Arsip Kategori: Berita

31
Mar

TKI Sleman Kedua Tertinggi di DIY

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI DIY yang terletak di Jl. Sambisari No. 311A Juwangen Purwomartani Kalasan secara resmi telah diresmikan oleh Gubernur DIY Hamengkubuwono X yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan buntal Kamis (31/3). Ikut mendampingi dalam peresmian tersebut Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Kepala Dinas Nakertran DIY Dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes, Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo,Staf Ahli Kementrian Ketenagakerjaan RI bidang Kebijakan Publik .Usai peresmian Gubernur menyempatkan diri meninjau ruangan dan berdialog dengan petugas dan paencari surat keterangan.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam sambutannya antara lain menyampaikan bahwa primadona tenaga kerja di luar negeri antara lain tenaga kesehatan/perawat, tenaga hotel dan restoran, tenaga las. Sedangkan permasalahan sampai saat ini masih ada, akan tetapi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Isue yang saat ini ada adalah tenaga kerja yang legal dan illegal (anprosedural), karena banyaknya tenaga kerja di luar negeri dan itu sulit dipantau karena mereka menjadi tenaga kerja secara illegal. Dengan diresmikannya LTSA PPTKI tersebut diharapkan TKI yang illegal bisa berkurang. Sementara modus TKI luar negeri yang illegal banyak, misalnya dengan paket umrah,ziarah dll namun mereka ternyata sebagai tenaga kerja.
Sementara itu Gubernur DIY dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dibentuknya Layanan Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI DIY tersebut untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat layanan penempatan dan perlindungan  TKI yang mudah, murah, cepat dan aman. Lebih lanjut disampaikan bahwa  di era global tersebut keahlian tenaga kerja sangat diperlukan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja yang lain, termasuk tenaga kerja asing. Karena mau tidak mau kita harus bersaing daengan tenaga asing, agar tidak kalah maka harus dipersiapkan sejak dini.
Sedangkan kepala Dinas Nakertran DIY pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa instansi yang tergabung dalam layanan LTSAPPTKI DIY ada 7 instansi yang terdiri Disnakertrans DIY, BP3TKI Yogyakarta, Biro Tata Pemerintahan DIY, Kantor Imigrasi klas I Yogyakarta, Bank BRI, Polda DIY dan Dinas Kesehatan DIY. Sementara jenis layanan yang diberikan dalam LTSAP2TKI sejumlah 22 jenis  antara lain penerbitan surat ijin kantor cabang, penerbitan surat pengantar rekrut, pengesahan perjanjian kerja, penerbitan SIP, pelaksanaan PAP, dll.
Untuk penempatan TKI asal DIY  tahun 2014 dari Kabupaten Bantul 1.040 orang, Gunung Kidul 367, Kulon Progo 814, Sleman 871 dan Yogyakarta 716 orang. Sedang pada tahun 2015 dari Baantul 576 orang, Gunung kidul 170, Kulon Progo 508, Sleman 421 dan Yogyakarta 181 orang. Untuk penempatan TKI asal berdasarkan negara  penempatan tahun 2010 – 2015 paling banyak negara Malaysia yaitu 10.966 TKI, berikutnya Amerika Serikat sebanyak 2,070 TKI dan yang paling sedikit di negara Qatar yang hanya 177 TKI.

 


31
Mar

Pemkab Sleman Apresiasi Kinerja Para Juru Kunci Air


Peringatan Hari Air Sedunia tahun ini mengangkat tema “Water and Jobs” atau “Air dan Pekerjaan”. Hubungan antara air dan pekerjaan diangkat menjadi tema tahun ini karena air memiliki peran penting dalam pekerjaan. Data juga menunjukkan bahwa setengah dari jumlah kaum pekerja di dunia bekerja di bidang yang berhubungan dengan air dan hampir seluruh pekerjaan bergantung pada air.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa air dapat mengubah kondisi ekonomi serta keadaan suatu masyarakat. Kondisi air, baik kualitas maupun kuantitas dapat mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo saat membuka sarasehan Hari Air di pendopo Rumah Dinas Selasa (29/3).
Lebih lanjut disampaikan bahwa berbagai peraturan berkaitan dengan air sudah dibuat. Diharapkan peraturan tersebut dapat ditegakkan dan menjadi acuan pengelolaan air di Sleman. Pada kesempatan tersebut bupati  menghimbau agar segala bentuk pekerjaan dan industri di Kabupaten Sleman yang berhubungan dengan air dapat memanfaatkan air secara bijak dan sesuai dengan peraturan yang ada. Penggunaan air bersih harus dikelola dengan baik dan melakukan upaya untuk meminimalisir pencemaran air oleh limbah industri atau limbah dari aktivitas pekerjaan.
Pemkab Sleman juga senantiasa mengupayakan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan tiga pilar utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu yang pertama adalah konservasi sumber daya air, yang kedua adalah pendayagunaan sumber daya air dan ketiga yaitu pengendalian daya rusak air.
Konservasi sumber daya air di Sleman telah dan terus dilakukan diantaranya dengan pembangunan embung sebagai tangkapan air, penanaman pohon pada lahan kritis dan pada bantaran sungai. Sedang pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan memanfaatkan embung untuk pertanian, perikanan dan pariwisata serta pengembangan air minum pedesaan. Sedangkan untuk pengendalian daya rusak air dilakukan dengan perbaikan tanggul-tanggul sungai yang sempat mengalami kerusakan saat  terjadi erupsi dan banjir.
Pada hari Sabtu 12 Maret 2016 terjadi banjir di beberapa titik di wilayah Sleman yang diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi. Kejadian ini  menyebabkan kerusakan  infrastruktur irigasi sehingga berdampak pada 26 daerah irigasi dan menyebabkan terganggunya pasokan irigasi lahan pertanian seluas 1064,8 hektar. Hal ini menjadi pelajaran kita bersama untuk dapat meningkatkan pengelolaan air agar lebih baik lagi.
Bupati mengajak semua pihak untuk meningkatkan tangkapan air hujan agar tidak langsung melimpah ke sungai dan menyebabkan banjir. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memasukkan air ke tanah diantaranya dengan memperbanyak penanaman pohon, membangun peresapan dan membuat biopori. Dan tak kalah pentingnya saya juga mengajak semua pihak untuk menjaga kebersihan sungai dari sampah untuk mencegah terjadinya banjir yang disebabkan tersumbatnya sungai.
Sementara itu Kepala Dinas SDAEM Ir. Sapto Winarno, MT melaporkan bahwa  peserta dalam sarasehan tersebut adalah para pengampu, pengelola, ataupun juru kunci mata air se-Kabupaten Sleman. Lebih lanjut dilaporkan bahwa  tema sarasehan tingkat kabupaten sleman “ Banyu Kanggo Kautaman lan Karaharjan” Sedangkan sampai tahun 2016 keberadaan mata air yang sudah teridentifikasi oleh Dinas SDAEM Kabupaten Sleman sebanyak 218 mata air yang tersebar di 17 kecamatan. Dari sekian banyak mata air  yang ada sudah 32 mata air yang ditangani/diturap oleh Dinas SDAEM Kabupaten Sleman. Selain penurapan juga telah dilakukan paembinaan terhadap pengelola mata air yang sampai dengan tahun 2016 sudah dibentuk 10 OPPMA (Organisasi Petani Pengelola Mata Air)
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sertifikat/piagam penghargaan  saecara simbolis kepada juru kunci mata air Umbul Wadon (Bapak Pujo), juru kunci mata air Sibedug (Bapak Jumari) dan juru kunci mata air Jongke Lor (Bapak Soediharjo) oleh Bupati Sleman

