Arsip Kategori: Berita

4
Dec

Pemkab Sleman Sosialisasikan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan bersama Kementerian Dalam Negeri lakukan sosialisasi terkait Pemilihan Lurah dengan terbitnya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 pada Jumat (4/12/2020) bertempat di Pendopo Parasamya, Kantor Setda Kabupaten Sleman. Kegiatan Sosialisasi ini secara resmi dibuka oleh Bupati Sleman yang diwakili oleh Plt. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sleman, Joko Supriyatno

Kepala Balai Pemerintahan Desa Kemendagri di Yogyakarta, Effendi mengatakan bahwa proses demokrasi tahun ini baik pilkades serentak maupun pilkada serentak adalah pertama dalam bangsa indonesia yang berada di tengah pandemi dan kedaruratan yang luar biasa.

Menurutnya, dalam permendagri tersebut terdapat substansi perubahan dan penambahan pasal antara lain pertama yaitu penguatan peran panitia pemilihan kabupaten dengan meningkatkan unsur forkominda dan satgas penanganan covid-19 Kabupaten. Kedua, dalam kondisi bencana non-alam Covid-19, bupati membentuk sub-kepanitiaan yang terdiri dari unsur forum koordinasi kecamatan, satgas penanganan covid-19 tingkat kecamatan dan unsur terkait lainnya.

“Bapak Presiden Jokowi berharap untuk kita bersama-sama membuat tinta emas dalam sejarah demokrasi di Indonesia, baik pilkades maupun pilkada dapat menjadi momentum terbaik, kususnya dalam adaptasi kebiasaan baru pada sektor politik demokrasi pemerintahan dari level pusat sampai level desa”.

Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Budiharjo mengatakan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada stakeholder sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman dilakukan secara e-voting oleh 49 kalurahan di 17 kapanewondengan 1.102 TPS dan 157 calon lurah,” jelas Budiharjo.

Budiaharjo juga menjelaskan  sumber daya manusia penyelenggaraan Pilurah serentak tahun 2020 di Kabupaten Sleman melibatkan 59 Tim Teknis Utama, 1.220 Tim Teknis Lapangan, 539 Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, 7.717 KPPS dan 500 orang petugas dari unsur TNI/Polri.

“Pemilihan Lurah serentak tahun 2020 di kabupaten Sleman akan dilakukan dengan penerapan protokol Kesehatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 dan petugas juga mengikuti Rapid Test,” tambahnya.

Sementara itu Bupati Sleman dalam sambutannya yang diwakili oleh Plt. Asisten Sekretaris Daerah (Asekda) I Kabupaten Sleman, Joko Supriyatno menyampaikan harapannya diadakan kegiatan sosialisasi ini merupakan media untku mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang aturan dan pelaksanaan Pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman. Selain itu juga sebagai ajang silaturahmi dan bertukar informasi terkait situasi menjelang Pilkades di Kabupaten Sleman.

“Saya menegaskan agar Pemilihan Lurah di Kabupaten Sleman dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pencegahan dan penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan berbagai aturan yang ada” ujarnya.

3
Dec

Pemkab Sleman dan BPJS Ketenagakerjaan Lakukan MoU

Dalam upaya sinergitas optimalisasi kepesertaan dan layanan jaminan di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman lakukan MoU bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, Rabu (2/12).

MoU tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kacab Yogyakarta, Asri Basri Di Hotel Rich Yogyakarta.

Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu wujud keseriusan  Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengantisipasi resiko – resiko yang dialami tenaga kerja.

“Objek kerjasama ini adalah optimalisasi kepesertaan dan layanan jaminan sosial yang meliputi sosialisasi kepesertaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan, pembinaan kepada pemberi kerja kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan, akses data dan informasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, ” Tutur Sri Purnomo.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan sejumlah penghargaan bagi perusahaan yang telah ikut dalam program Sleman Melindungi dalam bentuk CSR yaitu PDAM Sleman, Universitas Gadjah Mada dan Bank Sleman.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta, Asri Basri dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Daerah ini untuk mendukung capaian coverage kepesertaan menyeluruh kepada tenaga kerja di Kabupaten Sleman.

“Kesepakatan ini mendukung capaian coverage menyeluruh, dan saya harapkan manfaat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat segera dirasakan oleh pekerja, ” Ujarnya.

2
Dec

Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Sleman Tambah Kendaraan Roda Dua

Demi meningkatkan pelayanan kepa­da masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman membagikan sebanyak 27 unit kendaraan roda dua kepada sejumlah instansi. Pembagian kendaraan dinas ini dilakukan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo, pada hari Selasa (1/12), bertempat di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman.

Sri Purnomo mengatakan pada hakekatnya kendaraan operasional roda dua ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan ma­sya­rakat di Kabupaten Sleman. Maka ia berpesan agar kenda­raan dinas ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

“Karena semua kendaraan dinas ini, dan semua fasilitas yang kita terima, pada dasarnya berasal dari masyarakat”, jelasnya.

Haris Sutarta selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menyebutkan motor yang dibagikan tersebut berjenis Kawasaki KLX 150 G. Menurutnya sebanyak 27 motor tersebut  dibagikan kepada 17 kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman, 8 unit untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, 1 unit untuk Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan 1 unit untuk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

“Pengadaan kendaraan dinas atau operasional tersebut senilai Rp 912.025.000,-,” kata Haris.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.