS kabupaten Sleman Hasto Bawono, SE melaporkan bahwa tujuan  sosialisasi tersebut  untuk memberikan  pemahaman  kembali terkait program JKN yang telah diluncurkan per 1 Januari 2014. Peserta daala sosialisasi tersebut  camat, kepala desa dan kepala Puskesmas se kabupaten sleman, yang jumlahnya mencapai 132 orang. Hadir pada kesempatan atersebut antara lain Sekda Sleman dr. Sunartono, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten sleman dr. Mafilindati Nuraini, M.Kes

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.