 

30
Mar

Sleman Tambah 5 Sekolah Siaga Bencana

Raungan sirine tanda bahaya Merapi membuyarkan konsenterasi kegiatan belajar mengajar SD Glagahharjo siang itu. Poniyam sang kepala sekolah sontak mengumpulkan para guru wali kelas untuk berkoordinasi, tak lama para siswa digiring menuju halaman sekolah dengan posisi tas menutupi kepala. Ketegangan semakin menjadi, raut wajah takut dan kebingungan tidak dapat disembunyikan dari balik masker yang menutupi wajah mereka. Empat truk evakuasi dari BNPB dan dua mobil ambulan pun datang, para guru dan tim evakuasi bergegas menaikkan siswa untuk dievakuasi ketempat yang lebih aman. Kurang lebih demikian situasi yang tergambar dalam simulasi bencana yang menjadi  rangkaian acara dalam peresmian Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang diadakan oleh BPBD DIY dan Dikpora Kabupaten Sleman di SD Glagaharjo, Cangkringan, Sleman pada Selasa (29/3).

Sekretaris BPBD DIY Heru Suroso yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa ada lima sekolah di Cangkringan yang dikembangkan sebagai SSB  yaitu SD Negeri Srunen, SD Negeri Glagaharjo, SD Negeri Bronggang, SD Negeri Banaran, dan SD Muhammadiyah Cepitsari. Menurutnya, dengan lahirnya SSB ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi bencana. “Kapasitas dan eksistensi simulasi harus kita jaga supaya tercipta masyarakat tangguh bencana”, ungkap Heru.

Kepala Dikpora Kabupaten Sleman Arif Haryono SH. mewakili sambutan Bupati Sleman mengungkapkan bahwa dengan diresmikannya lima SD di Kecamatan Cangkringan sebagai sekolah siaga bencana, maka Kabupaten Sleman sampai saat ini telah memiliki  13 sekolah yang berpredikat sebagai Sekolah Siaga bencana. Bupati dalam sambutannya menghimbau agar mitigasi bencana harus menjadibagian dari budaya dan local wisdom masyarkat Sleman. Oleh karena itu pembinaan dan pelatihan cara penanggulangan bencana harusdimulai sejak dini. Diperlukan kesiapsiagaan semua pihak menghadapi bencana sebagai langkah strategis dalam pengurangan resiko bencana, tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Mitigasi bencana harus diperkenalkan dan diajarkan di bangku sekolah, bahkan sejak jenjangyang paling bawah. Siswa-siswa sangat perlu diberi pemahaman dan pembinaan bagaimana cara penanggulangan dan mitigasi bencana.

Ditemui diakhir acara peresmian, Poniyam S.Pd selaku Kepala SD Glagaharjo mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya rutin menggelar acara simulasi dua kali sebulan dengan BPBD. Hal tersebut dilakukannya bersama jajaran guru dan para siswa karena sadar lokasi SD Glagaharjo termasuk dalam kategori daerah rawan bencana. Menurutnya pada November 2010 SD glagaharjo terkubur material akibat erupsi Merapi dan baru direlokasi pada Januari 2012.

Tidak hanya dari simulasi saja namun Poniyam juga bekerjasama dengan wali murid dalam mendukung sarana dan prasarana terutama dalam hal transportasi untuk evakuasi. ”Kami bekerjasama dengan para wali murid untuk armada pengangkut ketika terjadi bencana, karena kami harus sigap tidak mungkin terlalu lama menunggu bantuan armada dari instansi terkait saat bencana terjadi”, ungkap Poniyam.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.