Arsip Kategori: Berita

1
Jul

Stok Sembilan Bahan Pokok di Sleman Aman

Selama bulan puasa dan menjelang lebaran tahun ini, dr. Sunartono, M.Kes selaku ketua TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) menyampaikan bahwa stok 9 bahan pokok di Sleman aman. Ketersediaan beras hasil produksi Sleman (17.041,61 ton) masih aman dan cukup untuk kebutuhan 2 bulan kedepan. Yang perlu diwaspadai adalah stok kedelai, hal ini dikarenakan pengaruh musim tanam yang terbatas. Namun demikian kebutuhan kedelai masih dapat dicukupi dari daerah lain. TPID Sleman merupakan lembaga yang relatif baru di Sleman sesuai dengan instruksi Mendagri 027/1696/SJ tentang keterjangkauan barang dan jasa. Bupati Sleman kemudian membentuk Tim Pelaksana Pengendali Inflasi Daerah dengan SK Bupati nomor 500/kep KDH/A/2013.

Tugas TPID secara umum adalah mempersiapkan, mengidentifikasi tingkat inflasi barang dan jasa. Dari hal tersebut bisa diketahui mulai hulu hingga hilir misalnya mulai proses produksi hingga sampai ke konsumen. Fokus TPID adalah pada kebutuhan 9 bahan pokok. Tingkat inflasi DIY hingga bulan Juni 2014 mencapai 6,65 sedangkan inflasi nasional sebesar 7,32. Menurut Sunartono, kenaikan inflasi bisa juga disebabkan oleh hal-hal diluar bahan pokok misalnya barang-barang elektronik yang juga naik. TPID juga memberi laporan kepada TPID Provinsi tentang hal tersebut, kemudian menyusun langkah kebijakan dan apa yang harus dilakukan misalnya dengan melakukan operasi pasar.
Dalam hal distribusi, untuk mengatasi kemacetan Pemkab Sleman telah mengidentifikasi titik-titik rawan macet dan telah menyiapkan antisipasinya dengan menempatkan petugas dan mengalihkan arus kendaraan. Dengan demikian distribusi bahan pokok juga lancar. Juga dimungkinkan adanya operasi dan pemantauan untuk mengantisipasi adanya spekulan. Selama ini juga telah dilakukan operasi makanan namun belum ditemukan kasus. Pemkab akan secara rutin melakukan pemantauan dan operasi untuk memastikan barang yang sampai ke konsumen juga aman.


1
Jul

Dari Kunjungan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Sosial : Distribusi Raskin Sleman Hingga Saat ini Terealisasi 86%

Staf khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Sosial  Firmansyah dan Syamsud Dharma, Pembantu asisten staf khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Sosial mengadakan kunjungan kerja Kabupaten Sleman 30 Juni 2014. Kunjungan diterima oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Dra. Hj Suyamsih. MPd di Ruang rapat Sekda Kabupaten Sleman Sedang maksud dan tujuan berkunjung ke kabupaten Sleman adalah untuk melihat langsung dampak program kemiskinan dan pengangguran atau yang disebut program pro rakyat meliputi UMKM,Pendidikan BOSDA, PNPM Mandiri, Pembangunan Daerah, Pelayanan  Kesehatan JKN Di Puskesmas dan RSUD Untuk PBI dan peserta mandiri, serta pembangunan infratruktur. Kunjungan dilaksanakan selama lima hari di kabupaten Sleman. Kunjungan ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan capres. Ini adalah program dari pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah.

Sementara itu dari pihak Bulog menyampaikan untuk Kabupaten Sleman jumlah penerima raskin mencapai 60.485 untuk jatah beras adalah 907 275 kg per bulan sehingga  dan sampai saat ini terealisasi 86%.  Dalam pembagian itu ada dua sistim pembagian yaitu sistim regular dan sistim pokja. Untuk mengantisipasi kebutuhan bahan pokok menjelang hari raya selain raskin Bulog juga siap mengadakan operasi pasar. Operasi pasar dilakukan bila ada permintaan dari kabupaten/Kota. Untuk operasi pasar tidak hanya beras tetapi berupa minyak goreng dan gula pasir. Dan selama ini sudah dilakukan operasi pasar di Gunungkidul dan Kulon Progo, untuk itu Kabupaten dan Kota apa bila mau mengadakan operasi pasar murni diharapkan adanya surat permintaan ke Bulog.***


