Arsip Kategori: Berita

27
Jan

Penyusunan RKPD 2015 Untuk Kesuksesan Pembangunan Jangka Menengah

Bupati Sleman memberikan pengarahan dalam  acara penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Aula Bappeda Sleman, dengan mengundang pejabat SKPD dilingkungan Pemkab Sleman serta para Camat.

Dalam pengarahannya Bupati Sleman mengatakan penyusunan RKPD tahun 2015 ini yang merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat dan Pemkab Sleman untuk melakukan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2015. Proses penyusunan RKPD  yang dimulai di akhir bulan Januari ini, diharapkan dapat mendorong penyusunan APBD tahun 2015 yang tepat waktu.

Penyusunan RKPD tahun 2015 sangat penting untuk jembatan mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah yang telah disepakati bersama. Terlebih penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2015,  merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan  penentuan pencapaian target visi misi rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan

Berkenaan dengan hal tersebut, Penyusunan RKPD tahun 2015 harus lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Sleman secara efektif dan efisien dalam mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada tahun 2015. Penetapan RKPD harus didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan, situasi dan kondisi riil  kondisi masyarakat dan wilayah, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dan daerah kedepan serta harus dalam koridor prioritas pembangunan tahun 2015 yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan  daerah bukan semata-mata keberhasilan kinerja satu SKPD saja, tetapi merupakan hasil kinerja kolaborasi berbagai SKPD, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu didalam menentukan kegiatanpun diharapkan tidak hanya didasarkan hasil evaluasi statistik, tetapi juga didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

Target pembangunan jangka menengah di Sleman pada tahun 2015 yang harus diwujudkan adalah kondisi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin dengan pengukuran capaian IPM 80 dan pertumbuhan ekonomi  5,59 %. Capaian IPM Kabupaten Sleman yang pada tahun 2012 yang lalu mencapai 79,39, dengan komponen indeks bidang kesehatan 83,82, pendidikan 86,40 dan pendapatan 67,97. kondisi tersebut harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Sementara itu angka pertumbuhan perekonomian daerah sementara tahun 2012 sebesar 5,45%.

Sampai akhir tahun 2012 Sleman masih terdapat KK miskin sebanyak 49.471 KK atau 15,85 % dari 312.089 KK. Jumlah  tersebut menurun dibanding tahun 2011 yang mencapai 16%.  Selain itu jumlah penduduk yang tidak bekerja mencapai 33.092 orang (5,84%) dari jumlah angkatan kerja yaitu 566.645.

Upaya pengentasan kemiskinan serta percepatan pertumbuhan ekonomi harus menjadi focus perhatian utama pada tahun 2015. Upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2013 telah  menekan jumlah KK miskin menjadi 45.037 KK atau 13,89% dari total jumlah penduduk Sleman. Angka ini turun 1,96% dari tahun sebelumnya. Upaya menekan angka kemiskinan juga perlu dibarengi dengan upaya penurunan angka pengangguran. Oleh karena itu peningkatan investasi daerah perlu terus dikembangkan guna memperluas lapangan kerja. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan kualitas pendidikan serta pemberian keterampilan bagi anak didik di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Pengelolaan sarana dan prasarana serta sumberdaya alam dan lingkungan juga harus menjadi perhatian pada tahun 2015. Wilayah Kabupaten Sleman memiliki potensi dan daya tarik yang besar untuk pengembangan aktivitas perekonomian masyarakat. Berkembangnya berbagai fasilitas berbagai usaha perekonomian perlu dikaji dan ditata kembali regulasi, sarana dan prasarana infrastruktur publiknya, kelayakannya kedepan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta bahkan terhadap kesinambungan aktivitas perekonomian itu sendiri. Hal ini sangat penting agar perkembangan dan pertumbuhan wilayah tidak menimbulkan permasalahan dan biaya sosial yang tinggi  dan juga kondisi yang kontra produktif.

Konsep pengembangan perekonomian pada tahun 2015 difokuskan pada kegiatan perluasan lahan pertanian, optimalisasi wisata dan pengembangan kawasan terpadu. Konsep ini disesuaikan dengan kondisi demografis masyarakat kita yang sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu didukung intervensi pemerintah agar petani terbantu dalam mempertahankan asset lahan pertanian mereka. Upaya pemberian insentif berupa tidak menaikkan pajak bagi lahan pertanian yang tentunya memberikan angin segar bagi pemilik lahan pertanian untuk tetap mempertahankan bahkan mengembangkan fungsi pertaniannya untuk mengundang daya tarik agrowisata yang tengah marak saat ini. Kedepan pemberian insentif yang lain kepada wilayah wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hijau untuk lahan pertanian dan konservasi alam harus diupayakan.

Kita juga perlu mendorong warga petani untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi pada produk hasil pertaniannya. Bahkan melindungi produk yang dihasilkan dan menciptakan pasar bagi produk  tersebut.

Kedepan untuk memberikan nilai tambah ekonomi,  pengembangan pertanian menjadi agrowisata maupun ekowisata harus lebih diintensifkan.  Mindset petani tidak perlu dirubah, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan budaya masyarakat petani menjadi sebuah komoditas wisata. Budaya petani Sleman hanya perlu dikemas  secara menarik sehingga  dapat dijadikan komoditas wisata dan petani mendapatkan tambahan nilai ekonomis yang nyata.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahanan dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan daerah tahun 2015, tema pembangunan  yang ditetapkan ”Memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan”.

Untuk tahun 2015 Pemkab Sleman telah menetapkan 11 prioritas pembangunan yang tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas-prioritas  tersebut yaitu  :

1.    Penanggulangan kemiskinan;

2.    Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan;

3.    Menjaga stabilitas ketahanan pangan;

4.    Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan;

5.    Peningkatan kualitas kesehatan;

6.    Peningkatan kualitas pendidikan;

7.    Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban;

8.    Peningkatan kualitas prasarana dan sarana public;

9.    Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan bencana;

10.  Peningkatan penanganan PMKS;

11.  Peningkatan kesetaraan gender.

Sebelas prioritas tersebut yang akan menjadi dasar dari setiap kebijakan dan program yang akan kita laksanakan. Kita perlu menyadari bahwa sumber-sumber pendanaan dan daya dukung kita relatif terbatas, sehingga sarana dan prasarana yang ada harus dapat dioptimalkan untuk menggerakkan roda pembangunan dan perekonomian daerah.

Dalam kesempatan ini Sekda Sleman juga menambahkan bahwa pada tahun 2015 ada kegiatan pemilihan Kepala  Daerah di Sleman untuk itu perlu dipersiapkan dana untuk mendukung kegiatan ini mulai dari pemiihan sampai dengan pelantikannua.
24
Jan

6 Orang Eselon II Sleman Dilantik

Bertempat di Pendopo Parasamya, pada Kamis 23 Januari 2014, Bupati Sleman melantik pejabat eselon II, III, IV, V dan Kepala Sekolah serta kepala sekolah yang terdiri dari 48 orang pejabat struktural dan 6 kepala sekolah di lingkungan Pemkab Sleman. Pejabat eselon II yang dilantik adalah 5 orang staf ahli dan 1 kepala dinas yaitu Sri Murni Rahayu staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Jazim Sumirat staf ahli bidang hukum dan politik, Sudarningsih staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Purwanto staf ahli bidang pembangunan, Fransisca Retno Wisudawati staf ahli bidang pemerintahan, dan R. Sapto Winarno sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi, dan mineral.

Dalam sambutannya Bupati Sleman menyampaikan bahwa, pelantikan ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik, terlebih lagi BKN telah menetapkan batas usia pensiun PNS adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi sehingga aturan ini harus kita sikapi dengan komitmen untuk memberikan kontribusi dan inovasi yang lebih baik di masa kerja mendatang.

Sri Purnomo, juga menyampaikan bahwa, pengisian jabatan staf ahli Bupati ini, tidak lain untuk menyempurnakan struktur kelembagaan sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman No.9 Tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah. Sekaligus untuk mengoptimalkan kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Keberadaan staf ahli merupakan posisi strategis untuk membantu Bupati menciptakan kebijakan ideal. Staf ahli harus aktif memberikan masukan dan pertimbangan penyelesaian masalah kepada Kepala Daerah bahkan tanpa diminta.

Sri purnomo juga mengingatkan bahwa tugas kepala dinas SDAEM kedepan semakin berat, karena permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sleman saat ini juga terkait konservasi alam. Kabupaten Sleman dikaruniai sumber daya tambang pasir yang melimpah. Meskipun demikian kita perlu mengelola kekayaan alam ini dengan bijaksana. Melimpahnya pasir Merapi yang dihasilkan dari erupsi gunung berapi ini tidak berarti sumber daya ini dapat terus diperbaharui. Dibutuhkan kebijakan penataan penambangan sehingga tidak terjadi kerusakan alam akibat penambangan berlebihan dan juga tidak lagi mengorbankan hak masyarakat lain, yang tidak melakukan penambangan pasir.