27
Jun

1290 Sertifikat Tanah Telah Selesai Dengan Dana APBN

Fasilitasi pensertifikatan tanah ini, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum akan hak-hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat. Dengan dimilikinya dokumen sertifikat tanah maka status kepemilikan tanah menjadi jelas karena memiliki kekuatan yuridis dalam perlindungan hak kepemilikannya. Selain itu program pensertifikatan ini juga upaya untuk menertibkan administrasi pemerintahan khususnya dibidang pertanahan serta  mengendalikan laju perubahan peruntukkan lahan, khususnya lahan pertanian. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo saat penyerahan Sertifikat warga Huntap di Aula Kecamatan Cangkringan Kamis 26 Juni 2014.  Disampaikan pula bahwa kepada masyarakat penerima sertifikat tanah, bupati berharap untuk dapat merawat dokumen sertifikat dengan baik, dan dapat memaksimalkan asset tanah pertanian tersebut untuk  kesejahteraan keluarga. Terlebih saat ini banyak terjadi pemalsuan dokumen pertanahan yang dapat merugikan pemilik lahan asli.

Yang jelas bupati menyambut baik diadakannya program pelayanan persertifikatan tanah yang mengutamakan kemudahan dan pelayanan prima,  seperti program Prona, program Pertanian, UMK, maupun mengoperasikan mobil LARASITA. Program-program tersebut tentunya sangat membantu masyarakat. Pada kesemnpatan tersebut bupati  mengingatkan bahwa pasca erupsi merapi di akhir 2010 yang lalu, masih menyisakan masalah pertanahan yang harus segera kita atasi bersama. Untuk mengatasi dampak pasca bencana yang lalu, telah diselesaikan 1290 sertifikat tanah melalui dana APBN. Dengan pensertifikasian tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang disebabkan hilangnya batas-batas kepemilikan lahan.
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan tanah, sebagai rumah tempat tinggal, tempat usaha dan dan jasa, penataan kepemilikan dan pengelolaan tanah  merupakan suatu keharusan. Selama ini, Pemkab. Sleman telah berusaha mengendalikan berubahnya lahan pertanian, salah satunya dengan memasang papan pengumuman tentang pelarangan pengalihan fungsi lahan. Namun demikian, upaya Pemerintah ini tidak artinya jika tidak didukung oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan turut serta aktif  dalam mengawasi peruntukan lahan khususnya pertanian. Jika ada pihak-pihak yang melanggar termasuk beberapa pengembang yang  nekat membangun tanpa ijin. Jika masyarakat mengetahui hal ini, diharapkan segera melaporkan kepada  aparat di tingkat kecamatan  Pemkab. Sleman.
Selama ini, masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat kompleks. Hal tersebut dikarenakan dalam pengu­rusan tanah,  terkait banyak hal yang harus diselesaikan dan tidak jarang menimbulkan masalah. Penyelesaian masa­lah pertanahan tersebut, tentu saja harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Penanganan masalah di bidang Pertanahan harus dilaksanakan secara komprehensif, terencana, dan terpadu agar seluruh kepentingan masyarakat terakomodasi dengan sebaik-baiknya. Disamping itu, sebagian besar masyarakat, belum memahami pentingnya sertifikat tanah.
Pada kesempatan tersebut bupati  mengingatkan agar aset tanah yang tersertifikat ini jangan dijual. Sebab asset dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Tetapi kalau tanah dijual kemudian uang disimpan maka dalam waktu cepat akan habis untuk beli kebutuhan sehari-hari saja. Oleh karena itu asset berupa sertifikat tanah tersebut harus dijaga dengan baik. Pergunakanlah lahan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Keberadaan sertifikat ini diharapkan juga mampu memacu petani dan pengusaha kecil dalam mendayagunakan lahannya, karena sertifikat ini nantinya juga dapat menjadi agunan untuk peminjaman modal usaha.
Sedangkan Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Purwatno Widodo, SH.CN melaporkan bahwa  sertifikat tanah yang sudah selesai dan diserahkan sebanyak 92 bidang yang terdiri Warga huntap dusun Cancangan 55 bidang, warga huntap TKD Koripan 38 bidang dan warga huntap TKD Kepuharjo 9 bidang, namun yang 2 orang masing-masing 1 dari dusun Cancangan dan 1 dari huntap TKD Koripan telah diserahkan pada kegiatan Kanwil BPN DIY tanggal 17 Juni 2014 di Kulon Progo.


Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.