Bupati Sleman juga berpesan kepada para camat yang dilantik agar dapat mewujudkan ketertiban dan kemanan wilayah. Terlebih pada tahun 2014 ini Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab jawab yang besar untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, anggota legislatif, Presiden. Camat sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
21
Jan

Pemilahan Arsip Penting Dilakukan

Dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat serta mendinamiskan sistem kearsipan Pemerintah Kabupaten Sleman maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan stándar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang handal. Terkait nilai guna arsip, bahwa fungsi arsip dalam berbangsa dan bernegara sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya harap seluruh jajaran Pemkab Sleman agar turut menjaga dan melestarikan arsipnya dengan baik dan benar serta dijaga kehati-hatiannya, karena ketika arsip itu diproses pemusnahan atau penyusutannya berarti arsip tidak dapat diciptakan kembali sebab memusnahkan arsip berarti menghilangkan atau menghapuskan wujud fisik arsip itu sendiri dan informasi yang ditimbulkan oleh arsip tersebut, oleh sebab itulah sesuai dengan amanat Undang-Undang tidak boleh memusnahkan arsip tanpa dinilai terlebih dahulu melalui prosedur yang benar. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakaan Sekda dr. Sunartono,M.Kes pada penandatanganan berita acara pemusnahan Arsip Kepegawaiaan di BKD Selaasa 21 Januari 2014.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
Arsip sebagai rekaman kegiatan lembaga mempunyai manfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan, bukti akuntabilitas kinerja, memori dan identitas serta bahan pertanggungjawaban. Untuk itu arsip perlu dikelola, dipelihara dan diselamatkan agar arsip dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan publik. Namun seiring banyaknya kegiatan tentunya volume arsip terus bertambah. Meski demikian, tidak semua arsip disimpan selamanya sebagai arsip statis, sebagian besar arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara, harus dimusnahkan.

Pemusnahan arsip telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap Lembaga Negara dan lembaga yang terkena kewajiban berdasarkan undang-undang ini dilarang melaksanakan pemusnahan arsip tanpa prosedur yang benar. Pemusnahan arsip merupakan tanggungjawab pimpinan pencipta arsip. Adapun prosedur dan tata cara pemusnahan arsip telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Adapun tujuan pemusnahan arsip antara lain untuk efisiensi dan efektivitas kerja, serta penyelamatan informasi arsip itu sendiri dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Yang menjadi pertimbangan mendasar dalam pemusnahan arsip yaitu harus memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun 2013 yang lalu telah memproses pengajuan persetujuan pemusnahan arsip kepegawaian ke Arsip Nasional Republik Indonesia dan telah disetujui yaitu dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan surat persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut maka ditetapkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 523/Kep.KDH/A/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemusnahan Arsip Kepegawaian.
Sedangkan kepala Kantor Arsip Daerah Dra. Hj. Sudarningsih, Msi pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa maksud dan tujuan pemusnahaan arsip tersebut untuk mengurangi volume arsip yang tidak mempunyai nilai guna sehingga dapat diketahui arsip-arsip yang bernilai guna dapat diselamatkan daan arsip yang tidak memiliki nilai guna dapat dimuasnahkan sesuai peraturan perundangt-undangan yang berlaku, dan untuk efisiensi sarana dan prasaarana serta memudahkan penemuan kembali arsip.Sasaran pemusnahan arsip adalah arsip kepegaawaian milik BKD yang sudah tidak memiliki nilai guna primer dan sekunder antara lain Arsip tentang laaporan Diklat Pegawai, aarsip tentang daftar hadir, arsip tentang permohonan satya lancana, arsip tentang ijin belajar, laporan selesai tugas belajar dan arsip tentang Dupak guru. Sementara metode pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maaupun informasinya dengan cara metode kimiawi (peleburan kertas) beklerjasama dengan UD. Samak Jaya Karton di Magelang. Sedang arsip kepegawaian yang dimuasnahkan sebanyak 7.488 berkas dan 3.377 buku, sebagimana tercantum dalam daftar arsip musnah.

Pemusnahan ditandai dengan penandatanganan berita acaara oleh Kepala Arsip Daerah Kabupaten Sleman dan pimpinan UD Samak Jaya Karton dan sebagai saksi Kepala BKD Drs. Iswoyo Hadiwarno, Kepala Inspektur Kabupaten Suyono, SH. M.Hum, Kepala Bagian Hukum Hery Dwikuryanto, SH.M.Hum dan disaksikan Sekda Sleman. Disamping itu juga penyerahan arsip yang dimusnahkan oleh Sekda daan diterima Kepala Arsip Daerah dan pemusnahan arsip di UD Samak Jaya Karton di Bojong Mungkit Magelang yang dimulai oleh Kepala Inspektur Kabupaten dan diikuti oleh Kepala Arsip Daerah.
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.